Berita Mahkamah Kontitusi Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Sengketa di tiga wilayah itu seluruhnya berkaitan dengan perselisihan hasil suara Pilkada serentak 2024.

01:06
Badai Tropis Mekkhala Terjang Jepang dan Taiwan, Banjir Tak Terhindarkan
Eropa Membara, Suhu di Jerman Capai 41,3 Derajat Celcius
Telah dibaca 0 kali
Link Live Streaming Timnas Voli Indonesia vs Korea Selatan di Final AVC Men's Volleyball Cup 2026
Telah dibaca 0 kali
City Light Artinya Apa? Makna, Fenomena Viral, dan Pesona Cahaya Kota di Malam Hari
Telah dibaca 0 kali
Teknologi Hybrid China Dinilai Telah Lampaui Jepang
Telah dibaca 0 kali
Geger Penumpang Angkot di Cicurug Meninggal Mendadak
Telah dibaca 0 kali
Cerita Jokowi soal Warga Lampung yang Rutin Datang ke Rumah
Telah dibaca 0 kali
Tren Pelajar di Cianjur, Duel Satu Lawan Satu di Tengah Hutan
Telah dibaca 0 kali
Sepak Terjang 3 WN China di Praktik Kawin Pesanan
Telah dibaca 0 kali
Panduan Riset Saham, Kunci Investasi Jangka Panjang
Telah dibaca 0 kali
Timur Tengah Memanas Lagi! Iran dan Amerika Serikat Saling Serang di Selat Hormuz
Telah dibaca 0 kali
iPhone 18 dan iPhone 18e Tidak Dapat RAM 12GB, Ada Fitur AI iOS 27 Terdampak
Telah dibaca 0 kali
KA Kertanegara Makin Laris, Angkut 168 Ribu Penumpang
Telah dibaca 0 kali
Fii Amanillah Artinya: Makna, Jawaban Sesuai Sunnah, dan Waktu Tepat Mengucapkannya
Telah dibaca 0 kali
12 Rekomendasi Tempat Makan Murah Meriah di Tebet 2026, Mulai Rp 25 Ribuan
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

3 Paslon Pilkada Serentak 2024 di Jatim Ajukan Gugatan ke MK

Buka Peluang Gibran Maju Pilpres, Saldi Isra: MK Menjebak Dirinya dalam Pusaran Politik

Usai Putusan MK, Prabowo Gelar Rapat Bareng Elite Gerindra di Kertanegara

Pihak pemohon mengikuti sidang perdana permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Selasa (5/9). Ada tiga pasal yang diuji materikan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Hakim MK, I Dewa Gede Palguna (tengah) memimpin sidang perdana permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Selasa (5/9). Sidang membacakan nota pendahuluan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kuasa hukum pemohon (tengah) membacakan nota saat sidang perdana permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Gedung MK, Jakarta, Selasa (5/9). Ada tiga pasal yang diuji materikan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan keterangan pada sidang peninjauan kembali UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada di MK, Jakarta, Selasa (8/9). Sidang ini menyatukan tiga permohonan yang menguji peraturan yang sama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua KPU Husni Kamil Manik saat menunggu dimulainya sidang peninjauan kembali UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada di MK, Jakarta, Selasa (8/9). Sidang ini menyatukan tiga permohonan yang menguji peraturan yang sama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali menghadiri sidang peninjauan kembali UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada di MK, Jakarta, Selasa (8/9). Sidang ini menyatukan tiga permohonan yang menguji peraturan yang sama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzana Budi Antoni usai diperiksa KPK, Jakarrta, Rabu (2/9). Berkas keduanya terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Empat Lawang di MK sudah rampung alias P21. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzana Budi Antoni usai diperiksa KPK, Jakarrta, Rabu (2/9). Berkas keduanya terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Empat Lawang di MK sudah rampung alias P21. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzana Budi Antoni saat di mobil tahanan KPK, Jakarta, Rabu (2/9). Berkas keduanya terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Empat Lawang di MK sudah rampung alias P21. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Ketua Umum DPP SBSI, Muchtar Pakpahan mendatangi Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan mendaftarkan Judicial Review pasal 77 UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Muchtar Pakpahan saat tiba di depan Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan mendaftarkan Judicial Review pasal 77 UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Muchtar Pakpahan, memperlihatkan surat permohonan di gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan menilai putusan Hakim Sarpin Rijaldi telah melampaui batasan Hukum dalam pasal 77 UU No.8/1981 KUHAP. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Presiden Jokowi Resmikan Pusat Sejarah Konstitusi

Ini Langkah Jokowi-JK Selanjutnya

TNI-Polri Siaga di Bali Jelang Sidang Putusan MK

Saldi Isra: Jokowi-JK Seperti Jerman Juara Tapi Piala Diambil

Perludem: Permohonan Prabowo-Hatta Tidak Cermat

Kapolda Metro: Ganggu Sidang MK, Peluru Karet Siap Melesat

Kubu Prabowo-Hatta Berharap MK Bekerja Berdasarkan Bukti

Prabowo-Hatta Menggugat ke MK, Ini Prosesnya

Kasus Suap MK, KPK Periksa Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah