HOME
News
Bisnis
Enam Plus
Bola
TV
ShowBiz
Otomotif
Foto
Hot
Cek Fakta
LAINNYA
Cek Fakta
- Penipuan Online Mengintai Saat Musim Liburan, Kenali Ragam Modusnya
  Cek Fakta2026-06-27 21:00:54
- Hoaks Lowongan Kerja via WhatsApp Kian Marak, Kenali Ragamnya
  Cek Fakta2026-06-27 18:00:13
- Ragam Hoaks yang Mengintai Pensiunan, Awas Jebakan Penipuan Bantuan
  Cek Fakta2026-06-27 13:00:08
- Deretan Video Hoaks Terkini, Ada Manipulasi AI Catut Tokoh Terkenal
  Cek Fakta2026-06-27 07:00:22

IUP

Semua
Artikel

Ekonomi03 Jun 2024 08:39

Menteri Bahlil Janji Kasih Konsesi Tambang Batu Bara Jumbo ke PBNU

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menuturkan, pemerintah akan memberikan konsesi batu bara yang cadangannya cukup besar kepada PBNU untuk dikelola sehingga mengoptimalkan organisasi,

Peristiwa02 Jun 2024 16:30

Segera Teken IUP untuk PBNU, Bahlil: Kita Kasih Konsesi Batu Bara yang Cadangannya Cukup B...

Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia mengungkapkan, pihaknya akan segera menandatangani Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Saham17 Mei 2024 13:04

BEI Cecar Soal Potensi Penyajian Kembali Laporan Keuangan 2015-2022, PT Timah Jawab Begini

Sejumlah hal menjadi sorotan BEI terkait perkembangan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di PT Timah Tbk (TINS).

Saham04 Apr 2024 17:39

Dicecar BEI, PT Timah Angkat Bicara Soal Kasus Korupsi Rp 271 Triliun

Sekretaris Perusahaan PT Timah Tbk (TINS) Abdullah Umar menuturkan, pada 2017-2022, PT Timah Tbk hadapi sejumlah masalah akibat penambangan liar.Hal tersebut pun direspons perseroan.

Ekonomi01 Apr 2024 17:45

2.051 Izin Tambang Dicabut, Bahlil Bongkar Alasannya

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mencatat per Maret 2024 telah mencabut 2.051 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari target sebanyak 2.078 IUP. Kemudian dari jumlah itu terdapat 585 IUP yang dibatalkan pencabutannya.

Energi & Tambang22 Mar 2024 15:20

Menteri ESDM Jelaskan Pencabutan Izin Tambang oleh Kepala BKPM Bahlil Lahadalia

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menuturkan, langkah pencabutan izin tambang dilakukan sesuai dengan Kepres Nomor 1 Tahun 2022.

Peristiwa20 Mar 2024 18:14

DPR Dukung Upaya Pengembalian Kewenangan ESDM Terkait Pencabutan IUP

Komisi VII DPR RI mendukung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk mengupayakan mengembalikan kewenangan Kementerian ESDM terkait pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Peristiwa20 Mar 2024 17:07

Komisi VII Minta Penjelasan Menteri ESDM Terkait Pencabutan IUP oleh Bahlil

Dalam UU Minerba (Mineral dan Batubara) No.3 Tahun 2020, Pasal 116 tercantum bahwa yang melakukan pencabutan IUP adalah menteri yang terkait dengan pertambangan Minerba bukan menteri investasi.

Energi & Tambang20 Mar 2024 05:00

Menteri ESDM Sebut 585 IUP Dibatalkan Pencabutannya hingga 14 Maret 2024

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menekankan, data pencabutan IUP oleh BKPM di Direktorat Jenderal Minerba direkap berdasarkan surat elektronik atau email pemberitahuan dari BKPM.

Peristiwa19 Mar 2024 20:40

JATAM Laporkan Bahlil Lahadalia ke KPK Atas Dugaan Korupsi Penerbitan Izin Usaha Tambang

Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) melaporkan menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Peristiwa19 Mar 2024 19:00

Alasan Bahlil ke Polri, Tak Terima Namanya Dicatut soal Izin Tambang

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyampaikan alasannya sambangi Bareskrim Polri. Dia menuturkan, ingin menempuh upaya hukum imbas namanya dicatut dalam isu dugaan pungutan liar (pungli) izin usaha pertambangan (IUP).

Pemilu21 Jan 2024 20:23

Mahfud Md soal Cabut IUP: Pertambangan Ilegal di Indonesia Di-Backing Aparat dan Pejabat

Wakil Calon Presiden Mahfud Md mengungkapkan bahwa jumlah pertambangan ilegal di Indonesia telah mencapai 2.500.

Energi & Tambang12 Agu 2022 19:45

Tak Produktif, 2.065 Izin Usaha Pertambangan Dicabut

Sebanyak 2.065 izin usaha pertambangan (IUP) dari total 2.078 IUP dicabut karena tidak dijalankan atau tidak produktif.

Ekonomi25 Apr 2022 15:45

227 Perusahaan Tak Terima Izin Usaha Pertambangannya Dicabut Pemerintah

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan terdapat 227 perusahaan yang menyatakan keberatan atas pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP)

Energi & Tambang25 Apr 2022 14:20

BKPM Sudah Cabut 1.118 Izin Usaha Pertambangan, Simak Alasannya!

Pemerintah melalui Satgas tidak mau melakukan tindakan yang berdampak pada indikasi pendzoliman kepada pengusaha, pihaknya hanya mencabut IUP yang memang memenuhi syarat untuk dicabut.

Energi & Tambang07 Mar 2022 19:55

Yusril Ihza Mahendra: Pencabutan IUP Oleh Pemerintah Adalah Langkah Konstitusional

Advokat Yusril Ihza Mahendra menjelaskan pentingnya perbaikan tata kelola penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Saham02 Mar 2022 08:25

Izin Tambang Anak Usaha Dicabut, Begini Langkah SMR Utama

Sekretaris Perusahaan SMR Utama, Arief Novialdy mengungkapkan, pencabutan tersebut berakibat pada meningkatnya kerugian perusahaan.

Energi & Tambang11 Jan 2022 08:30

Menteri Bahlil Sudah Cabut 19 Izin Usaha Pertambangan Tak Produktif

Izin Usaha Pertambangan yang dicabut merupakan izin yang tidak produktif beroperasi, tidak ditindaklanjuti dengan izin usaha, ataupun tidak menyampaikan rencana kerja.

Energi & Tambang10 Jan 2022 09:15

Pemerintah Cabut 2.078 Izin Usaha Pertambangan Mulai Hari Ini, Senin 10 Januari 2022

Kementerian Investasi berkoordinasi dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk melihat lebih detil izin usaha pertambangan yang dicabut.

Energi & Tambang07 Jan 2022 18:00

Sudah Dicabut Jokowi, Bisakah Perusahaan Dapat Izin Usaha Pertambangan Kembali?

Sebanyak 2.078 Izin Usaha Pertambangan (IUP) dicabut oleh pemerintah mulai 10 Januari 2022.

Peristiwa31 Jul 2021 22:46

Penambangan Ilegal Marak di Kalsel, Begini Tanggapan Kementerian ESDM

Permasalahan IUP bodong di Kalsel diungkapkan Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, Pangeran Khairul Saleh dalam rapat bersama Kapolri di DPR.

Kembali

Lanjut

Kontak Redaksi Disclaimer Kode Etik Pedoman Media Siber Sitemap Form Pengaduan Tentang Kami Karir Metode Cek Fakta Hak Jawab dan Koreksi Berita

Liputan6
Merdeka
Bola.com
Bola.net
Fimela
Kapanlagi
Brilio

Connect with us