Liputan6.com, Jakarta - Komisi VII DPR mendukung program pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dalam melistriki 47 wilayah perbatasan Indonesia yang ditargetkan tuntas pada 17 Agustus 2014.
"Rencana melistriki 47 wilayah perbatasan rencana sangat bagus. Kami mendukung," kata Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika di Jakarta, Senin (8/12/2014).
Kardaya mengatakan, pemerintah harus mematangkan rencananya baik dari segi teknis maupun pendanaan untuk merealisasikan rencana tersebut.
"Sangat bagus itu rencana. Jika sudah punya rencana lalu direalisasikan, disiapkan dalam apapun pendanaanya," ungkapnya.
Menurut Kardaya, pemerintah tidak perlu menghadap DPR untuk menjalankan rencana tersebut jika proyek tersebut sudah memiliki anggaran yang tertera dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
"Tapi kalau belum ada, diajukan lalu dianggarkan," tuturnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi telah memerintahkan kepada para menteri dalam Kabinet Kerjanya agar segera mengaliri listrik di 47 lokasi perbatasan di Indonesia.
Dengan dialiri listrik maka paling tidak 47 titik perbatasan tersebut akan memiliki kondisi paling. Tidak sama dengan negara tetangga yang berdekatan dengan perbatasan tersebut.
"Pada pertemuan Presiden dengan TNI, Panglima dan Kajati di Bogor pada Jumat lalu beliau memerintahkan kalau bisa daerah-daerah perbatasan dan pulau-pulau luar yang berpenghuni harus kondisinya minimal sama dengan tetangganya," tutur Menteri Koordinator bidang Kemaritiman, Indroyono Soesilo.
Sebagai contoh, Indroyono menyebutkan perbatasan Indonesia dengan Timor Leste, di mana masih ada daerah yang belum teraliri listrik, padahal di Timor Leste terdapat surplus listrik sebesar 55 megawatt (MW). (Pew/Ndw)
Advertisement
