Sukses

Kemkominfo Bakal Bentuk Tim untuk Jaga Keamanan Ruang Digital di Pemilu 2024

Kemkominfo mengatakan akan memberikan dukungan kepada KPU dalam menjaga ruang digital, agar pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung dengan baik dan sehat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) menyatakan akan memantau konten negatif di internet atau ruang digital, serta mempersiapkan tim keamanan siber, dalam rangka menyambut Pemilihan Umum atau Pemilu 2024 mendatang.

Hal ini disampaikan Menkominfo Johnny G. Plate dalam pertemuannya dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari pada Rabu pekan ini, di kantor Kemnkominfo, Jakarta.

Menurut Johnny, dikutip dari siaran pers, Jumat (8/7/2022), kementeriannya akan memberikan dukungan kepada KPU dalam menjaga ruang digital, agar pelaksanaan Pemilu 2024 berlangsung dengan baik dan sehat.

"Kominfo mendukung ruang digital yang sehat. Tidak saja pada saat penyelenggaran Pemilihan Umum, juga seluruh kehidupan di dalam ruang digital setiap saat," kata Johnny.

Johnny mengklaim, Kemkominfo telah melengkapi peralatan, menambah cyber drone, serta memiliki tim cyber security yang bertugas 24 jam sehari untuk melakukan surveilans terhadap ruang digital dan serangan siber.

Selain itu, lewat peningkatan kapasitas perangkat dan teknologi, Menkominfo berharap akan dapat membantu pelacakan konten negatif dengan skema alphabetical dan numerical.

Lebih lanjut, Menkominfo mengungkapkan, ada juga lintas koordinasi antar kementerian dan lembaga yang disebut dengan tim cyber respons. Tim respons cepat keamanan siber itu bertugas merespon seluruh serangan siber yang mengarah ke aplikasi pemerintah.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 4 halaman

Peretasan Tak Ada Gunanya

Menkominfo Johnny juga mengimbau penghentian aksi peretasan yang dilakukan, yang menurutnya, tidak ada gunanya.

"Apabila melakukan serangan terhadap ruang digital secara khusus untuk aktivitas perekonomian masyarakat atau aktivitas sosial politik yang berkaitan dengan sirkulasi demokrasi itu tidak bermanfaat. Janganlah."

Kemkominfo selain itu juga rutin berkomunikasi dengan seluruh platform digital baik lokal maupun global.

Johnny meminta penyelenggara platform digital terus menjaga sistem keamanan, serta melengkapi dengan teknologi keamanan enkripsi yang baik dan kuat, serta menyiapkan tim yang dapat merespons insiden dengan cepat.

"Komunikasi ini terus kita bangun, agar apabila ada pelanggaran-pelanggaran (illegalities) di dalam ruang digital itu bisa direspons dengan cepat, baik untuk menghentikannya atau untuk memblokirnya," kata Menkominfo.

"Saya berharap, bentuk kerja sama kita semuanya termasuk kerja sama media untuk belajar dari pengalaman kita sebelumnya pada pemilu-pemilu berikut untuk kita cegah post truth," imbuhnya.

 

3 dari 4 halaman

KPU Minta Hindari Kekerasan di Ruang Digital

Sementara itu, Ketua KPU Hasyim Asy'ari mengatakan pertemuan dengan Menkominfo bertujuan sebagai koordinasi dan meminta dukungan, terkait dengan pemilu, sesuai dengan bidang tugas kementerian dan lembaga.

"Kementerian Kominfo memiliki ruang lingkup wilayah tugas dan wewenang di sektor TIK, sehingga kami memohon bantuan agar pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang bisa terselenggara dengan baik," ujarnya.

Hasyim menyebutkan, KPU tengah berusaha menjalankan misi, untuk meningkatkan layanan kepemiluan dengan teknologi informasi.

Selain itu, Hasyim juga meminta agar semua pihak dapat menghindari beragam bentuk kekerasan fisik maupun verbal, termasuk di ruang digital, selama Pemilu dan Pilkada, demi menjaga ruang digital tetap sehat.

"Pemilu maupun Pilkada merupakan area konflik yang dianggap sah dan legal, tetapi yang perlu dihindari adalah kekerasan dalam bentuk fisik dan verbal," tegasnya.

 

4 dari 4 halaman

Kehadiran Media Konvensional

Hasyim mencontohkan, fitnah bisa menjadi bagian dari kekerasan verbal yang dapat terjadi di berbagai macam media.

"Jadi untuk menjaga ruang digital supaya tetap sehat, ini lingkup tugas dan kewenangannya di Kementerian Kominfo, sehingga dengan begitu kita bisa mencegah atau menangkal konten negatif," kata Hasyim.

Selain itu, Ketua KPU juga mendorong keterlibatan pekerja media dalam menyajikan tolok ukur akurasi peristiwa yang diberitakan, dalam rangka mencegah penyebaran hoaks, disinformasi, malinformasi, dan misinformasi.

"Kehadiran teman-teman media konvensional juga menjadi salah satu ukuran untuk mengukur akuratnya sebuah peristiwa yang diberitakan. Itu faktanya ada atau tidak atau faktanya sesungguhnya bagaimana," ucap Hasyim.

(Dio/Ysl)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.