Dominasi Koalisi Merah Putih di DPR Bisa Ganggu Kinerja Jokowi

Komposisi parlemen yang mayoritas dikuasai Koalisi Merah Putih sebagai oposisi dikhawatirkan akan mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi

oleh Septian Deny diperbarui 10 Okt 2014, 09:06 WIB
(Liputan6.com/Herman Zakharia)

Liputan6.com, Jakarta - Komposisi parlemen yang mayoritas dikuasai oleh Koalisi Merah Putih (KMP) sebagai oposisi dikhawatirkan akan mengganggu kinerja pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Pemberdayaan Daerah M Natsir Mansyur mengatakan, penguasaan parlemen oleh kubu oposisi merupakan kenyataan yang harus dihadapi pemerintahan Jokowi dalam lima tahun ke depan.

"Ini realita dinamika politik yg terjadi, KMP sapu bersih di DPR dan MPR, saya sudah perkirakan sebelumnya," ujarnya saat berbincang dengan Liputan6.com di Jakarta, seperti ditulis Jumat (10/10/2014).

Agar dapat mengimbangi kekuatan parlemen yang banyak diisi orang-orang dari kubu oposisi ini, lanjut Natsir, maka Jokowi harus orang-orang yang paham akan situasi di parlemen. Dengan demikian diharapkan bisa merangkul pada anggota parlemen tersebut.

"Menteri yang diangkat nanti harus menteri yang bisa mengimbangi dan mengerti DPR dan MPR. Tahu ketatanegaraan, memahami dunia bisnis, track record-nya baik, dan mengerti tata kelola di DPR," kata dia.

Menurutnya, jika menteri yang diangkat nanti tidak mengerti situasi di parlemen, maka dikhawatirkan banyak program-program pemerintah yang nantinya tidak berjalan dengan baik karena banyaknya pertentangan dari DPR.

"Jika menteri yang diangkat nanti kurang memahami atau pengalamannya kurang, maka menteri akan dikocok dan diputar-putar, akibatnya programnya nanti berjalan lambat," ungkapnya.

Meski demikian, Natsir menyatakan, para pengusaha dalam negeri masih tetap optimis dengan kondisi ekonomi pada era Jokowi. dengan optimisme ini diharapkan penanam modal asing juga akan tetap percaya pada iklim investasi di Indonesia.

"Kami masih optimis pergerakan perekonomian Indonesia di luar APBN pada pemerintahan Jokowi-JK," tandasnya. (Dny/Ndw)

Rekomendasi

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya