Liputan6.com, Jakarta - DPRD DKI Jakarta akan menggelar rapat membahas penggunaan hak interpelasi kepada Pemprov DKI Jakarta terkait polemik APBD 2015 yang hingga kini belum disetujui. Hak Interpelasi merupakan hak dewan untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Menanggapi hal itu, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengaku tidak masalah dengan keinginan anggota dewan yang akan menggunakan hak interpelasi. Dia justru menunggu agar dapat menjawab pertanyaan di forum terbuka.
"Justru saya lebih senang, supaya dia gunakan hak tanya dia, nanti kami jawab di forum terbuka. Jadi biar seluruh masyarakat Indonesia tahu apa yang terjadi. Kenapa bisa terjadi seperti ini," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Senin (16/2/2015).
Mantan Bupati Belitung Timur itu mengaku tidak masalah jika anggota dewan tetap melaksanakan hak interpelasi. Sebab, hal itu memang diatur dalam undang-undang.
Termasuk, bila nantinya keinginan anggota dewan untuk memakzulkan dirinya. Ahok menegaskan tidak khawatir kalau DPRD nantinya berhasil melakukan impeachment (pemakzulan) terhadap dirinya.
"Dia punya bukti, impeachment bagus dong. Foto saya sudah ada kok. Kalau dia berhasil meng-impeach saya, berarti saya kan dipecat jadi gubernur, ya lumayan. Sudah pernah jadi gubernur DKI ada fotonya mah santai aja," tandas Ahok sambil tersenyum.
Permasalahan APBD DKI Jakarta belum tuntas. Kementerian Dalam Negeri mengembalikan APBD ke Pemprov DKI Jakarta karena sistem e-budgeting yang diusung tidak sesuai dengan PP dan Permendagri.
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menilai pengembalian ini karena adanya surat permintaan penolakan APBD dari DPRD. Belum lagi soal tudingan adanya dana siluman Rp 8,8 triliun yang muncul.
Namun, Anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, justru Pemprov DKI sempat menawarkan uang senilai Rp 12 triliun agar DPRD tidak lagi mengutak-atik APBD DKI Jakarta.
"Supaya, program anggaran tersebut disetujui dan tidak banyak yang dihilangkan atau dicoret, maka Pemprov DKI melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menyogok kami dengan memberikan anggaran sebesar Rp 12 triliun," ujar Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 9 Februari 2015.
Politisi Partai Nasdem itu mmenjelaskan, uang tersebut sudah disebar ke berbagai kegiatan yang dapat dimanfaatkan DPRD untuk mendapatkan sejumlah uang. Misalnya digunakan untuk kegiatan pembelian tanah tanpa menyebutkan lokasi yang jelas serta pembelian banyak alat berat seperti eskavator. (Mut)
Ahok Tantang DPRD DKI Interpelasi Pemprov DKI
Ahok mengaku tidak masalah dengan keinginan anggota dewan yang akan menggunakan hak interpelasi.
diperbarui 16 Feb 2015, 09:44 WIBJokowi yang berpasangan dengan JK terpilih menjadi Presiden dan wakil Presiden. Maka Ahok secara peraturan naik menjadi Gubernur (Dok.Liputan6.com)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
16 Pemain Lolos ke Babak Gugur Darts National Competition Series 02
Memaknai Pelestarian Alam dari Para Perempuan Perajin Batik Tulis Kebon Indah Klaten
Jadwal, Hasil, dan Klasemen Piala Thomas dan Uber 2024: Siapa Lolos ke Babak 8 Besar?
Jadwal, Hasil, dan Klasemen PLN Mobile Proliga 2024: Siapa Lolos ke Final Four?
Indahnya Enam Motif Baru Batik Gajah Oling Jeruji Karya Warga Binaan Lapas Banyuwangi
Pakar Sebut Prabowo Mampu Lanjutkan Strategi Geopolitik Jokowi
Glory Cup 2024 Resmi Dibuka di Bogor, PP Perbasi Pantau Pebasket Muda Bertalenta
Manfaat Daun Pepaya untuk Kesehatan, Obat dari Halaman yang Sering Diabaikan
Taksi dengan Kursi Elektrik Jadi Alternatif Transportasi Lebih Nyaman Bagi Difabel dan Lansia
IBL All-Star 2024: Legacy Gagal Balas Dendam atas Future, Kontes Slam Dunk Dijuarai Pemain Lokal
Pentingnya Ungkap Motif Kematian Tidak Wajar Anggota Polisi
VIDEO: Gerebek Rumah di Depok yang Dijadikan Kantor Judi Online, Polisi Tangkap Bandar Judi