Berita Mahkamah Kontitusi Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Sengketa di tiga wilayah itu seluruhnya berkaitan dengan perselisihan hasil suara Pilkada serentak 2024.

Cara Membuat Pestisida Nabati Tanpa Bahan Kimia untuk Membasmi Hama Tanaman
Harga Perak Antam Hari Ini 30 September 2026 Naik Rp 500
Telah dibaca 0 kali
ENHYPEN Siap Comeback, Rilis Spin-off Single Bulan November
Telah dibaca 0 kali
Bayern Munchen Siap Hadang Real Madrid dalam Perburuan Erling Haaland
Telah dibaca 0 kali
Luna Maya dan Maxime Bouttier Jalani Upacara Melaspas Rumah Baru di Bali
Telah dibaca 0 kali
Kekeringan Ekstrem, Warga di NTT Korek-Korek Pohon Pisang Cari Air Demi Bertahan Hidup
Telah dibaca 0 kali
Macet Pelabuhan Ketapang, Antrean Kendaraan Capai 8,5 Km
Telah dibaca 0 kali
Berat Badan Bisa Naik Walau Tidak Makan Banyak, Ini Penyebabnya
Telah dibaca 0 kali
Dedi Mulyadi Murka Guru di Subang Diduga Rekam Rok Siswi
Telah dibaca 0 kali
Resep Kue Talam Labu Kuning, Lembut, Gurih dan Tidak Mudah Hancur
Telah dibaca 0 kali
Cek Harga BBM Pertamina Hari Ini, dari Pertalite sampai Pertamax
Telah dibaca 0 kali
LPS Pertahankan Bunga Penjaminan Bank 3,75%
Telah dibaca 0 kali
12 Tanaman Hias Indoor Penyerap Polusi, Hadirkan Suasana Lebih Segar
Telah dibaca 0 kali
Highlight Asian Games 2026: Indonesia Kalah 1-2 dari Uzbekistan di Hockey Putri
Telah dibaca 0 kali
KAI Respons Penetapan Tersangka Masinis Argo Bromo Anggrek
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

3 Paslon Pilkada Serentak 2024 di Jatim Ajukan Gugatan ke MK

Buka Peluang Gibran Maju Pilpres, Saldi Isra: MK Menjebak Dirinya dalam Pusaran Politik

Usai Putusan MK, Prabowo Gelar Rapat Bareng Elite Gerindra di Kertanegara

Pihak pemohon mengikuti sidang perdana permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Selasa (5/9). Ada tiga pasal yang diuji materikan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Hakim MK, I Dewa Gede Palguna (tengah) memimpin sidang perdana permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Selasa (5/9). Sidang membacakan nota pendahuluan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kuasa hukum pemohon (tengah) membacakan nota saat sidang perdana permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Gedung MK, Jakarta, Selasa (5/9). Ada tiga pasal yang diuji materikan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan keterangan pada sidang peninjauan kembali UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada di MK, Jakarta, Selasa (8/9). Sidang ini menyatukan tiga permohonan yang menguji peraturan yang sama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua KPU Husni Kamil Manik saat menunggu dimulainya sidang peninjauan kembali UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada di MK, Jakarta, Selasa (8/9). Sidang ini menyatukan tiga permohonan yang menguji peraturan yang sama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali menghadiri sidang peninjauan kembali UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada di MK, Jakarta, Selasa (8/9). Sidang ini menyatukan tiga permohonan yang menguji peraturan yang sama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzana Budi Antoni usai diperiksa KPK, Jakarrta, Rabu (2/9). Berkas keduanya terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Empat Lawang di MK sudah rampung alias P21. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzana Budi Antoni usai diperiksa KPK, Jakarrta, Rabu (2/9). Berkas keduanya terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Empat Lawang di MK sudah rampung alias P21. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzana Budi Antoni saat di mobil tahanan KPK, Jakarta, Rabu (2/9). Berkas keduanya terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Empat Lawang di MK sudah rampung alias P21. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Ketua Umum DPP SBSI, Muchtar Pakpahan mendatangi Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan mendaftarkan Judicial Review pasal 77 UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Muchtar Pakpahan saat tiba di depan Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan mendaftarkan Judicial Review pasal 77 UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Muchtar Pakpahan, memperlihatkan surat permohonan di gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan menilai putusan Hakim Sarpin Rijaldi telah melampaui batasan Hukum dalam pasal 77 UU No.8/1981 KUHAP. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Presiden Jokowi Resmikan Pusat Sejarah Konstitusi

Ini Langkah Jokowi-JK Selanjutnya

TNI-Polri Siaga di Bali Jelang Sidang Putusan MK

Saldi Isra: Jokowi-JK Seperti Jerman Juara Tapi Piala Diambil

Perludem: Permohonan Prabowo-Hatta Tidak Cermat

Kapolda Metro: Ganggu Sidang MK, Peluru Karet Siap Melesat

Kubu Prabowo-Hatta Berharap MK Bekerja Berdasarkan Bukti

Prabowo-Hatta Menggugat ke MK, Ini Prosesnya

Kasus Suap MK, KPK Periksa Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah