Rizal Ramli (lahir di Padang, Sumatera Barat, 10 Desember 1954) adalah seorang ekonom yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia di pemerintahan Joko Widodo.

Selama karirnya, Rizal Ramli telah menjabat sejumlah posisi penting, antara lain Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog), Menteri Koordinator bidang Perekonomian, serta Menteri Keuangan Indonesia pada Kabinet Persatuan Nasional pada masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

Di luar jabatan politis di dalam kabinet, Rizal Ramli juga pernah beberapa kali dipercaya sebagai komisaris utama Badan Usaha Milik Nasional (BUMN), di antaranya PT. Semen Gresik dan Bank Nasional Indonesia. Selain itu, Rizal Ramli juga pernah dipercaya sebagai Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) tandingan pada September 2013.

Meski berada di lingkar dalam pemerintahan, sikap kritis Rizal Ramli yang juga dikenal sebagai mantan tokoh pergerakan mahasiswa, tidak pudar. Ia sering melontarkan kritik pedas (yang diistilahkan kepret) terhadap sesuatu yang dianggapnya tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan negara, sehingga ia mendapat julukan baru "Rajawali Ngepret".

Pada 27 Juli 2016, jabatannya sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman digantikan oleh Luhut B. Panjaitan.

Perseteruan di dalam kabinet

Tidak lama setelah diangkat sebagai Menko Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli mengeluarkan pernyataan yang mengundang kontroversi di kalangan pemerintahan dan masyarakat umum. Ia mengusulkan pembatalan rencana pembelian pesawat baru oleh Kementerian BUMN untuk maskapai penerbangan Garuda Indonesia.

Menurut Rizal pembelian pesawat baru tersebut adalah kebijakan yang tidak tepat dan memboroskan uang negara.[23] Beberapa hari kemudian, Rizal juga mengkritik proyek pembangunan listrik 35.000 megawatt yang dianggap tidak realistis dan mengatakan bahwa rencana itu adalah proyek ambisius Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang tertunda. Kritikan tersebut segera mengundang reaksi keras dari Jusuf Kalla dan beberapa pejabat negara lainnya. Kontroversi ini sempat membuat kegaduhan dalam kabinet pemerintahan Jokowi - JK.