Sukses

Astragraphia Hadirkan Platform Online untuk Pengadaan Barang Pemerintah

Platform menawarkan pengalaman purna jual pengadaan yang andal, variasi produk berkualitas, dan durasi pengiriman yang tepat waktu dan menjangkau 514 kota dan kabupaten.

Liputan6.com, Jakarta - Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) menginiasi diskusi bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), untuk bersinergi menciptakan ekosistem pengadaan yang lebih transparan.

Sebagai hasil dari sinergi tersebut, Astragraphia menghadirkan platform AXIQoe.com sebagai layanan e-Commerce B2B dan B2G.

Platform tersebut menawarkan pengalaman purna jual pengadaan yang andal, variasi produk berkualitas, serta durasi pengiriman yang tepat waktu dan menjangkau 514 kota dan kabupaten.

Kepaala LKPP Agus Prabowo, menyambut baik sinergi antar lembaga untuk memudahkan mekanisme belanja pemerintah lewat metode e-Purchasing ini.

Bahkan, menurutnya, metode tersebut bisa mengurangi tender yang biasanya dilakukan lembaga saat melakukan pengadaan barang atau jasa.

"Sebelumnya, primadona pengadaan adalah tender. Sekarang, kami geser kalau pengadaan yang baik adalah dengan mengadopsi mekanisme pasar sepanjang itu terbuka dan adil melalui government e-Marketplace," ujar Agus di konferensi pers Astragraphia, Jakarta, Rabu (28/2/2018).

Pada kesempatan sama, Sahat M. Sihombing selaku Presiden Direktur PT AXI, mengakui sinergitas tersebut bisa mewujudkan bisnis yang bersih dan transparan.

"Sebagai dukungan kami untuk menyelaraskan visi sinergi untuk negeri, AXI selalu menghadirkan produk berkualitas bagi pelanggan pemerintahan dan korporasi, dengan menjalankan prinsip-prinsip keterbukaan dan akuntabilitas," kata Sahat.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Sistem e-Procurement

Untuk diketahui, pengadaan barang atau jasa menjadi salah satu kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam upaya mereformasi penyelenggaraan pelayanan publik.

Sejak dibentuknya LKPP, penyelenggaraan pengadaan barang atau jasa pemerintah dilakukan secara elektronik dengan sistem e-Procurement yang berlandaskan Perpres No. 54 Tahun 2010 pasal 111.

LKPP sendiri selama satu dekade juga telah mereformasi sistem pengadaan menjadi lebih baik. Untuk ke depan, LKPP siap membangun ekosistem pengadaan yang lebih luas dengan melibatkan semua stakeholder dalam ekosistem pengadaan untuk berperan aktif dan menyelaraskan visi menuju sinergi untuk negeri.

Tujuan dari sinergi untuk negeri diharapkan bisa mengakomodir visi Indonesia menjadi negara ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara pada 2020.

3 dari 3 halaman

Cara Kerja

LKPP sendiri akan mengekstensifikasi government e-Marketplace lewat penguatan kelembagaan, yakni dengan menggabungkan layanan pengadaan secara elektronik dan unit layanan pengadaan menjadi satu lembaga.

"Kedua lembaga akan digabung menjadi satu yang nama generiknya menjadi UKPBJ atau Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa Pemerintah . Ke depannya, LKPP akan mendelegasikan kewenangan e-Katalog ke kementerian, lembaga, dan daerah melalui UKPBJ," pungkas Agus.

(Jek/Isk)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.