Berita Mahkamah Kontitusi Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Sengketa di tiga wilayah itu seluruhnya berkaitan dengan perselisihan hasil suara Pilkada serentak 2024.

01:32
Menunggang Kuda di Gurun Madinah, Wisata Sekaligus Mengenal Sunah Rasulullah
Istana Jelaskan Alasan Prabowo Ajak Akademisi Kerja Sama Selesaikan Masalah Bangsa
Telah dibaca 0 kali
Gus Ipul Pimpin Ikrar Ribuan Petugas Sensus Ekonomi 2026
Telah dibaca 0 kali
Momen Megawati Pimpin Penutupan Bulan Bung Karno di Bali
Telah dibaca 0 kali
Arti For Sale: Definisi Lengkap, Asal-Usul, dan Perbedaannya dengan On Sale
Telah dibaca 0 kali
Raffi Ahmad: Jangan Tunggu Besok untuk Memulai Hidup Sehat
Telah dibaca 0 kali
Ini Deretan Bantuan yang Dijanjikan untuk Korban Gempa Sigi
Telah dibaca 0 kali
Kasus Dokter Icha: Dugaan Intimidasi hingga Surat yang Diselidiki
Telah dibaca 0 kali
Lepas Pengawasan Orang Tua, Balita Ditemukan Mengambang di Sumur
Telah dibaca 0 kali
Api Dekati Permukiman, Kebakaran Lahan Gambut Bikin Warga Kalang Kabut
Telah dibaca 0 kali
Bangunan Liar di Jalur Rel Stasiun Pasar Senen Dibongkar
Telah dibaca 0 kali
Kuwait dan Bahrain Kutuk Serangan Iran
Telah dibaca 0 kali
Kata-Kata Hikmah Umar Bin Khattab Tentang Kesabaran, Nasihat Bijak Penguat Hati
Telah dibaca 0 kali
Alasan Komisi 8% Belum Berlaku untuk Taksi Online
Telah dibaca 0 kali
9 Rekomendasi Hidden Gem Cafe di Jakarta Selatan 2026 yang Wajib Masuk Daftar Nongkrongmu
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

3 Paslon Pilkada Serentak 2024 di Jatim Ajukan Gugatan ke MK

Buka Peluang Gibran Maju Pilpres, Saldi Isra: MK Menjebak Dirinya dalam Pusaran Politik

Usai Putusan MK, Prabowo Gelar Rapat Bareng Elite Gerindra di Kertanegara

Pihak pemohon mengikuti sidang perdana permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Gedung Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Selasa (5/9). Ada tiga pasal yang diuji materikan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Hakim MK, I Dewa Gede Palguna (tengah) memimpin sidang perdana permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Mahkamah Kontitusi, Jakarta, Selasa (5/9). Sidang membacakan nota pendahuluan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Kuasa hukum pemohon (tengah) membacakan nota saat sidang perdana permohonan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilu di Gedung MK, Jakarta, Selasa (5/9). Ada tiga pasal yang diuji materikan. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Ketua KPU Husni Kamil Manik menyampaikan keterangan pada sidang peninjauan kembali UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada di MK, Jakarta, Selasa (8/9). Sidang ini menyatukan tiga permohonan yang menguji peraturan yang sama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Ketua KPU Husni Kamil Manik saat menunggu dimulainya sidang peninjauan kembali UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada di MK, Jakarta, Selasa (8/9). Sidang ini menyatukan tiga permohonan yang menguji peraturan yang sama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Pengamat komunikasi politik, Effendi Gazali menghadiri sidang peninjauan kembali UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada di MK, Jakarta, Selasa (8/9). Sidang ini menyatukan tiga permohonan yang menguji peraturan yang sama. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzana Budi Antoni usai diperiksa KPK, Jakarrta, Rabu (2/9). Berkas keduanya terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Empat Lawang di MK sudah rampung alias P21. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzana Budi Antoni usai diperiksa KPK, Jakarrta, Rabu (2/9). Berkas keduanya terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Empat Lawang di MK sudah rampung alias P21. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Bupati Empat Lawang Budi Antoni Al Jufri dan istrinya Suzana Budi Antoni saat di mobil tahanan KPK, Jakarta, Rabu (2/9). Berkas keduanya terkait kasus dugaan suap sengketa Pilkada Empat Lawang di MK sudah rampung alias P21. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Ketua Umum DPP SBSI, Muchtar Pakpahan mendatangi Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan mendaftarkan Judicial Review pasal 77 UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Muchtar Pakpahan saat tiba di depan Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan mendaftarkan Judicial Review pasal 77 UU No.8/1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ke Mahkamah Konstitusi (MK). (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Muchtar Pakpahan, memperlihatkan surat permohonan di gedung KPK Jakarta, Kamis (26/02/2015). Muchtar Pakpahan menilai putusan Hakim Sarpin Rijaldi telah melampaui batasan Hukum dalam pasal 77 UU No.8/1981 KUHAP. (Liputan6.com/Andrian M Tunay)

Presiden Jokowi Resmikan Pusat Sejarah Konstitusi

Ini Langkah Jokowi-JK Selanjutnya

TNI-Polri Siaga di Bali Jelang Sidang Putusan MK

Saldi Isra: Jokowi-JK Seperti Jerman Juara Tapi Piala Diambil

Perludem: Permohonan Prabowo-Hatta Tidak Cermat

Kapolda Metro: Ganggu Sidang MK, Peluru Karet Siap Melesat

Kubu Prabowo-Hatta Berharap MK Bekerja Berdasarkan Bukti

Prabowo-Hatta Menggugat ke MK, Ini Prosesnya

Kasus Suap MK, KPK Periksa Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah