Kemana Arah Broadband Plan Indonesia?

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah telah mengumumkan pembangunan rencana strategis terkait rencana pita lebar Indonesia alias Indonesia Broadband Plan (IBP). Kemanakah arah pembangunan jalur pita lebar yang telah diumumkan pemerintah tersebut nantinya?

Nonot Harsono, Komisioner Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) mengklaim arahnya masih belum jelas. Ia menilai konsep yang dituangkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 94 Tahun 2014 masih terlalu sempit dalam memandang fungsi dan manfaat yang bisa dihadirkan pita lebar bagi negara.

"Konsep broadband yang lebih ditekankan untuk penggunaan e-government dalam Perpres 94 itu terlalu sempit. Masih banyak yang bisa memanfaatkan broadband di daerah mulai dari masyarakatnya sampai pabrik dan indusrti lainnya di sana harusnya bisa lebih produktif," ungkap Nonot.

Pria asal Madura itu menyatakan akses internet yang dihadirkan broadband bisa dimanfaatkan untuk menangani masalah pendidikan dan kesehatan yang masih sangat terbatas bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan maupun perbatasan.

"Di daerah itu kan guru susah, kalau ada broadband di sana kita bisa saja jadi pengajar dari sini. Soal kesehatan, dokter dari rumah sakit di kota bisa lihat langsung kondisi pasiennya memanfaatkan akses internet entah itu kondisi jantungnya, atau organ lain pantau dari jauh kan bisa jadinya," tambah Nonot.

Ia pun memaparkan kian dibutuhkannya akses internet di wilayah pedesaan semakin tinggi karena adanya Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Akses informasi dari masyarakat jadi semakin dimudahkan apabila diaplikasikan memakai internet.

"KIP dan KIS jadi harapan kita sekarang karena mereka akan butuh BTS dan internet. Konsep penerapannya kan buat distribusi pakai nomor ponsel, jadi mereka bawa nomor ponselnya ke kantor pos terus nanti baru ditransfer uangnya ke nomor ponsel mereka. Nah, itu mau gak mau kan butuh BTS dan internet," ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap ke depan pemerintah dapat lebih memandang broadband sebagai fasilitas yang bisa dimanfaatkan di segala sektor kehidupan. "Kalau dipakai untuk kebutuhan pabrik dan sektor ekonomi lainnya kan lebih bagus untuk mendorong pemasukkan negara biar lebiih besar lagi jangan cuma buat terbatas di e-gov saja," tandasnya.

(den/dew)