Nestapa Nenek di Sulsel, Tak Lagi Terima Bansos dan BPJS Gratis Usai Rekeningnya Terindikasi Judi Online

Liputan6.com, Jakarta Seorang nenek berusia 61 tahun asal Kelurahan Mattompodalle, Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, kaget setelah tidak lagi menerima bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial. Hal itu terjadi karena rekening yang ia gunakan untuk menerima bansos diduga terindikasi terlibat judi online.

Informasi yang diterima, nenek yang meminta namanya dirahasiakan tersebut sebelumnya menerima beberapa jenis bantuan, termasuk Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) atau BPJS gratis, bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) senilai Rp600 ribu per bulan, serta bantuan sembako.

Berdasarkan data Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) Kementerian Sosial, status penerimaan bansos sang nenek dihentikan sejak Maret 2025 dengan alasan terindikasi judi online.

Anaknya, Asriani (nama samaran), menjelaskan bahwa pihak keluarga baru mengetahui hal itu ketika hendak membawa ibunya berobat ke rumah sakit. Mereka terkejut karena BPJS gratis yang dimiliki sang ibu sudah tidak lagi aktif.

‎"Baru kami cek sekarang datanya saat mau berobat karena BPJS-nya tidak aktif," kata Asriani kepada wartawan, Kamis (9/10/2025).

Asriani pun langsung mendatangi Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten Takalar untuk mengadu. Di sana ia baru mengetahui bahwa penghentian bansos dilakukan karena identitas ibunya terindikasi judi online.

Ia mengaku kaget setelah mendengar penjelasan dari pihak Dinsos-PMD Takalar. Bagi dia hal itu tidak masuk akal lantaran ibunya hanya seorang diri di Kartu Keluarga (KK) dan semua anaknya telah memiliki KK sendiri.

‎"Masa iya mau judi online, ibu saya ini kan sudah nenek-nenek, kasihan," ujarnya kepada petugas Bidang Fakir Miskin Dinas Sosial dan PMD Takalar.

Ia pun berharap, BPJS gratis ibunya bisa segera dipulihkan karena ia ingin ibunya segera mendapat penanganan medis dari sakit yang dideritanya.

Terpisah, Koordinator Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten Takalar, Achmad Kahar, menjelaskan bahwa deteksi penerima bansos yang terindikasi judi online dilakukan dengan memeriksa penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor HP, dan alamat email.

Menurutnya, ada kemungkinan data tersebut tidak digunakan langsung oleh penerima bansos untuk bermain judi online, melainkan oleh pihak lain. Apalagi mengingat nenek tersebut telah berusia lanjut.

‎"Jika digunakan untuk aktivitas yang berkaitan dengan judi online, itu akan terbaca di sistem pusat," ucap Achmad.

Ia pun mengimbau warga agar lebih berhati-hati menjaga data pribadi. Hal itu agar kejadian serupa tak terjadi lagi.

‎"Jangan sampai ada anggota keluarga atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab menggunakan data tersebut untuk hal-hal yang menyimpang atau melanggar," tegasnya.