70 Juta Anak RI di Bawah 16 Tahun Dilarang Main Medsos Mulai 28 Maret 2026

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memperketat sinergi lintas sektoral guna memastikan kesiapan implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP TUNAS). Turunan di dalam PP itu termasuk Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur pembatasan akses media sosial (medsos) bagi anak di bawah usia 16 tahun.

Regulasi yang menjadi payung hukum keamanan digital bagi generasi muda ini dijadwalkan mulai berlaku efektif pada 28 Maret 2026.

Dalam penerapannya, akun milik anak berusia di bawah 16 tahun di platform digital yang dinilai berisiko tinggi seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Thread, X, Bigolive, hingga Roblox akan dinonaktifkan.

Persiapan regulasi tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Tindak Lanjut PP TUNAS yang digelar di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Jakarta Pusat, Rabu (11/3/2026).

Pertemuan ini dihadiri oleh jajaran menteri dari lintas kementerian, mulai dari Kemendagri, Kemen PPPA, Kemendikdasmen, Kemenag, hingga Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa PP TUNAS bukan sekadar regulasi administratif, melainkan bagian dari gerakan nasional untuk menjaga ekosistem digital yang sehat bagi anak.

“Implementasi PP TUNAS memerlukan kolaborasi semua pihak. Ini sesuai dengan arahan Presiden agar upaya pelindungan anak di ruang digital dijalankan dengan lebih efektif,” ujar Meutya usai rapat.

Lebih lanjut, Meutya menggarisbawahi urgensi regulasi ini mengingat besarnya populasi pengguna internet usia muda di tanah air. Dengan sekitar 70 juta anak di bawah usia 16 tahun, Indonesia menjadi salah satu negara dengan skala terbesar di dunia yang menerapkan kebijakan proteksi digital secara komprehensif.

Implementasi kebijakan ini dipastikan akan menyentuh level akar rumput melalui peran pemerintah daerah. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menyatakan akan menginstruksikan seluruh kepala daerah--mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota—untuk memasukkan program pelindungan anak digital ke dalam dokumen perencanaan daerah.

“Keterlibatan pemda adalah keharusan. Program ini harus masuk ke dalam RPJMD, rencana strategis, hingga penganggaran di APBD,” Tito menegaskan.

Di sisi lain, sektor pendidikan mulai mengambil langkah konkret melalui pembatasan penggunaan gawai di lingkungan sekolah. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, memperkenalkan konsep 3S sebagai pedoman baru bagi siswa.

Pertama, Screen Time, yaitu pembatasan durasi penggunaan perangkat elektronik. Kedua, Screen Break, yakni kewajiban jeda istirahat dari paparan layar. Lalu ketiga, Screen Zone, yaitu pengaturan area sekolah yang bebas gawai. 

Meski pembatasan diperketat, pemerintah menyadari bahwa larangan saja tidak cukup. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Choiri Fauzi, menekankan pentingnya substitusi kegiatan bagi anak agar tidak terjebak dalam ketergantungan digital.

“Anak-anak tidak bisa hanya dilarang. Mereka butuh alternatif aktivitas, seperti permainan tradisional yang mampu membangun karakter, kerja sama, dan kejujuran,” ia menjelaskan.

PP TUNAS akan resmi berlaku satu tahun setelah ditandatangani oleh Presiden Prabowo Subianto pada Maret 2025 lalu.

Keberhasilan regulasi ini nantinya akan sangat bergantung pada sinkronisasi antara pengawasan ketat pemerintah, penyediaan konten edukatif, serta dukungan aktif dari masyarakat dan orang tua.