Liputan6.com, Jayapura - DPR Papua menolak pembangunan Markas Komando (Mako) Brimob di Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Ketua DPRP Yunus Wonda mengatakan, dalam waktu dekat pihaknya akan membawa surat penolakan tersebut kepada Presiden Joko Widodo.
"Belum saatnya kita membicarakan pembangunan Mako Brimob di Wamena. Sebab kami tahu persis permasalahan yang akan terjadi setelah Mako ini terbentuk. Sehingga kami dengan tegas menolak pembangunan markas Brimob di Wamena," kata Yunus, Jayapura, Selasa (27/1/2015)
Apalagi selama ini pendekatan aparat keamanan kepada masyarakat Papua sudah keliru. "Aparat selalu menilai kami negatif dan masyarakat terus dalam keadaan tertekan oleh kehadiran aparat," ucap dia.
Penolakan Mako Brimob di Wamena juga ditolak oleh sekitar 100 perwakilan mahasiswa, pemuda dan masyarakat Jayawijaya. Massa berunjukrasa di Kantor DPR Papua siang kemarin.
Dalam unjuk rasa tersebut massa membentangkan 2 spanduk besar yang isinya penolakan pembangunan Mako Brimob tersebut.
"Pembangunan Mako Brimob tidak menjamin tidak terjadinya lagi penyiksaan, pembantaian, sebab kebanyakan aparat yang bertugas di Papua tidak mengetahui adat dan budaya masyarakat setempat," kata Vero Hubi, salah satu pendemo. (Rmn)
Jawa Tengah - DIY
