Sukses

Jerinx SID Ditahan, Istri: I Love You, Aku Tetap Di Sini

Liputan6.com, Jakarta Jerinx SID ditetapkan menjadi tersangka oleh Kepolisian Polda Bali. Tak hanya itu saja, Jerinx SID juga langsung menjalani penahanan. Jerinx SID ditetapkan menjadi tersangka setelah dilaporkan oleh Ikatan Dokter Indonesia. 

Penahanan Jerinx SID tak membuat khawatir sang istri Nora Alexandra. Melalui akun media sosialnya, Nora bahkan menyemangati sang suami.

“Love you, jangan khawatirkan aku di luar sini, aku tetap ada buat kamu! Jangan takut sendiri. Aku tetap ada disini @jrxsid #bebaskanjrxsid,” tulis istri Jerinx SID, Nora Alexandra, sesaat setelah Jerinx ditetapkan menjadi tersangka dan ditahan.

 

2 dari 5 halaman

Ditahan

Sebelumnya, Polda Bali melakukan penahananterhadap Jerinx SID dilakukan karena menyebut Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sebagai kacung World Health Organization (WHO). 

“Yang bersangkutan pada hari ini dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka dan setelah dilakukan pemeriksaan langsung dilakukan penahanan,” kata Kabid Humas Polda Bali Kombes Pol Syamsi, Rabu (12/8/2020).

 

3 dari 5 halaman

Alat Bukti

Syamsi juga menjelaskan, penahanan kepada Jerinx dilakukan karena penyidik sudah mengantongi 2 alat bukti yang cukup. Sehingga telah memenuhi syarat penahanan sesuai dengan KUHAP. 

“Pertimbangan penyidik bahwa yang bersangkutan sudah memenuhi unsur dengan adanya 2 alat bukti,” tegasnya.

 

4 dari 5 halaman

Kontroversi

Sebelumnya, Jerinx SID membuat kontoversi. Kali ini dia menyebut IDI sebagai kacung dari WHO, sehingga mewajibkan ibu yang akan melahirkan melakukan tes Covid-19. 

Pernyataan itu dia buat dalam sebuah unggahan di media sosial Instagram pribadinya @jrxsid. Akibat unggahan tersebut dia pun harus berurusan dengan aparat kepolisian. 

 

5 dari 5 halaman

Dilaporkan

Jerinx resmi dilaporkan pada 16 Juli 2020 lalu. Dia dianggap telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. 

Pasal yang dipersangkakan Pasal 28 ayat (2) jo Pasal 45A ayat (2) dan/atau Pasal 27 ayat (3) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan/atau pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP, sesuai dengan Laporan Polisi No. LP/263/VI/2020/Bali/SPKT, tanggal 16 Juni 2020.