Berita Margarito kamis Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Hadir sebagai terdakwa eks Kepala Dinas ESDM Kabupaten Tanah Bumbu, Raden Dwidjono Putrohadi Sutopo. Margarito dalam kesaksiannya mengatakan...

Kemenhub Buka 18.017 Formasi untuk Seleksi CPNS 2024, Ada Penempatan di IKN
Kontes Kecantikan Miss AI Digelar, Hadiahnya Menggiurkan!
Telah dibaca 0 kali
Memberi Salam Hanya kepada Orang-Orang Tertentu Merupakan Tanda Kiamat, Ini Hadisnya
Telah dibaca 0 kali
Nikita Mirzani Diduga Sindir Rizky Irmansyah: Kupikir Bijaksana, Setelah Dijalani Kok Sakit Banget
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Kebakaran di Mampang Prapatan, 7 Tewas Terbakar dalam Ruangan
Telah dibaca 0 kali
Fokus Pagi : Truk Tanpa Sopir Melaju Tak Terkendali di Ruas Tol Semarang-Batang
Telah dibaca 0 kali
120 Kata-kata Penuh Makna Kehidupan, Penguat Untuk Meraih Mimpi
Telah dibaca 0 kali
Rupiah Kembali Terkapar, Hari Ini Sentuh 16.263 per Dolar AS
Telah dibaca 0 kali
Rudal Israel Serang Iran, Ledakan Terdengar di Isfahan Dekat Situs Pengayaan Nuklir dan Pangkalan Militer
Telah dibaca 0 kali
Ramai Soal Depresi Mahasiswa PPDS, Dekan FK-KMK UGM: Hasil Skrining Awal Semestinya Tidak Dipublikasikan
Telah dibaca 0 kali
MPV Listrik Chery Exeed E08 Bakal Debut di Beijing Auto Show 2024
Telah dibaca 0 kali
120 Ice Cream Quotes tentang Kehidupan dan Cinta, Cocok untuk Caption
Telah dibaca 0 kali
Hakim MK Pulang Malam Rapat Maraton Jelang Putusan Gugatan Pilpres 2024, Sebagian Pilih Menginap
Telah dibaca 0 kali
Situasi di Depan Gedung MK Usai Prabowo Minta Pendukungnya Batal Gelar Aksi
Telah dibaca 0 kali
Imbang Lawan West Ham, Bayer Leverkusen Tetap Melaju ke Semifinal Liga Europa
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Mardani H. Maming

Presiden Joko Widodo usai memberikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Jokowi mendukung ijin penyadapan dari dewan pengawas internal KPK serta status pegawai KPK sebagai aparatur sipil negara. (Liputan6.com/HO/Kurniawan)

Ahli hukum tata negara, Margarito Kamis usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/11). Ia diperiksa sebagai ahli yang meringankan untuk tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Setya Novanto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ahli hukum tata negara, Margarito Kamis (tengah) meninggalkan Gedung KPK usai diperiksa, Jakarta, Senin (27/11). Ia diperiksa sebagai ahli yang meringankan untuk tersangka dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Setya Novanto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ahli hukum tata negara, Margarito Kamis usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (27/11). Ia diperiksa sebagai ahli yang meringankan untuk tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Setya Novanto. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Wakapolri Komjen Pol Budi Gunawan di Mabes Polri Jakarta, Selasa (29/12/2015). (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis saat berbicara pada diskusi Nasib Nawacita? di Jakarta, Minggu (13/3/2016). Margarito Kamis mengkritisi program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (kiri) berbincang dengan Hakim Agung, Gayus Lumbuun saat diskusi di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (29/3/2016). Diskusi membahas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani (kiri) saat menjawab pertanyaan pada diskusi di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (29/3/2016). Diskusi membahas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Hakim Agung, Gayus Lumbuun memberikan sejumlah keterangan pada diskusi mingguan di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Selasa (29/3/2016). Diskusi membahas Rancangan Undang-Undang Jabatan Hakim. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis saat berbicara pada diskusi Nasib Nawacita? di Jakarta, Minggu (13/3/2016). Margarito Kamis mengkritisi program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Direktur Partisipasi Indonesia, Ari Aryanto (kiri) berbicara pada diskusi Nasib Nawacita? di Jakarta, Minggu (13/3/2016). Sejumlah pakar dan pengamat mulai mengkritisi program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis (kiri) saat berbicara pada diskusi Nasib Nawacita? di Jakarta, Minggu (13/3/2016). Sejumlah pakar dan pengamat mulai mengkritisi program Nawacita pemerintahan Presiden Joko Widodo. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Margarito Kamis (kedua kanan) memberikan paparan saat berdiskusi mengenai kisruh Freeport di Jakarta, Minggu (6/12/2015). Dialog tersebut bertema "Pembegal UUD dan UU Minerba Vs Papa Minta Saham". (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Haris Rusli Moti (kiri) memberikan paparan saat berdiskusi mengenai kisruh Freeport di Jakarta, Minggu (6/12/2015). Dialog tersebut bertema "Pembegal UUD dan UU Minerba Vs Papa Minta Saham". (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Anggota DPR RI Effendi Simbolon (kiri) memberikan paparan saat berdiskusi mengenai kisruh Freeport di Jakarta, Minggu (6/12/2015). Dialog tersebut bertema "Pembegal UUD dan UU Minerba Vs Papa Minta Saham". (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Delegasi Asosiasi Sekjen Mahkamah Konstitusi Se Asia mengunjungi Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, Selasa (26/5/2015). Kunjungan dalam rangka observasi persidangan. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Komjen Pol Budi Gunawan