PP Properti Lunasi Obligasi Jatuh Tempo 2023 Senilai Rp 142,5 Miliar

Sebelumnya, PT PP Properti Tbk (PPRO) berencana menerbitkan Obligasi II PP Properti Tahun 2023 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp 800 miliar.

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo obligasi yang akan diterbitkan perseroan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan pemegang obligasi.

Melansir keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (13/4/2023), Obligasi II PP Properti Tahun 202 terdiri dari dua seri, yakni seri A dan seri B. Untuk obligasi seri A, memiliki tenor 3 tahun dengan tanggal pelunasan pokok obligasi pada 26 Mei 2026. Sedangkan obligasi seri B memiliki tenor 5 tahun dengan tanggal pelunasan pokok obligasi pada 26 Mei 2028.

Bunga obligasi dibayarkan setiap tiga bulan sesuai dengan tanggal pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan. Pembayaran bunga obligasi yang bersangkutan. Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 26 Agustus 2023. Sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus tanggal pelunasan pokok obligasi masing-masing seri.

Pemesanan pembelian obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp 5 juta atau kelipatannya. Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi sebesar Rp 505 miliar akan dialokasikan untuk melunasi utang pokok dari pinjaman perseroan. Sisanya akan digunakan sebagai modal kerja perseroan untuk biaya konstruksi proyek perumahan di kawasan Transyogi Cibubur.

Gerak Saham PPROPada penutupan perdagangan saham Kamis, 13 April 2023, saham PPRO stagnan di posisi Rp 50 per saham. Total frekuensi perdagangan 17 kali dengan volume perdagangan 2.516 lot saham. Nilai transaksi saham PPRO Rp 11,9 juta.

Sebelumnya, PT PP Properti Tbk (PPRO) akan meminjam dana Rp 800 miliar dari induk usaha perseroan PT PP Tbk (PTPP). Pinjaman tersebut untuk membayar kewajiban perseroan pada 2022 dan 2023.

Mengutip keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI),  ditulis Minggu (1/1/2023), PT PP Properti Tbk berencana meminjam dana dari PTPP untuk memenuhi kewajiban jatuh tempo pada 2022 dan 2023.

Kewajiban jatuh tempo tersebut di antaranya pembayaran pokok dan bunga atas penerbitan medium term notes (MTN), obligasi, perbankan dan SKBDN jatuh tempo dengan nilai pinjaman Rp 800 miliar dengan bunga 10 persen. Transaksi itu 0,83 persen per bulan dan bersifat non revolving berjangka waktu 12 bulan, berdasarkan perjanjian pinjaman pada 22 Desember 2022.

Adapun PT PP Tbk merupakan pemegang 64,96 persen saham dalam PP Properti. Dengan demikian transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi. Selain itu, dewan komisaris dan direksi perseroan menyatakan transaksi itu tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK Nomor 42/2020.

Perseroan mempertimbangkan transaksi ini seiring sumber pembiayaan utama dari perseroan saat ini masih bergantung pada fasilitas kredit perumahan rakyat. Syarat fasilitas kredit perumahan rakyat mulai diperketat.

Oleh karena itu, perseroan membutuhkan strategi dalam menangani kewajiban jatuh tempo pada 2022 dan 2023 di antaranya pembayaran pokok dan bunga atas penerbitan MTN, obligasi, perbankan dan SKBDN dengan rencana pinjam dana kepada PT PP Tbk.

Perseroan telah menunjuk Kantor Jasa Penilai Budi, Edy, Saptono dan Rekan (KJPP Best) sebagai penilai independen terkait transaksi tersebut. Adapun berdasarkan rencana transaksi afiliasi melalui transaksi peminjaman dana oleh PT PP Properti Tbk itu mendapatkan penilaian wajar.