Penyebab Aliansi Batal Gelar Aksi Demo Besar-besaran di Malang

Liputan6.com, Malang - Rencana aksi besar-besaran yang akan digelar di Kota Malang pada Minggu (31/8/2025) dan Senin (1/9/2025) urung terjadi. Sejumlah elemen organisasi membatalkan rencana aksi demi keselamatan. Sebab mereka menilai situasi tidak kondusif dan ada upaya membenturkan massa.

BEM Malang Raya, Aliansi Mahasiswa Brawijaya, Aliansi BEM Fakultas Universitas Negeri Malang, Aksi Kamisan dan berbagai organisasi lainnya mengumumkan batal turun aksi di Malang. Pengumuman diunggah melalui akun media sosial masing-masing.

"Keputusan (batal turun aksi) diambil berdasarkan pertimbangan objektif," tulis BEM Malang Raya melalui akun media sosialnya pada Senin (1/9/2025).

BEM Malang Raya melihat situasi dan kondisi di Malang Raya sarat dengan informasi potensi terjadi kerusuhan besar serta rekayasa kondisi dari pihak tertentu. Mengutamakan keselamatan mahasiswa dan masyarakat, maka rencana demo Malang besar-besaran dibatalkan.

Aliansi Mahasiswa Brawijaya lewat media sosialnya mengumumkan tidak turun aksi pada Minggu dan Senin ini. Mereka mengimbau seluruh mahasiswa UB Malang menahan diri dan tidak terprovokasi.

"Kami menimbang kondusifitas aksi dengan memprioritaskan keselamatan mahasiswa," tulisnya di media sosialnya.

Sejak Minggu kemarin, situasi di sekitar Balai Kota Malang cukup tegang. Sekelompok massa terlihat memasang spanduk bertuliskan "Arek Malang Jogo Kutho" dan 'Sopo Maneh Sing Jogo Kuthone Dewe".

Ada pula seruan aksi dari Aliansi Rakyat Tertindas. Kelompok ini menyerukan aksi akbar Malang membara. Dalam edarannya tercantum nama seorang beserta nomor telepon. Ketika dicek lewat aplikasi, dinomor itu tercantum nama Dhian kepolisian.

Polresta Malang Kota membantah bila pemilik nomor tersebut adalah anggota Polri. "Kami tegaskan nomor itu bukan nomor anggota Polri maupun Polresta Malang Kota," kata Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanro

Pada Senin sejak siang sampai sore di depan Gedung DPRD Kota Malang hanya terlihat puluhan massa aksi dari HMI Malang. Mereka aksi damai sampai sore dan membubarkan diri usai tuntutannya diterima Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita.

Selain itu, tampak ratusan massa dari sejumlah komunitas bersiaga di sekitar DPRD sejak siang sampai petang. Mereka tersebar mulai di Jalan Kertanegara, Jalan Gajah Mada sampai area Tugu Malang. Masing-masing tampak memakai penanda pita kuning.

Aparat TNI dan Polri terlihat berjaga di gedung DPRD dan Balai Kota Malang. Situasi di depan DPRD Kota Malang berangsur sepi kembali sekitar pukul 18.00. Dinas Pendidikan setempat mengeluarkan edaran meliburkan seluruh sekolah mulai SD, SMP sampai SMA.

Pimpinan DPRD Kota Malang juga memutuskan mengevakuasi sejumlah barang ke komplek perkantoran terpadu. Kebijakan itu untuk mengantisipasi kemungkinan terburuk bila benar terjadi aksi besar-besaran.

"Kami dapat informasi akan ada aksi besar, dan melihat kejadian di berbagai kota maka itu bentuk mitigasi, sebab kalau berkas sampai hilang tentu akan menyulitkan kami," ujar Amithya.

Keputusan meliburkan sekolah juga didasari pertimbangan informasi akan ada aksi besar-besaran di Malang. Sehingga keputusan meliburkan siswa demi keselamatan mereka.

Amithya menambahkan, adanya kelompok masyarakat yang bersiaga di sekitar gedung DPRD Kota Malang juga wajar. Menurutnya, sah bila ada kelompok masyarakat ingin mempertahankan keamanan wilayahnya.

"Itu sah-sah, siapapun bebas berpendapat sepanjang sama-sama menjaga situasi," ujar Amithya.

Namun dia tak tahu dari kelompok mana massa yang bersiaga di DPRD Kota Malang. Amithya menegaskan gedung wakil rakyat resmi dijaga aparat keamanan dari TNI dan Polri selama lima hari ke depan sesuai rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).