Tiga Pejabat KPU di Sumba Timur Jadi Tersangka, Duit Hibah di-Mark Up Rp 3,79 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur (NTT) menetapkan tiga orang tersangka kasus dugaan korupsi penggunaan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Bupati dan Wakil Bupati tahun anggaran 2024 pada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sumba Timur.

Penetapan tersangka tersebut dilakukan pada Selasa, 4 November 2025 pukul 14.00 Wita di Kantor Kejaksaan Negeri Sumba Timur. Proses penetapan berjalan dengan lancar dan aman hingga pukul 18.00 Wita.

Tiga tersangka itu di antaranya, SBD selaku sekretaris KPU Sumba Timur, SL selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan SR selalu bendahara KPU Sumba Timur.

Kasi Penkum Kejati NTT, Raka Putra Dharmana mengatakan, penetapan status tersangka dilakukan setelah penyidik memperoleh alat bukti yang cukup berupa keterangan 30 orang saksi, 2 orang ahli, serta sejumlah dokumen dan surat yang menguatkan adanya perbuatan melawan hukum.

"Perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur Pasal 184 ayat (1) KUHAP sebagai dasar penetapan tersangka," ujarnya, Rabu 5 November 2025.

Usai ditetapkan sebagai tersangka, ketiganya langsung dilakukan penahanan selama dua puluh hari ke depan. Para tersangka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Waingapu guna kepentingan penyidikan lebih lanjut.

Menurutnya, ketiga tersangka diduga secara bersama-sama melakukan penyimpangan penggunaan anggaran Pilkada Sumba Timur Tahun 2024, antara lain dengan melakukan pemborosan, rekayasa laporan, dan mark-up belanja hibah kegiatan.

Berdasarkan hasil perhitungan kerugian, ditemukan adanya kerugian keuangan negara sebesar Rp 3.792.623.742,00. Kerugian tersebut bersumber dari penyalahgunaan dana hibah untuk pelaksanaan pemilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Sumba Timur Tahun 2024. 

Ia menegaskan bahwa penanganan perkara ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan pengelolaan keuangan negara yang bersih dari korupsi, khususnya dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

"Kejari Sumba Timur akan terus mengawal proses penyidikan hingga berkas perkara dinyatakan lengkap dan siap dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum (tahap II) untuk segera disidangkan," tegasnya.