Program Jemput Bola Dukcapil Sasar 10 Ribu Warga Belum Miliki e-KTP

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Nabire menggelar pelayanan jemput bola administrasi kependudukan bagi sekitar 10 ribu warga yang belum memiliki KTP elektronik.

Langkah itu dilakukan untuk mempercepat penataan data kependudukan sekaligus memastikan masyarakat dapat mengakses layanan publik dan berbagai program pemerintah.

Program Rebranding Dukcapil tersebut berlangsung pada 21–25 Juli 2026 dan dibuka Anggota Komisi II DPR Komarudin Watubun bersama Bupati Nabire Mesak Magai. Pembukaan ditandai penabuhan gendang adat, penyerahan plakat dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, serta penyerahan simbolis dokumen kependudukan kepada masyarakat.

Pada hari kedua, rombongan meninjau langsung pelayanan di Distrik Makimi untuk memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target.

Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan data kependudukan yang akurat menjadi fondasi agar berbagai program pemerintah dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Menurutnya, masih banyak bantuan pemerintah yang tidak dapat direalisasikan secara optimal karena data penerima belum sesuai dengan basis data kependudukan nasional.

"Sepuluh ribu beasiswa yang diajukan, setelah diverifikasi hanya sekitar dua hingga tiga ribu yang lolos. Karena itu semua data harus terintegrasi dengan data resmi Dukcapil agar bantuan benar-benar diterima masyarakat yang berhak," ujar Komarudin.

Ia menambahkan dokumen kependudukan kini menjadi syarat utama untuk mengakses berbagai layanan publik, mulai dari bantuan sosial, pendidikan, transportasi, hingga pengurusan sertifikat tanah.

"Sekarang mau beli tiket harus punya KTP. Mengurus sertifikat tanah juga harus punya data kependudukan. Begitu juga untuk bansos, semuanya membutuhkan data yang valid," katanya.

Komarudin juga mengimbau masyarakat Papua Tengah agar segera mengurus dokumen kependudukan karena seluruh layanan administrasi kependudukan diberikan secara gratis. Ia meminta pemerintah daerah menggerakkan aparatur hingga tingkat RT, RW, kepala kampung, dan kepala distrik agar seluruh warga dapat terdata.

Pelayanan jemput bola tersebut dilaksanakan melalui Tim Gerakan Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan (GISA) yang dipimpin Ketua Tim Kerja Identitas Penduduk dan Penduduk Rentan Adminduk Ditjen Dukcapil Kemendagri Ahmad Ridwan.

Selama dua hari pertama pelaksanaan, tim berhasil menerbitkan 1.398 dokumen kependudukan.

"Pada pelayanan di Distrik Wanggar, Rabu (22/7), diterbitkan 566 dokumen, terdiri atas perekaman dan pencetakan KTP elektronik, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, Identitas Kependudukan Digital (IKD), Surat Keterangan Pindah WNI, akta kelahiran, akta kematian, hingga akta perkawinan," ungkap Ahmad Ridwan.

Sementara itu, pelayanan di Distrik Makimi pada Kamis (23/7) meningkat menjadi 832 dokumen, mencerminkan tingginya antusiasme masyarakat memanfaatkan layanan jemput bola.

Bupati Nabire Mesak Magai mengatakan pembenahan administrasi kependudukan menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah karena masih banyak warga, terutama di kampung-kampung dan wilayah terpencil, yang belum memiliki dokumen kependudukan.

"Ini tugas dan tanggung jawab besar bagi kami pemerintah untuk mendata kembali seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire," ujar Mesak.

Menurutnya, data kependudukan yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan daerah, penyaluran bantuan sosial, hingga memastikan anak-anak dapat terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Mesak menambahkan pemerintah daerah akan melakukan pembaruan data secara bertahap dalam satu hingga dua tahun ke depan, termasuk memperbarui data warga yang telah meninggal dunia maupun warga yang telah lama berdomisili di Nabire tetapi masih menggunakan identitas daerah asal.

Sementara itu, Kepala Disdukcapil Kabupaten Nabire Yohanes Pigome mengatakan layanan jemput bola kali ini difokuskan untuk mengejar sekitar 10 ribu warga yang belum melakukan perekaman KTP elektronik.

Menurut Yohanes, dari sekitar 120 ribu penduduk wajib KTP di Kabupaten Nabire, sekitar 110 ribu orang telah melakukan perekaman.

"Melalui kegiatan ini kami ingin mempercepat perekaman dan kepemilikan dokumen kependudukan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit menjangkau layanan administrasi kependudukan," kata Yohanes.

Ia menambahkan, Kabupaten Nabire mendapat kehormatan menjadi tuan rumah pelaksanaan program nasional jemput bola Ditjen Dukcapil di Provinsi Papua Tengah.

Melalui kolaborasi antara Ditjen Dukcapil, Pemerintah Kabupaten Nabire, dan Komisi II DPR RI, pemerintah berharap penataan data kependudukan di Papua Tengah semakin akurat, mutakhir, dan terintegrasi sehingga pelayanan publik dapat berjalan lebih efektif serta menjangkau seluruh lapisan masyarakat.