Tersangka Kekerasan Seksual di SPI Kota Batu Kembali Ajukan Praperadilan, Ini Alasannya

Liputan6.com, Surabaya - Tersangka kasus kekerasan seksual SPI Kota Batu, JE, tak mau menyerah untuk menggugurkan kasus hukum yang menjeratnya.

Setelah ditolak pada praperadilan sebelumnya oleh hakim Pengadilan Negeri Surabaya, JE kembali mengajukan praperadilan atas penetapan tersangka dirinya di Pengadilan Negeri Surabaya.

Dalam laman sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Surabaya yang dipantau pada Kamis, tercatat jika tersangka JE mendaftarkan praperadilan kembali atas penetapan tersangka tertanggal register 25 Januari 2022.

Jeffry Simatupang, kuasa hukum JE (Pendiri Sekolah SPI), mengatakan pihaknya menghormati putusan hakim tunggal Martin Ginting dalam sidang Praperadilan lawan Polda Jatim di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Senin (24/1).

"Kami menghormati karena ada asas hukum yang mengatakan putusan pengadilan dianggap benar sampai ada putusan lain yang membatalkan putusan tersebut," kata Jeffry Kamis (27/1/2022), dikutip dari Antara.

Dia menegaskan, antara putusan ditolak dengan tidak diterima memiliki perbedaan makna hukum.

Frasa tidak diterima dalam putusan praperadilan kemarin menurut Jeffry dinyatakan kekurangan syarat formil, dimana pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim yang mengembalikan berkas P-19 tidak diturut sertakan sebagai pihak dalam praperdilan.

Artinya, lanjut Jeffry, hakim belum memeriksa objek pokok dari prapradilan yang ia mohonkan, yakni terkait sah tidaknya penetapan tersangka berikut relevansi alat bukti.

Oleh karena itu, pihaknya masih dapat mengajukan praperadilan kembali.

"Maka dengan adanya putusan ini, ke depannya kalau akan mengajukan permohonan praperadilan lagi akan menarik kejaksaan sebagai turut termohon (praperadilan) dengan adanya putusan ini," kata dia.

Sedangkan untuk makna putusan "ditolak" berarti hakim telah memeriksa objek pokok dari materi praperdilan yang ia mohonkan, dan putusan semacam itu (ditolak) sudah tidak dapat lagi diajukan praperadilan ulang.

"Ketika hakim sudah menyatakan kurang pihak kami menghormati, karena sumber hukum seperti yang kemarin ahli katakan, salah satunya adalah putusan pengadilan," kata dia.