Kebijakan 50 Siswa per Kelas, Ini Kata Dedi Mulyadi

Liputan6.com, Bandung - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengeklaim sejumlah sekolah swasta favorit tidak terpengaruh dengan kebijakan penambahan rombongan belajar (rombel) maksimal 50 siswa yang digagasnya. "Malah tahun ini saya dengar SMA (swasta) itu naik," ucap Dedi Mulyadi seperti dikutip pada Senin, 21 Juli 2025.

Meski demikian, mantan Bupati Purwakarta ini menilai bahwa tren penurunan jumlah pendaftar di sekolah swasta memang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir. "Coba dicek deh di data kependidikan di Purwakarta ya bahwa kecenderungan sekolah swasta itu memang sejak 5 tahun terakhir menurun jumlah partisipasi di sekolahnya," katanya.

Menurut Dedi, kualifikasi sekolah swasta menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penurunan jumlah pendaftar tersebut. "Kita yang harus bisa memilah sekolah swasta yang memiliki kualifikasi, apalagi (sekolah) favorit full hari ini. Nah, tetapi barangkali sekolah swasta yang dulu muridnya 30, hari ini turun jadi 15. Yang dulunya 25, turun jadi 10. Itu yang terjadi, tetapi sekolah swasta yang jumlah rombelnya banyak dan sekolahnya diminati tidak terpengaruh sebenarnya," sambung Dedi.

Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan menyatakan pihaknya kurang setuju dengan kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang menambah rombongan belajar (rombel) di sekolah negeri menjadi 50 siswa per kelas.

Tidak hanya mengganggu efektivitas proses belajar pada siswa, kebijakan tersebut juga akan berdampak pada sekolah swasta di Jawa Barat. "Iya memang akan berpengaruh terhadap eksistensi sekolah swasta," kata Iwan dalam keterangan tertulis, dikutip pada Kamis, 17 Juli 2025.

Iwan menuturkan, sekolah swasta selama ini hanya berharap dari limpahan siswa yang tidak diterima di sekolah negeri. "Mereka (sekolah swasta) pastinya hanya akan menerima limpahan murid dari yang tidak diterima di sekolah negeri dengan jumlah yang sedikit. Sekolah swasta kan sangat berharap dapat limpahan murid dari yang tidak bisa masuk sekolah negeri," ucapnya.

Alih-alih menambah jumlah siswa untuk mencegah angka putus sekolah, Iwan menilai lebih baik membangun ruang kelas baru dengan maksimal rombel 36 hingga 37 siswa per kelas, atau membangun unit sekolah baru. "Lebih baik menambah ruang kelas baru yang maksimal diisi sekitar 35 sampai 36 atau 37 siswa atau unit sekolah baru itu lebih baik," kata Iwan.

Selain itu, dia juga menyarankan Pemprov Jawa Barat untuk menyiapkan beasiswa pendidikan bagi siswa yang kurang mampu dan tidak diterima di sekolah negeri. Menurutnya, langkah itu dapat menjadi win-win solution dari persoalan tersebut.

Penulis: Arby Salim