HOME
News
Bisnis
Enam Plus
Bola
TV
ShowBiz
Otomotif
Foto
Hot
Cek Fakta
LAINNYA
Cek Fakta
- Cek Fakta: Hoaks Sri Mulyani Bagikan Dana Bansos dengan Tebak Kata di Facebook
  Cek Fakta2026-06-26 19:00:00
- Waspada Link Cek Bansos Palsu Beredar di Media Sosial, Kenali Ragamnya
  Cek Fakta2026-06-26 16:10:30
- Cek Fakta: Tidak Benar Ini Link Pendaftaran Bantuan untuk Pensiunan dari Taspen
  Cek Fakta2026-06-26 15:00:32
- Cek Fakta: Hoaks Pernyataan Pengacara Yakub Hasibuan Menyesal Ditipu Jokowi
  Cek Fakta2026-06-26 13:00:00

LHKPN

Semua
Artikel
Foto
Video

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih terdapat penyelenggara negara yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negar...

Foto

7
Foto
Kali Kedua, Kadinkes Lampung Reihana Klarifikasi LHKPN di KPK
7
Foto
Ekspresi Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono Usai Diperiksa KPK Terkait Pamer Harta

Video

02:19
News
VIDEO: Raffi Ahmad Laporkan Harta Kekayaan, KPK Langsung Verifikasi
43:18
News
Mengapa 52 Pejabat Kabinet Tak Lapor LHKPN?

Piala Dunia

Spanyol vs Uruguay: Saling Lempar Pujian antara Luis De La Fuente dan Marcelo Bielsa
Spanyol vs Uruguay: Luis De La Fuente Soroti Peran Penting Mikel Oyarzabal!
Jerman vs Ekuador: Die Mannschaft Kalah karena Salah Mainkan Joshua Kimmich?
Prancis vs Norwegia: Les Bleus Siap Redam Ketajaman Erling Haaland!
Prancis vs Norwegia: Didier Deschamps Fix Absen Dampingi Les Bleus, Ini Alasannya!
Legenda Jerman Dituding Rasis Buntut Komentari Gaya Main Pantai Gading

Berita Terkini

Lihat Semua

Suntik Rp 400 Triliun ke Himbara, Menkeu Optimistis Kredit Tumbuh Double Digit
Jakarta Jadi Tuan Rumah Kompetisi Berkuda Internasional Terbesar di Asia
Telah dibaca 0 kali
10 Rekomendasi Tempat Makan Dessert di Blok M Paling Diburu 2026, dari Tiramisu Viral hingga Gelato Artisan
Telah dibaca 0 kali
Saksikan Sinetron Kisah Nyata Pagi Episode Jumat 26 Juni Pukul 08.00 WIB di Indosiar
Telah dibaca 0 kali
Saksikan Sinetron Sebening Cinta Episode Jumat 26 Juni Pukul 20.00 WIB di SCTV
Telah dibaca 0 kali
Ketua TP PKK Ajak Pelajar Siapkan Diri Menjadi Generasi Emas 2045
Telah dibaca 0 kali
Spanyol vs Uruguay: Saling Lempar Pujian antara Luis De La Fuente dan Marcelo Bielsa
Telah dibaca 0 kali
Maxim Terapkan Komisi 8% Mulai 1 Juli 2026
Telah dibaca 0 kali
Spanyol vs Uruguay: Luis De La Fuente Soroti Peran Penting Mikel Oyarzabal!
Telah dibaca 0 kali
Istri Anggota Polisi Digeruduk Gegara Bikin Arisan 'Gaib'
Telah dibaca 0 kali
Tak Perlu Lagi ke ATM, Semua Transaksi dalam Genggaman
Telah dibaca 0 kali
Contoh Konflik Pribadi dalam Kehidupan Sehari-Hari Beserta Penyebab dan Solusinya
Telah dibaca 7 kali
Prabowo: Kemajuan Bangsa Selalu Berasal dari Pemikir-Pemikir Terbaik
Telah dibaca 7 kali
Pria di Tangerang Pakai Baju Wanita Demi Bawa Kabur Mobil Tetangga
Telah dibaca 7 kali
Jerman vs Ekuador: Die Mannschaft Kalah karena Salah Mainkan Joshua Kimmich?
Telah dibaca 21 kali

Oto News14 Des 2024 18:04

Pejabat Negara Asal-Asalan Isi LHKPN, Toyota Fortuner Diisi Rp 6 Juta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan masih terdapat penyelenggara negara yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara asal-asalan

Peristiwa12 Des 2024 20:31

KPK Temukan Penyelenggara Negara Isi LHKPN Asal-asalan: Fortuner Diisi Rp6 juta

Nawawi Pomolango, mengungkapkan masih terdapat penyelenggara negara yang mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) secara sembarangan.

Peristiwa09 Des 2024 12:15

KPK: Isi Laporan LHKPN Masih Memprihatinkan

Ketua sementara KPK mengingatkan, LHKPN menjadi salah satu instrumen penting dalam pertanggungjawaban pejabat publik ke masyarakat dalam bentuk dan isi yang benar.

Ekonomi08 Des 2024 12:00

Iklim Investasi Potensi Terganggu Akibat 52 Pejabat Belum Lapor LHKPN

Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menanggapi soal laporan KPK terkait 52 dari 124 pejabat di Kabinet Merah Putih belum melaporkan LHKPN.

News06 Des 2024 13:48

Mengapa 52 Pejabat Kabinet Tak Lapor LHKPN?

43:18

Infografis06 Des 2024 09:05

Infografis 52 Pejabat Jajaran Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN dan 5 Menteri Terkaya

Ada 124 pejabat Kabinet Merah Putih yang wajib menyerahkan LHKPN. Namun, menurut KPK, 72 pejabat sudah lapor, sedangkan 52 lainnya belum lapor.

Rajut06 Des 2024 00:00

52 Anggota Kabinet Prabowo Belum Lapor Harta Kekayaan, Sudah Tidak Dianggap Penting?

Sebanyak 52 pejabat di Kabinet Merah Putih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Apakah ini mencerminkan lemahnya pengawasan atau sekadar pengabaian terhadap kewajiban?

Politik05 Des 2024 12:05

KPK Sebut Raffi Ahmad Belum Membuat LHKPN

Budi mengatakan di jajaran utusan khusus Prabowo yang hingga saat ini belum membuat LHKPN sebanyak 9 orang, sementara 6 orang lainnya sudah dinyatakan melapor harta kekayaannya.

Peristiwa04 Des 2024 23:03

Sebulan Lebih Masuk Kabinet Prabowo, Gus Miftah Ternyata Belum Lapor Kekayaan ke KPK

Miftah Maulana Habiburrahman alias Gus Miftah kembali jadi cibiran publik. Bukan tanpa sebab. Pendakwah kontroversial itu mengolok-olok pedagang es teh di hadapan banyak orang. Parahnya, Miftah menyebut pedagang kecil itu "goblok".

Peristiwa04 Des 2024 17:29

KPK Sebut 52 Pembantu Prabowo di Kabinet Merah Putih Belum Lapor LHKPN

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan masih ada para pembantu Prabowo Subianto di Kabinet Merah Putih belum melaporkan harta kekayaan mereka dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Peristiwa15 Nov 2024 07:19

KPK Ungkap Masih Ada 50 Menteri dan Wamen Kabinet Prabowo Belum Lapor LHKPN

Tak hanya menteri dan wamen Kabinet Merah Putih, utusan khusus, penasihat khusus, dan staf khusus Presiden Prabowo yang belum lama ini dilantik juga masih banyak yang belum lapor LHKPN ke KPK.

Peristiwa04 Nov 2024 06:35

KPK Kembali Ingatkan Pejabat Baru untuk Serahkan LHKPN

Imbauan tersebut ditujukan kepada para pejabat menteri dan wakil menteri yang belum pernah terdaftar sebagai wajib lapor LHKPN.

Peristiwa22 Okt 2024 13:35

Jadi Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad Segera Lapor Harta Kekayaan ke KPK

Aktor sekaligus presenter, Raffi Ahmad, menyatakan akan segera menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peristiwa22 Okt 2024 06:40

KPK Ingatkan Pejabat Negara yang Dilantik Serahkan LHKPN

Bagi menteri dan wakil menteri yang telah lapor LHKPN pada 2024, dapat melaporkan harta kekayaannya kembali pada periodik pelaporan tahun 2025.

Jawa Barat11 Okt 2024 11:00

Siapa Calon Pasangan Bupati Garut 2024 Terkaya? Cek Daftar LHKPN-nya

Kedua calon pasangan SOMEAH Dan SANTRI telah melakukan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), sebagai konsestan yang akan bertarung pada 27 November mendatang itu.

Peristiwa02 Okt 2024 06:06

KPK: 580 Anggota DPR-DPD 2024-2029 Telah Sampaikan LHKPN

Budi menerangkan, dari 580 orang anggota DPR RI, tercatat 323 orang berstatus petahana dan 257 orang merupakan wajah baru.

Peristiwa10 Sep 2024 15:39

KPK: 99,32 Persen Caleg Sudah Lapor LHKPN

KPK mengimbau kepada para caleg yang terpilih agar segera melengkapi LHKPN sebelum proses pelantikan 1 Oktober 2024.

Peristiwa09 Sep 2024 06:03

KPK: 1.432 Calon Bakal Calon Kepala Daerah Sudah Lapor LHKPN, 1.325 Dinyatakan Lengkap

Budi menjelaskan bahwa ketidaklengkapan LHKPN sebagian besar diakibatkan oleh tidak adanya surat kuasa.

Peristiwa08 Sep 2024 15:31

Ada 107 Bakal Calon Kepala Daerah Tak Lapor LHKPN, Ini Penjelasan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat sebanyak baru 1.325 Bakal Calon Kepala Daerah (Bacakada) telah memuat Laporan Hasil Kekayaannya Penyelenggara Negara (LHKPN) dari 1.432.

Peristiwa07 Sep 2024 23:03

KPK: 92,98 Persen Caleg Terpilih Pemilu 2024 Sudah Lapor LHKPN

Tessa menjelaskan bahwa sebanyak 18.706 Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) telah dinyatakan lengkap. Saat ini, KPK sedang berkoordinasi dengan KPU untuk memperbarui data calon legislatif terpilih.

Politik07 Sep 2024 12:22

KPK Buka Layanan LHKPN Calon Kepala Daerah pada 7-8 September 2024

KPK memfasilitasi para bakal calon kepala daerah melengkapi dokumen LHKPN sebagai syarat wajib pendaftaran ke KPU. Hal ini mengingat perbaikan dokumen pendaftaran calon kepala daerah berakhir besok 8 September 2024.

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us