Berita Gubernur Sultra Nur Alam Hari Ini - Kabar Terbaru Terkini | Liputan6.com

Terpidana penyalahgunaan kewenangan untuk penerbitan IUP di Sulawesi Tenggara (Sultra) Nur Alam membacakan memori pengajuan Peninjauan Kemba...

7
Foto
FOTO: Dihukum 12 Tahun Penjara, Mantan Gubernur Sultra Nur Alam Ajukan PK

Prabowo: Kami Butuh Kekuatan NU
Cara Mudah Gosok Keset Sampai Bersih Mengkilap Tanpa Detergen, Hanya dengan 2 Bahan Dapur
Telah dibaca 0 kali
Teladan Prima Agro Tebar Dividen Rp 12,21 per Saham, Catat Jadwalnya
Telah dibaca 0 kali
Pasangan LGBT di Irak Terancam Penjara hingga 15 Tahun, AS dan Inggris Prihatin
Telah dibaca 0 kali
VIDEO: Houthi Yaman Klaim Tembak Jatuh Drone MQ-9 Reaper Milik AS
Telah dibaca 0 kali
Apakah Wajib Mencuci Pembalut Sebelum Dibuang? Ini Kata Ahli dan Para Ulama
Telah dibaca 0 kali
Polisi Gerebek Rumah Dijadikan Laboratorium Tembakau Sistetis di Sentul
Telah dibaca 0 kali
Menguat Pasca Bitcoin Halving, Pasar Masih Waspadai Data Ekonomi AS
Telah dibaca 0 kali
Meneropong Prediksi BI Terkait Kebijakan Suku Bunga The Fed
Telah dibaca 0 kali
BPBD Ungkap 3 Sumber Ancaman Gempa Jakarta, Apa Saja?
Telah dibaca 0 kali
BMW Indonesia Catatkan Rekor Penjualan Kuartal Pertama Tertinggi Sepanjang Sejarah
Telah dibaca 0 kali
Kakek Asal Prancis Masih Menjadi Tukang Cukur di Usia 90 Tahun
Telah dibaca 0 kali
Pengguna Keluhkan Akun Apple ID Logout Sendiri, Diminta Ganti Password
Telah dibaca 0 kali
Pengamat Ungkap Saingan Khofifah di Pilkada Jatim Harus Dekat NU
Telah dibaca 0 kali
Link Live Streaming Liga Inggris Tottenham vs Arsenal di Vidio, 28 April 2024
Telah dibaca 0 kali

Advertisement

Advertisement

Terpidana penyalahgunaan kewenangan untuk penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara, Nur Alam saat mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). Sidang beragendakan pembacaan memori pengajuan PK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terpidana penyalahgunaan kewenangan untuk penerbitan IUP di Sulawesi Tenggara, Nur Alam (kanan) saat mengikuti sidang PK di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). Sebelumnya di tingkat kasasi, mantan Gubernur Sulteng dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Terpidana penyalahgunaan kewenangan untuk penerbitan izin usaha pertambangan (IUP) di Sulawesi Tenggara, Nur Alam saat mengikuti sidang peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (31/10/2019). Sidang beragendakan pembacaan memori pengajuan PK. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK saat tiba di gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/7). Sebelumnya, Rabu (5/7), KPK menahan Nur Alam untuk 20 hari pertama. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam mengenakan rompi tahanan KPK berjalan memasuki gedung KPK, Jakarta, Jumat (21/7). Juru Bicara KPK saat dikonfirmasi menjelaskan, yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Mendagri menyerahkan surat pelaksana tugas Gubernur Sultra kepada Wagub Sultra (Liputan6.com/ Putu Merta Surya Putra)

Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Kuningan, Jakarta, Selasa (23/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi penertiban izin usaha pertambangan (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Dirjen Minerba Kementerian ESDM Bambang Gatot Ariyono saat ditanya wartawan usai diperiksa di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (16/9). Bambang diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Gubernur Sultra Nur Alam. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Penyidik KPK menggeledah rumah pribadi Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam di Kuningan, Jakarta, Selasa (23/8). Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi penertiban izin usaha pertambangan (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Yuyuk Andriati. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

Bagian depan Gedung KPK (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Rumah politisi PAN, Nur Alam terletak di kawasan elite Jalan Mikasa D2, Kuningan, Jakarta, Selasa (23/8). Di dalam rumah berlantai dua dan bercat putih ini, terparkir sebuah Alphard berwarna putih dengan nopol B 999 TNA. (Liputan6.com/Helmi Afandi)

KPK