Sektor dan Emiten Ini Diuntungkan Pembangunan IKN, Apa Saja?

Liputan6.com, Jakarta - Equity Research Analyst Mandiri Sekuritas, Farah Rahmi Oktaviani menyebut pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tak hanya berdampak pada keseluruhan ekonomi Indonesia, tetapi juga pada saham.

Dalam pembangunan IKN, Farah menuturkan ada beberapa sektor yang diuntungkan dari adanya proyek pembangunan IKN. Sektor utama yang diuntungkan dengan pembangunan IKN adalah sektor konstruksi.

"Jadi kalau kita mau ngomongin sektor sebenarnya banyak sektor yang diuntungkan dari pembangunan IKN yang pertama sektor konstruksi karena yang membangun. Lalu kedua sektor material pembangunan terutama semen untuk Basic Infrastructure," kata Farah dalam acara Money Buzz, Selasa (14/11/2023).

Untuk sektor konstruksi, menurut Farah emiten BUMN yang paling diuntungkan seperti Adhi Karya, Hutama Karya, Wijaya Karya, Waskita Karya, maupun PT Pembangunan Perumahan.

"Ini karena dalam fase awal pembangunan IKN, proyek awal yang masuk dikerjakan oleh BUMN konstruksi. Jadi mungkin memang main beneficiary keempat perusahaan tersebut," ujar Farah

Tak hanya sektor konstruksi dan material konstruksi, sektor properti juga diuntungkan dengan adanya pembangunan IKN. Farah mengungkapkan, beberapa emiten properti antara lain Ciputra, Pakuwon, dan Agung Sedayu Group itu sudah rencana untuk bangun di IKN.

Dalam pembangunan IKN, pemerintah memberikan berbagai insentif untuk mendorong banyak sektor swasta masuk. Farah menyebutkan untuk perusahaan ada beberapa insentif di antaranya adalah pemberian hak guna usaha selama periode 95 tahun atau hak guna bangunan selama 80 tahun.

Selain itu, Farah menuturkan, sejauh ini investasi dari pihak swasta itu udah cukup banyak yang pertama konsorsium Agung Sedayu Group Mereka yang membangun proyek itu totalnya sekitar Rp 20 triliun.

"Lalu Pertamina juga sudah mulai MOU untuk membangun Sustainable Energi Center dan juga FIFA itu juga sudah berencana untuk membangun tempat pelatihan sepak bola di IKN,” pungkas Farah.

2 dari 4 halaman

Ada Pembangunan IKN, Deretan Sektor Ini Bisa Jadi Peluang Kerja Sama Pemerintah dan Swasta

Istana Negara Nusantara — Pembangunan infrastruktur istana negara di Ibu Kota Nusantara sudah mulai terlihat hasilnya pada Kamis (17/8/2023). Secara keseluruhan, Otorita IKN menyebut progres pembangunan IKN sudah mencapai 38 persen. (foto: Abdul Jalil)

Sebelumnya diberitakan, Equity Research Analyst Mandiri Sekuritas, Farah Rahmi Oktaviani menilai ada beberapa peluang kerja sama yang bisa direalisasikan pemerintah dengan sektor swasta dalam pembangunan Ibu Kota Negara (IKN).

Sektor pertama dari sisi fasilitas hunian, ini karena dalam sebuah kota baru sangat diperlukan tempat tinggal dan fasilitas lain, seperti mal. Tak hanya itu, sektor lain yang juga bisa jadi potensi adalah sektor kesehatan seperti rumah sakit.

“Sektor-sektor tersebut menjadi potensi untuk perusahaan properti terutama untuk berinvestasi dan kita juga sudah melihat ada beberapa perusahaan properti yang memang sudah masuk ke IKN,” kata Farah dalam acara Money Buzz, Selasa (14/11/2023).

Kemudian menurut Farah sektor jalan tol juga menjadi potensi kerja sama sektor swasta dan pemerintah karena di IKN akan dibangun beberapa jalan tol. Ini bisa menjadi peluang investasi bagi pemain lokal dan luar negeri dalam pembangunan tol di IKN.

“Sektor selanjutnya adalah pendidikan, salah satu pemain dari swasta yaitu Jakarta International School juga sudah ada intensi untuk membangun di IKN dan untuk rumah sakit juga sudah ada Hermina yang sudah berencana di IKN,” jelas Farah.

Adapun, untuk mendorong sektor swasta masuk untuk berinvestasi di IKN, Farah menyebutkan untuk perusahaan ada beberapa insentif di antaranya adalah pemberian hak guna usaha selama periode 95 tahun atau hak guna bangunan selama 80 tahun.

3 dari 4 halaman

Pemerintah Buka Peluang Investasi Ribuan Rumah di IKN

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga di proyek Bendungan Sepaku Semoi, Kalimantan Timur, Jumat (13/1/2023). Bendungan Sepaku Semoi diproyeksikan bakal menyuplai kebutuhan air baku bagi penduduk IKN Nusantara.

Sebelumnya diberitakan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara (IKN) sangat prospektif.

Kebutuhan rumah di IKN sesuai dengan Perpres 63/2022 tentang Perincian Rencana Induk Ibu Kota Nusantara diperkirakan sebanyak 16.000 rumah.

"Pemerintah sangat membuka peluang masuknya investasi di bidang perumahan dan properti di Ibu Kota Nusantara (IKN). Kebutuhan rumah di IKN sangat besar karena pusat pemerintahan akan pindah kesana diikuti dengan para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan petugas Hankam serta masyarakat umum," ujar Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto, Selasa (14/11/2023).

Iwan menerangkan, pada pembangunan perumahan di IKN untuk tahap I akan dibangun sebanyak 2.500 unit dengan APBN dan 3.000 unit melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).

Insentif

Selanjutnya, pemerintah juga memberikan dukungan kemudahan berusaha berupa insentif fiskal dan non fiskal kepada investor di IKN sesuai dengan ketentuan PP 12 tahun 2023. Meliputi, insentif perpajakan, fasilitas pajak khusus dan penerimaan khusus, fasilitasi penyediaan lahan, dan fasilitasi sarana prasarana.

"Dalam pembangunan rumah dan berbagai sarana tersebut tentunya harus tetap memperhatikan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan yang ada. Hal itu sesuai dengan konsep pembangunan IKN yakni smart and green," terangnya.

4 dari 4 halaman

Sektor Properti Terus Tumbuh

Pradesain istana negara di Ibu Kota Negara (IKN) baru. Instagram@jokowi

Sementara Direktur Rumah Umum dan Komersial Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR, Fitrah Nur, menyatakan bahwa pemerintah tetap optimistis sektor perumahan dan properti akan tetap tumbuh kuat, dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur di IKN.

"Guna meningkatkan investasi di sektor properti di IKN, pemerintah juga terus menggandeng berbagai mitra kerja baik asosiasi pengembang dan perbankan dengan berbagai kebijakan yang dapat memperkuat pertumbuhan perumahan dan properti di Indonesia," imbuhnya.

Adapun dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah menargetkan pada 2024 mendatang sebanyak 70 persen rumah tangga menempati hunian layak, baik dengan intervensi langsung maupun tidak langsung dari pemerintah.

Hal tersebut diperlukan guna menjawab tantangan penyelenggaraan perumahan mengingat angka backlog kepemilikan rumah berdasarkan data Susenas 2021 yang mencapai 12,71 juta unit, serta adanya pertumbuhan Kepala Keluarga baru mencapai 700.000-800.000 per tahun.

Di sisi lain, fokus program pembangunan perumahan nasional adalah dengan memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar. Salah satunya melalui kegiatan penyediaan akses perumahan dan permukiman layak, aman, dan terjangkau.