Liputan6.com, Jakarta - Hak interpelasi merupakan sikap yang akan diambil DPR untuk meminta keterangan dan penjelasan detail pemerintah tentang kebijakan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Saat ini, para anggota dewan dari fraksi yang tergabung di Koalisi Merah Putih (KMP) telah mengumpulkan 157 tanda tangan untuk interpelasi.
Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menilai hak interpelasi seringkali memicu masalah. "Sisi teknis, hak interpelasi susah-susah mudah. Biasanya yang begini-begini bikin gaduh," kata Refly saat dihubungi, Jakarta, Selasa (25/11/2014) malam.
Sebab, syaratnya adalah minimal 25 anggota DPR dari fraksi berbeda untuk bertanda tangan. Kemudian, alasan meminta keterangan atau interpelasi disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPR disertai daftar nama dan tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.
Setelah itu, lanjut dia, Badan Musyawarah (Bamus) menjadwalkan paripurna dengan agenda penjelasan usulan interpelasi. Usulan hak interpelasi bisa diterima atau ditolak. Kondisi ini yang disebut dinilainya sebagai situasi yang rawan perselisihan.
"Kalau tidak musyawarah kan voting. Kegaduhan itu kalau dilihat dari sisi politik biasanya memunculkan bintang-bintang baru senayan," jelas dia.
Bintang-bintang interpelasi itu, disebutnya seperti Ade Komarudin yang dikenal dari hak interpelasi yang diajukan terhadap Presiden ke-4 RI alamarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Atau pun Misbakhun yang sempat menggalang tanda tangan untuk mengusulkan hak angket terhadap kasus Century. Sehingga meski diakuinya menyebabkan kegaduhan, namun juga ada nilai positifnya secara politik.
"Ini sebenarnya proses inisiasi yang jauh lebih positif dibandingkan proses inisiasi rebutan AKD antara KMP-KIH. Itu cara inisiasi yang paling elok dan elegan," jelas Refly. (Ali)
Pakar Tata Negara: Hak Interpelasi Biasanya Bikin Gaduh
Dia menilai Interpelasi di DPR biasanya memunculkan bintang-bintang baru senayan.
diperbarui 26 Nov 2014, 07:15 WIBKoalisi Merah Putih memperlihatkan naskah yang akan ditandatangani oleh para anggota DPR yang tidak setuju dengan kenaikan BBM bersubsidi, Jakarta, Senin (24/11/2014). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)
Advertisement
Advertisement
Advertisement
POPULER
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Berita Terbaru
Kenya Alami Banjir Bandang dan Longsor, 45 Orang Tewas
Marvel Studios Umumkan Serial Daredevil: Born Again Tayang Tahun 2025, Ketahui Plot dan Karakter yang Kembali
Menjamu Real Madrid, Bayern Munchen Berburu Kemenangan di Liga Champions
Belum Dibangun, Desain Stasiun Kereta Api Cepat di China Diledek Mirip Pembalut Wanita
Harga Minyak Dunia Merosot, Dipatok Segini Hari Ini
5 Manfaat Air Rebusan Kayu Manis, Baik untuk Pengidap Diabetes
Profil Satya Nadella, CEO Microsoft yang Bakal Bertemu Jokowi di Istana Hari Ini
2 Klub Idaman Thomas Tuchel usai Pisah dengan Bayern Munchen, Manchester United Termasuk?
Anwar Fuady Sebut Calon Istri Sempat Khawatir dengan Kehidupannya Sebagai Artis
Sengaja Dekatkan Anak pada Pasien Campak agar Tertular, Dokter: Lebih Baik Imunisasi Ketimbang Kena Infeksi
Lampung Diserang DBD, Ada 3.221 Kasus dalam 3 Bulan, 12 di Antaranya Meninggal
PKB Cari Tokoh yang Akan Diusung di Pilkada DKI Jakarta, Ini Kriterianya