Cak Imin: Tak Ada Pilihan, BBM Harus Naik Secepatnya

Liputan6.com, Jakarta - Presiden terpilih Joko Widodo bakal dipusingkan dengan kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebab, kenaikan ini sangat penting dan berpengaruh atas besaran anggaran yang dimiliki pemerintahannya ke depan. Karena itu, Jokowi ingin pemerintahan SBY menaikkan harga BBM sebelum melepas jabatannya.

Melihat dilema itu, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengatakan, opsi kenaikan harga BBM pasti masuk dalam kebijakan pemerintah ke depan. Bahkan, siapa pun presidennya harus menaikkan harga BBM dalam kondisi fiskal saat ini.

"Tidak ada pilihan, harusnya dalam waktu secepatnya kenaikan itu," kata Muhaimin di DPP PKB, Jakarta, Selasa (26/8/2014).

Muhaimin melihat, kenaikan harga BBM sudah sangat mendesak dilakukan. Kenaikan harga tentu dilakukan agar subsidi BBM yang tidak kecil itu dapat dialokasikan ke pos anggaran lain.

"Anggaran yang ada bisa dialokasikan kepada kebutuhan-kebutuhan mendesak lainnya. Seperti pendidikan, infrastruktur dan beberapa hal penting lainnya. Sebetulnya dalam waktu dekat bisa segera dinaikkan. Kenaikan kedua bisa pada awal tahun," ungkap pria yang akrab disapa Cak Imin itu.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu menjelaskan, opsi kenaikan harga BBM memang selalu menjadi opsi terakhir yang dihindari. Tapi kalau kondisi tidak memungkinkan, pasti akan dilakukan juga.

"Kalau tidak memungkinkan lagi dan bahaya buat APBN kita, mau tidak mau harus kita lakukan, demi rakyat, demi keberlangsungan pembangunan," ujar Cak Imin.

Cak Imin mengungkapkan, kenaikan harga BBM ini belum dibicarakan dengan partai koalisi. Tapi, tentu sangat disayangkan nilai subsidi yang besar hanya digunakan untuk BBM.

"Kenaikan ini belum dibicarakan di koalisi, jadi saya tidak tahu sikap PDIP. Analisa kami, kemudian pertimbangan-pertimbangan keadaan APBN kita uang yang terbakar untuk subsidi BBM terlalu besar. Dialokasikan kepada yang vital lainnya," tandas Cak Imin. (Sss)