Jokowi Bakal Kucurkan Rp 422,7 Triliun untuk Infrastruktur 2024, Sektor Saham Ini Bakal Menadah Berkah?

Meski demikian, hal tersebut tidak dianggap sebagai sinyal positif bagi investor untuk saham-saham BUMN Karya seperti WIKA dan ADHI yang ditutup masih terkoreksi.

Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira menilai asumsi RAPBN 2024 super optimistis jika dilihat dari sisi pertumbuhan, inflasi dan nilai tukar. Hal ini akan mendorong kepercayaan investor untuk masuk ke pasar modal Indonesia. 

"Jadi sentimen di pidato Presiden Jokowi memang tone-nya positif. Apalagi secara sektoral kan menyebut ekonomi hijau dan hilirisasi industri, sehingga sektor yang berkaitan dengan strategi utama pemerintah bisa menarik dimata investor," kata Bhima.

Di sisi lain, ia menyebut, pembahasan infrastruktur dari Jokowi kemungkinan besar terkait penyelesaian target dari Proyek Strategis Nasional (PSN) sebelumnya. Meski begitu, ia menilai sektor yang berbasis konstruksi masih wait and see terlebih dahulu lantaran adanya isu likuiditas BUMN Karya.

Disclaimer: Setiap keputusan investasi ada di tangan pembaca. Pelajari dan analisis sebelum membeli dan menjual saham. Liputan6.com tidak bertanggung jawab atas keuntungan dan kerugian yang timbul dari keputusan investasi.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri side event G20 India terkait Infrastructure Investors Dialogue, di Ghandhinagar India.

Dalam paparannya, Sri Mulyani mengatakan pembangunan infrastruktur merupakan komponen penting negara berkembang seperti Indonesia.

Menurutnya berkat pembangunan infrastruktur membuat Indonesia mampu keluar dari Middle Income Trap, yaitu kondisi di mana suatu negara berpenghasilan menengah tidak bisa keluar menjadi negara maju.

Bendahara negara ini pun menyampaikan bocoran bagaimana Indonesia bisa menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan.

"Untuk itu, bersama para hadirin dalam dialog infrastruktur G20 sore ini, saya berbagi mengenal bagaimana upaya Indonesia menciptakan pembangunan infrastruktur berkelanjutan hingga ke tingkat Pemerintah Daerah," kata Sri Mulyani dikutip dari akun instagram pribadinya @smindrawati, Senin (17/7/2023).

Upaya pertama, yakni melalui hadirnya UU HKPD untuk mendukung Pemda meningkatkan infrastruktur publik, sehingga meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, juga menurunkan ketimpangan sosial.

Kedua, Pemerintah Pusat juga memberikan akses kepada Pemda untuk mendapatkan pembiayaan infrastruktur daerah melalui soft loan BUMN.

"Program ini berperan penting mendukung pertumbuhan ekonomi di masa pandemi, melalui public-private financing, hingga akses ke pasar modal melalui obligasi dan sukuk daerah," ujar Menkeu.

Selain itu, untuk memperkuat komitmen Indonesia, pada Presidensi G20 Indonesia tahun lalu, Pemerintah Indonesia juga telah memperkenalkan ESG framework for infrastructure financing yang menghasilkan umpan balik dan dukungan positif dari banyak mitra pembangunan.

"Terima kasih Menteri @nsitharaman atas kesempatan yang diberikan kepada para anggota untuk bisa berbagi dan belajar bersama membangun masa depan yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan," pungkasnya.