Berita Single Mux Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Firman Subagyo juga mempertanyakan kenapa DPR seperti memaksakan RUU Penyiaran yang sedang di sinkronisasi di Baleg tanpa ikuti prosedur.

4 Fakta Menarik Film The Architecture of Love yang Akan Segera Tayang
Tiru Station-F Paris dan Newlab New York, IKN Bakal Bangun Fasilitas Penunjang Startup
Telah dibaca 0 kali
Soal Kematian, Benarkah Ibadah Bisa Ubah Ketentuan Allah? Ini Kata Ustadz Adi Hidayat
Telah dibaca 0 kali
6 Potret Kebersamaan Melly Lee dan Tama Kim, Sudah 4 Tahun Pacaran
Telah dibaca 0 kali
Ashanty Minta Maaf Setelah Aksi Anang Hermansyah di Podcast Mendesak Ghea Indrawari Nikah Viral
Telah dibaca 0 kali
Deforestasi Hutan Primer Indonesia Meningkat pada 2023
Telah dibaca 0 kali
100 Kata-Kata untuk Cewek yang Bikin Baper dan Menyentuh Hati
Telah dibaca 0 kali
4 Fakta Tari Rangkuk Alu yang Jadi Google Doodle 29 April 2024
Telah dibaca 0 kali
Panas Ekstrem dan Sopir Jeepney Mogok Narik, Filipina Tangguhkan Pembelajaran Tatap Muka 2 Hari
Telah dibaca 0 kali
Mau Coba Investasi Sukuk Tabungan ST012? Ini 5 Keuntungannya
Telah dibaca 0 kali
Realisasi Investasi Kuartal I-2024 Capai Rp 401,5 Triliun, Luar Jawa Mendominasi
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Nollywood Nigeria, Industri Film Terbesar Kedua di Dunia
Telah dibaca 0 kali
Penjelasan MK soal Arsul Sani Jadi Hakim di Sidang Sengketa Pileg PPP
Telah dibaca 0 kali
Bahasa Inggris Kata Benda dan Kategorinya, Bantu Jalin Komunikasi
Telah dibaca 0 kali
Tak Ingin Paksakan Elektrifikasi, Mercedes-Benz: Biarkan Pembeli Menentukan
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Firman Subagyo juga mempertanyakan kenapa DPR seperti memaksakan RUU Penyiaran yang sedang di sinkronisasi di Baleg tanpa ikuti prosedur.

Wakil Ketua Baleg Firman Soebagyo (Liputan6.com/Johan Tallo)

Jika sistem Single Mux yang diterapkan pemerintah harus memikirkan sejauh mana infrastruktur dan sumber daya manusianya mampu mendukung.

Sementara Kekhawatiran utama sistem single mux berpotensi monopoli penyiaran yang akan berdampak pada melambatnya industri televisi.

Diskusi RUU Penyiaran di Universitas Multimedia Nusantara, Tangerang, Serpong, Senin (6/11/2017). (Liputan6.com/M.Radityo)

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Firman Soebagyo menyatakan perkembangan teknologi tak bisa dibendung.

Baik ATVSI maupun Dewan Pers akan segera melakukan pembahasan dan kajian bersama Komisi I DPR dan Baleg terkait sejumlah keluhan dan usulan

Pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyiaran hingga kini masih terus berlanjut di DPR.

Judha Riksawan menilai Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran sulit diterapkan di Tanah Air.

Dalam single mux hanya ada satu badan yang mengelola pertelivisian di tanah air.

Diskusi RUU Penyiaran. (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Komisioner KPI, Agung Suprio (kiri). (Liputan6.com/Nanda Perdana Putra)

Dalam sistem single mux, radio televisi Republik Indonesia menjadi satu-satunya penyelenggaran penyiaran multi-pleksing digital.

Konten berita pun dikhawatirkan akan terkekang karena pemerintah berkuasa penuh untuk melakukan monopoli melalui TVRI.

Menurut pengamat politik dan komunikasi Emrus Sihombing konsep single mux rentan terhadap monopoli frekuensi oleh pemerintah

Tim Ahli Dewan Pers Leo Batubara menyatakan konsep multi mux operator masih menjadi pilihan terbaik.

DPR belum memutuskan nasib dunia penyiaran swasta menyusul belum adanya keputusan mengenai penggunaan single mux atau multi mux.