Depok Tambah CCTV di Lokasi Pembuangan Sampah Liar Usai Gubernur Jabar Tetapkan Siaga Darurat Bencana

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur Jawa Barat atau Gubernur Jabar Dedi Mulyadi telah menetapkan status siaga darurat bencana untuk 27 kabupaten dan kota, salah satunya Kota Depok.

Ada pun Keputusan Gubernur Jawa Barat tertuang pada surat Nomor 360/Kep.626-BPBD/2025 dan berlaku hingga 30 April 2026.

Menyikapi hal tersebut, Wali Kota Depok Supian Suri meminta dinas terkait untuk mengantisipasi potensi terjadinya bencana.

Ada pun, kata dia, untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), untuk mengantisipasi luapan saluran air akibat penyumbatan sampah.

"Saya meminta PUPR untuk buat jaring-jaring sehingga tidak ada sampah yang sulit dijangkau," ujar Supian, Selasa (28/10/2025).

Dia menjelaskan, Pemerintah Kota atau Pemkot Depok akan tetap menerapkan sanksi kepada pembuang sampah liar yang tertangkap.

Tidak hanya itu, Supian telah meminta Wakil Wali Kota Depok untuk memasang CCTV di lokasi terjadinya pembuangan sampah liar maupun saluran air dan sungai.

"Makanya Insya Allah, Pak Wakil tolong perbanyak CCTV di titik yang kita bisa monitor, siapa sih yang buang sampah liar," terang Supian.

Supian mengakui, sampah liar maupun sampah yang hanyut terbawa aliran air saluran, cukup berat untuk dilakukan pembersihan. Untuk itu, kata dia, diperlukan CCTV untuk memonitor sampah pada aliran sungai dan saluran, maupun pembuangan sampah liar.

"Titik-titik Margonda kita akan siapkan (CCTV), (bangunan di atas kali) ini yang harus kita bongkar," papar Supian.

Menurut dia, Pemkot Depok akan bersikap persuasif kepada pemilik bangunan liar melakukan pembongkaran sendiri. Namun, kata Supian, apabila bangunan liar tidak dilakukan pembongkaran secara mandiri, Pemerintah Kota Depok akan mengambil sikap tegas.

"Tapi kalau memang tetap nggak mau bongkar, ya kita langsung bongkar," terang dia.

Meskipun begitu, menurut Supian, Pemkot Depok berharap kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah liar, saluran air, maupun mendirikan bangunan diatas saluran air. Hal itu untuk menghindari sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Depok kepada masyarakat.

"Tapi sekali lagi saya enggak mau cerita sanksi, saya berharap kesadaran masyarakat lah. Jadi enggak harus pakai ada sanksi segala," terang Supian.

Supian mengakui, membenahi saluran air khususnya di Jalan Raya Margonda, sampah yang berasal dari dalam saluran diperkirakan mencapai delapan truk. Menurutnya, sampah di dalam saluran air, menyebabkan Jalan Raya Margonda mengalami genangan saat hujan deras.

"Kita tetap berharap aliran air ini tetap lancar. Titik krusialnya tadi salah satunya di depan Detos, termasuk kita akan susurin lagi ke depan sampai ke muaranya di Situ UI, ya semoga bisa lancar semua," tandas Supian.

Diketahui, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menetapkan status siaga bencana. Hal itu usai meningkatnya potensi bencana banjir, longsor, dan cuaca ekstrem.

"Menetapkan status siaga darurat bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrem, gelombang ekstrim dan abrasi, serta tanah longsor di daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2025/2026," ujar Dedi dalam keterangan tertulis, Senin 27 Oktober 2025.

Dedi Mulyadi meminta seluruh kepala daerah segera menyiapkan langkah mitigasi dan anggaran darurat kepada warga terdampak.

"Pembiayaan yang diperlukan untuk penanganan status siaga darurat bencana bersumber dari APBD Provinsi Jawa Barat dan/atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Dedi.