Satya Bumi dan Walhi Ungkap Fakta Mengerikan dalam Kandungan Urine Warga Pulau Kabaena

Liputan6.com, Kendari - Organisasi Pemerhati Lingkungan Satya Bumi dan Walhi Sulawesi Tenggara menemukan fakta mencengangkan saat melakukan investigasi kondisi kesehatan warga Pulau Kabaena. Pulau Kabaena sendiri merupakan pulau kecil di Kabupaten Bombana Sulawesi Tenggara yang sejak 2010 silam, jadi pusat eksploitasi bijih nikel di Sulawesi Tenggara.

Sebelumnya, Satya Bumi dan Walhi Sulawesi Tenggara mengecek langsung kondisi kesehatan warga di wilayah pesisir Kabaena. Kedua lembaga nonprofit ini merilis temuan mengejutkan, selain pencemaran lingkungan parah, warga pesisir hingga di daratan mengalami kondisi kesehatan memprihatinkan.

Dalam laporannya, Satya Bumi dan Walhi menyatakan, paparan nikel di Kabaena tidak lagi sekadar dugaan. Data urine penduduk, menunjukkan bukti kuat logam jenis ini telah meresap ke dalam tubuh manusia secara masif.

Tim Kampanye Satya Bumi, Salma Inaz memaparkan, hasil penelitian, konsentrasi nikel dalam urine warga Kabaena berkisar antara 4,77 hingga 36,07 µg/L, dengan rata-rata 16,65 µg/L. Nilai ini jauh melampaui kadar normal pada populasi umum. 

Sebagai perbandingan, data dari National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2017–2018 di Amerika Serikat menunjukkan, median konsentrasi nikel dalam urin masyarakat umum hanya sebesar 1,11 µg/L. Bahkan di kota-kota besar seperti Beijing dan Shanghai, median kadar nikel dalam urin masyarakat adalah 3,63 µg/L. Kemudian, pada komunitas yang tinggal dekat dengan smelter nikel di Norwegia tercatat 3,4 µg/L.

"Dengan kata lain, masyarakat Kabaena terpapar nikel sebesar 5 hingga 30 kali lebih tinggi dibanding populasi umum. Bahkan 1,5 hingga 10 kali lebih tinggi dari komunitas yang tinggal di dekat fasilitas industri nikel aktif," ujar Salma Inaz dalam laporan hasil investigasi di Kabaena.

Ketua Walhi Sulawesi Tenggara Andi Rahman mengatakan, fakta lapangan menunjukkan paparan lingkungan yang ekstrem. Kondisi ini tidak hanya merata secara geografis, tetapi juga intens secara biologis.

Andi Rahman menjelaskan, kadar nikel dalam urin pada masyarakat umum di Kabaena mendekati dan dalam beberapa kasus menyamai kadar urin pekerja industri nikel. 

Sebuah studi menemukan bahwa pekerja di fasilitas pemurnian nikel menunjukkan kadar nikel urin rata-rata 53,3 µg/L, dengan batas paparan tentatif sebesar 12 µg/L yang diasosiasikan dengan konsentrasi 0,05 mg/m³ di udara tempat kerja. Penelitian lain juga melaporkan rata-rata 12 µg/L pada pekerja kilang nikel. 

Kenyataan bahwa penduduk non-pekerja di Pulau Kabaena mencatat nilai rata-rata yang melampaui ambang paparan tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat umum telah terpapar pada tingkat yang, secara teoritis, sebanding dengan mereka yang bekerja langsung dalam industri pengolahan nikel.

Satya Bumi dan Walhi Sultra dalam laporannya menjelaskan paparan nikel terhadap manusia dapat terjadi secara langsung. salah satunya melalui udara yang terkontaminasi. Dampak awal yang paling umum adalah gangguan pada saluran pernapasan dan reaksi alergi yang menyebabkan gatal-gatal pada kulit. 

Data dari Puskesmas Kabaena Barat dan Kabaena Selatan menunjukkan bahwa Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan penyakit kulit secara konsisten masuk dalam 10 besar penyakit terbanyak selama 15 tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya masalah kesehatan yang berulang dan kemungkinan berkaitan dengan pencemaran lingkungan

Kondisi di Kabaena, urin anak-anak menunjukkan kadar kadmium tertinggi karena kebiasaan mereka berenang di pesisir, wilayah yang sebelumnya juga teridentifikasi memiliki air laut dengan kadar kadmium tinggi. Kondisi ini melewati ambang baku mutu yang disyaratkan oleh Pemerintah Indonesia.

Satya Bumi dan Walhi memaparkan, hal ini memperlihatkan bagaimana pola hidup tradisional mereka kini mempercepat bioakumulasi racun. Kontaminasi laut, yang berasal dari aktivitas tambang di darat, menjadi jalur paparan yang tak disadari dan terus terjadi.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, hadir dalam rilis Walhi dan Satya Bumi Senin (23/5/2025). pihak DLH Sultra diwakili oleh Kabid Penataan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan DLH Sulawesi Tenggara mengatakan, saat ini pengawasan maksimal terhadap kondisi pertambangan di Sulawesi Tenggara dan seluruh Indonesia ditangani langsung oleh Kementerian Lingkungan Hidup RI di Jakarta berkoordinasi dengan kabupaten.

"Perizinan hingga administrasi itu diurus semua di Jakarta, sehingga kelayakan lingkungan ini koordinasinya dengan kabupaten,"ujar Ibnu Hendro.

Kata dia, selama ini Kementerian Lingkungan Hidupn sudah menindak dua perusahaan. Namun tindakan ini hanya bersifat administratif.

"Setahu kami seperti itu, bukan tindakan hukum. Karena kedua perusahaan ini dianggap melanggar, namun informasi jelasnya diketahui oleh pihak Pemerintah kabupaten," tambahnya