Kemenag Benahi Data Pesantren, dari Santri hingga Unit Usaha

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pesantren Kementerian Agama, Basnang Said, menggelar kegiatan Konsolidasi dan Sinkronisasi Data Pesantren dengan Satuan Pendidikan Lainnya di Hotel Luminor Pecenongan, Jakarta. Kegiatan itu berlangsung bertepatan dengan peringatan Hari Santri, Kamis (22/10).

"Kegiatan ini bertujuan mewujudkan data pesantren yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar kebijakan lintas kementerian/lembaga," ujar Basnang dalam keterangan yang diterima, Jumat (23/10).

Basnang menambahkan, dalam arahannya, dia menyoroti enam hal. Pertama, mekanisme pendirian pesantren. Dirjen menekankan perlunya mekanisme pendirian pesantren yang lebih valid, detail, dan presisi.

“Mekanisme pendirian pesantren perlu dibuat lebih valid, detail, dan presisi, sehingga mampu mengakomodasi persetujuan bangunan gedung (PBG), sertifikat laik fungsi (SLF), serta prinsip ramah anak. Dengan begitu, pesantren yang berdiri akan mudah terdata dengan baik,” ujarnya.

Kedua, kepastian waktu penguncian data. Dirjen mempertanyakan kapan data pesantren yang mencakup data lembaga, santri, ustaz, dan tenaga kependidikan dapat dikunci.

“Kita perlu tahu kira-kira kapan data pesantren, baik data lembaga, santri, ustaz, maupun tenaga kependidikan, dapat dikunci agar bisa dijadikan bahan kebijakan antarkementerian/lembaga,” katanya.

Ketiga, data ustaz dan mutu dakwah. Dalam pembinaan dakwah pesantren, menurutnya, perlu dilakukan pendataan ustaz pesantren yang mutu dakwahnya terjamin melalui standardisasi dakwah atau sertifikasi.

Keempat, data sarana dakwah. Pendataan bina dakwah pesantren perlu menjangkau masjid di dalam pondok pesantren, pengajian dan majelis di dalam pondok pesantren, serta media dakwah pesantren.

Kelima, data pemberdayaan. Pendataan pemberdayaan pesantren perlu merekam unit usaha, koperasi, dan lembaga wakaf yang ada di pesantren.

Keenam, perhatian terhadap tenaga operator. Kesejahteraan tenaga operator perlu dipikirkan bersama untuk mendukung penyediaan fasilitas data.

Selain itu, Sekretaris Ditjen Pesantren, Arsad Hidayat, menegaskan bahwa momentum Hari Santri harus diwujudkan dalam layanan yang nyata, bukan sekadar seremoni.

“Pengakuan negara terhadap pesantren tidak cukup diwujudkan dalam seremoni, tetapi harus ditopang oleh layanan yang nyata, terukur, dan tepat sasaran. Dan layanan yang tepat sasaran hanya mungkin lahir dari data yang benar,” ujarnya.

Dia menjelaskan, UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren menegaskan tiga fungsi pesantren, yakni pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat. Dia meyakini, dengan hadirnya Ditjen Pesantren, ketiga fungsi itu kini memiliki rumah kelembagaan yang utuh sehingga sistem data pun harus berkembang mengikuti mandat tersebut.

"Data fungsi dakwah dan pemberdayaan masyarakat belum tercatat secara sistematis. Padahal, apa yang tidak tercatat akan sulit diperjuangkan dalam perencanaan dan penganggaran,” tegasnya.

Menurutnya, konsolidasi berarti menghimpun data layanan pesantren yang tersebar menjadi satu kesatuan yang utuh dan terkelola. Sementara itu, sinkronisasi berarti memastikan data menggunakan standar yang sama, baik dalam identitas lembaga, definisi dan kode referensi, maupun periode pemutakhiran.

"Langkah ini sejalan dengan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019," kata dia.

Dia menyampaikan beberapa arahan, antara lain menjadikan Nomor Statistik Pondok Pesantren (NSPP) sebagai rujukan identitas tunggal, memperluas cakupan data secara terukur dan bertahap, menerapkan prinsip satu pintu input dengan banyak pemanfaatan, serta melakukan verifikasi dan validasi berjenjang oleh Kanwil dan Kankemenag. Selain itu, pelindungan data pribadi santri yang sebagian besar merupakan anak harus dijaga sesuai dengan UU Nomor 27 Tahun 2022. Arahan terakhir adalah membangun budaya data.

“Lebih baik sedikit tetapi valid daripada banyak tetapi tidak dapat dipertanggungjawabkan,” katanya terkait perluasan variabel data dakwah dan pemberdayaan.

Terkait pelindungan data pribadi, dia mengingatkan bahwa “kepercayaan pesantren kepada kita adalah amanah yang tidak boleh dikhianati,” tegasnya.