Liputan6.com, Jakarta - Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku siap diberhentikan dari jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Hal itu jika melaui penyelidikan atau hak angket DPRD DKI memang terbukti dirinya melakukan pemalsuan draft Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2015.
"Saya sudah siap dipecat (jadi Gubernur DKI)," tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Jumat (27/2/2015).
Namun, Ahok mengatakan dirinya tak melanggar aturan manapun, termasuk aturan tentang pengajuan draft APBD 2015, karena menggunakan istem e-budgeting. Tidak benar tudingan DPRD DKI telah melanggar aturan sebab karena mengirimkan draft APBD yang berbeda dengan yang disetujui dewan.
"Makanya kalau saya melanggar undang-undang, ya sudah. Kan sudah ada hak angket, laporin ke MA (Mahkamah Agung), ya dipecat, ya ding, kan saya sudah siap dipecat."
"Tapi apa yang dilanggar? Saya nyelamatin uang kok," sambung Ahok.
Dia mengatakan, apabila dirinya memang memikirkan jabatannya, maka sejak awal dia memasukkan Rp 12,1 triliun dalam e-budgeting sesuai permintaan DPRD. Namun kenyataan, anggota dewan ternyata salah kaprah tentang dirinya. Dia justru lebih memilih mempermasalahkan anggaran tersebut daripada mencari 'aman'.
"Kalau kemarin, saya baik hati mau masukin Rp 12,1 triliun dalam e-budgeting kami, nggak ada ribut-ribut hari ini sebenarnya. Cuma mungkin DPRD nggak pernah mikir, kirain saya itu gila jabatan. Saya mau ribut apa saja, asal duit tidak dicuri," tegas Ahok.
"Kalau saya disumpah jadi gubernur tidak mengamankan duit untuk rakyat, untuk apa saya jadi gubernur? Saya lebih baik disingkirin jadi gubernur, tapi seluruh rakyat Indonesia menilai sendiri masuk akal nggak UPS Rp 6 miliar?" tanya Ahok.
DPRD DKI Jakarta sebelumnya menyetujui usulan penggunaan hak angket untuk menyelidiki kebijakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terkait APBD DKI 2015. Dalam penyampaian usulan, Ketua Tim Pengusul hak angket DPRD DKI Fahmi Zulfikar Hasibuan menyatakan, 106 anggota dewan atau 100% telah menandatangani dan bersedia melaksanakan hak angket.
Dalam usulan, Fahmi mengatakan alasan utama dibentuknya hak angket, yakni Rancangan Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah DKI 2015 yang diserahkan pada Kemendagri berbeda dengan apa yang telah disepakati.
"Sehubungan dengan pelanggaran serius dari gubernur terkait Raperda APBD 2015 yang diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri bukan usulan bersama. Kami anggap gubernur melakukan contempt of parliament (penghinaan terhadap parlemen)," kata Fahmi dalam sidang paripurna di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis 26 Februari 2015. (Rmn/Mut)
Ahok: Saya Sudah Siap Dipecat Jadi Gubernur DKI
Ahok mengatakan, jika dirinya memang memikirkan jabatan, sejak awal dia memasukkan Rp 12,1 triliun dalam e-budgeting sesuai permintaan DPRD.
diperbarui 27 Feb 2015, 16:34 WIBGubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama.
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Gaya Agnez Mo di Gold Gala, Pakai Tusuk Konde Kembang Goyang hingga Boots Batik
Florence Nightingale, Sosok di Balik Peringatan Hari Perawat Internasional 12 Mei
Cek Fakta: Sebagian Salah Indonesia Memasuki Fase Gelombang Panas
Tips Merawat Bibir agar Tetap Cerah dan Tidak Terlihat Hitam
Erik ten Hag Tak Takut Didepak, Manchester United Rugi Jika Jadi Pecat Pelatih Asal Belanda Ini
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Tegaskan Megawati dan Prabowo Miliki Hubungan Baik
Sule Jual Semua Mobil Mewahnya dari Porsche hingga Mustang, Tersisa Innova
Jokowi: Impor Beras Tak Sampai 5% dari Kebutuhan Nasional
Jadwal, Hasil, dan Klasemen PLN Mobile Proliga 2024: Siapa Lolos ke Final Four?
Pendaftaran Sekolah Kedinasan 2024 Dibuka 15 Mei 2024, Cek Link dikdin.bkn.go.id
USG Janin 2 Minggu, Ini Alat yang Cocok untuk Memeriksa dan Perkembangannya
Melihat Romantisme Raffi Ahmad dan Nagita Slavina di Korea Selatan yang Bikin Netizen Gemas