38 Negara Setuju Indonesia Masuk OECD, Jokowi Sebut Bakal Permudah Akses Investasi

Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Sekretaris Jenderal ASEAN Kao Kim Hourn membahas beberapa isu penting, antara lain perkembangan proses aksesi Indonesia ke OECD, penjajakan ASEAN-GCC FTA, dan perkembangan ASEAN Digital Economy Framework Agreement (DEFA).

Hal itu dilakukan di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri OECD pada Kamis, 2 Mei 2024 di Paris, Prancis.

Sekjen ASEAN Kao Kim Hourn menyampaikan ucapan atas pencapaian Indonesia yang baru saja menerima Peta Jalan Aksesi OECD.

"Kesuksesan ini juga dirasakan oleh seluruh anggota ASEAN. Kami berharap negara-negara ASEAN lain juga mengikuti langkah Indonesia, sehingga dapat meningkatkan keterwakilan kepentingan negara-negara ASEAN di OECD," kata Sekjen Kao, dikutip dari keterangan Kemenko Perekonomian, Jumat (3/5/2024).

Sekjen Kao juga menyampaikan harapan atas dukungan Indonesia untuk menjajaki perundingan perdagangan bebas antar kawasan ASEAN-GCC FTA. Perjanjian ini diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat bagi kedua kawasan. Menko Airlangga memberikan respons positif atas inisiatif tersebut.

"Indonesia-UAE CEPA dapat menjadi benchmarking bagi ASEAN dalam mewujudkan FTA antar kawasan tersebut,” ujar Menko Airlangga.

Dalam pertemuan itu juga turut dibahas mengenai perkembangan inisiatif digitalisasi kawasan, di mana saat ini ASEAN tengah menegosiasikan Digital Economy Framework Agreement (DEFA) yang diproyeksikan akan meningkatkan nilai ekonomi digital kawasan menjadi USD 2 triliun pada 2030.

Peluncuran perundingan ASEAN DEFA di 2023 merupakan salah satu prioritas ekonomi yang didorong Indonesia saat Keketuaan ASEAN tahun lalu dan ditargetkan selesai secara pada 2025.

Menko Airlangga turut mendorong peningkatan kolaborasi antara ASEAN dan OECD Southeast Asia Regional Programme (SEARP), terutama untuk menjadi platform saling berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam isu regulasi dan kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan.

Turut hadir mendampingi Menko Airlangga dalam kesempatan tersebut diantaranya yakni Wakil Menteri Perdagangan, Duta Besar RI di Paris, Deputi Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional, Duta Besar Indonesia untuk Prancis, dan Asdep Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub-Regional.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan bilateral dengan Assistant Minister for Trade Australia Tim Ayres, di sela-sela rangkaian agenda Pertemuan Tingkat Menteri Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) di Paris, Prancis.

Assistant Minister Ayres menyampaikan kesiapannya untuk memberikan segala bentuk dukungan terhadap kesuksesan proses aksesi Indonesia ke OECD. Menko Airlangga pun mengapresiasi dukungan dari Pemerintah Australia terhadap proses aksesi Indonesia menjadi anggota OECD.

“Proses aksesi OECD merupakan hal penting bagi Indonesia untuk mencapai Indonesia Emas 2045, melalui reformasi struktural kebijakan domestik sesuai dengan standar-standar OECD,” kata Menko Airlangga, Jumat (3/5/2024).

Sebelumnya, Indonesia telah resmi menerima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD pada pembukaan Pertemuan Tingkat Menteri OECD di Paris Prancis (2/5/2024). Prosesi ini menandakan proses lebih lanjut dari tahapan bergabungnya Indonesia di OECD.

Proses aksesi ini sejalan dengan upaya Indonesia meningkatkan kolaborasi dengan seluruh anggota OECD. Kerja sama kedua pihak secara erat dalam proses aksesi bertujuan untuk memungkinkan kebijakan lebih baik untuk kehidupan yang lebih baik, sebagaimana moto OECD “Better Policies for Better Lives”.

Maka dengan bergabungnya Indonesia, saat ini terdapat 7 negara dengan status kandidat aksesi, yakni Argentina, Brasil, Bulgaria, Indonesia, Kroasia, Peru, dan Rumania.

Lebih lanjut, kedua tokoh juga melanjutkan pembicaraan mengenai isu-isu perdagangan, baik di tingkat bilateral maupun di tingkat multilateral (dalam kerangka WTO).

Diskusi juga menyentuh isu-isu perdagangan terkini, khususnya mengenai perdagangan daring (e-commerce) yang menjadi tantangan baru bagi rezim kebijakan perdagangan negara-negara di dunia.