Kemenag Bahas Arah Baru Pembagian Kewenangan Pengelolaan Zakat

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Forum Expert Panel Seri I di Hotel Millennium Sirih, Jakarta Pusat, Senin (26/10). Forum tersebut membahas arah kebijakan perubahan UU Pengelolaan Zakat, terutama terkait pembagian kewenangan pemerintah, BAZNAS, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Forum Expert Panel Seri I melibatkan unsur Kemenag, Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PANRB, Badan Kepegawaian Negara, BAZNAS, akademisi, lembaga pengelola zakat, dan masyarakat sipil. Masukan berbagai pemangku kepentingan tersebut akan menjadi bagian dari penyusunan rekomendasi kebijakan, naskah akademik, dan rancangan perubahan UU Nomor 23 Tahun 2011.

Kasubdit Audit dan Akreditasi Lembaga Zakat Kemenag Ahmad Syauqi menekankan pentingnya mempertimbangkan karakteristik zakat dalam perumusan regulasi. Menurutnya, pengelolaan zakat memiliki landasan dan tujuan yang perlu diperhatikan dalam penataan kelembagaan, termasuk dalam pengaturan mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban.

Dengan demikian, penyusunan regulasi perlu memastikan keseimbangan antara kepastian hukum, prinsip syariah, tata kelola kelembagaan, dan kepentingan masyarakat sebagai muzaki maupun penerima manfaat zakat.

Gagasan ini juga perlu ditempatkan dalam kerangka pemisahan fungsi regulator dan operator. Pemerintah menjalankan fungsi regulasi, pembinaan, dan pengawasan, sedangkan BAZNAS dan LAZ menjalankan fungsi pengelolaan zakat sesuai kewenangan masing-masing. Penataan itu harus disertai kejelasan status kelembagaan, mekanisme pertanggungjawaban, serta sumber pembiayaan yang transparan.

Sementara itu, Wakil Ketua BAZNAS Zainut Tauhid Sa’adi menyoroti pentingnya kepastian peran amil dan perlindungan hak muzaki dalam perubahan UU Pengelolaan Zakat.

Menurutnya, pembagian kewenangan antara pemerintah, BAZNAS, dan LAZ perlu diatur secara proporsional agar pengelolaan zakat berjalan efektif dan akuntabel.

“Karena itu, pembagian kewenangan antara pemerintah, BAZNAS, dan LAZ perlu diatur secara proporsional. Pemerintah menjalankan fungsi regulasi dan pengawasan, sedangkan lembaga pengelola zakat harus memiliki ruang yang jelas untuk menjalankan tugasnya,” ujar Zainut.

Selain persoalan kewenangan, forum tersebut membahas kedudukan BAZNAS sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri, hubungan kelembagaan BAZNAS pusat dengan BAZNAS provinsi dan kabupaten/kota, serta status kepegawaian amil. Seluruh aspek tersebut perlu dirumuskan secara terintegrasi agar perubahan regulasi tidak hanya memperjelas struktur organisasi, tetapi juga memperkuat efektivitas pengelolaan dana umat.

Pada akhirnya, reformulasi kelembagaan BAZNAS perlu diarahkan pada satu tujuan utama: memastikan dana yang dipercayakan masyarakat benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi umat.

Adapun Dirjen Bimas Islam Kemenag Abu Rokhmad mengatakan, revisi UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat harus menjadi kesempatan untuk memperbaiki tata kelola zakat nasional. Menurutnya, pengelolaan zakat tidak hanya harus sesuai dengan prinsip syariah, tetapi juga menjamin amanah, kepastian hukum, dan akuntabilitas.

“Yang tidak kalah penting adalah memperkuat kerja sama antara pemerintah, BAZNAS, LAZ, dan organisasi masyarakat. Dengan sinergi yang baik, pengelolaan zakat diharapkan semakin optimal dalam membantu masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kemiskinan,” ujar Abu Rokhmad.