Kasus Kadin Cilegon Minta Proyek Rp5 Triliun, Polisi Tetapkan Dua Tersangka Baru

Liputan6.com, Cilegon - Polda Banten kembali menetapkan tersangka baru dalam kasus Kadin Cilegon minta proyek Rp5 triliun tanpa lelang. Dua orang yang dijadikan tersangka yakni Isbatullah Alibasja dan Zul Basit. Isbatullah Alibasja menjabat sebagai Wakil Ketua Kadin Cilegon, sedangkan Zul Basit merupakan Ketua LSM BMPP bidang monitoring perindustrian dan perdagangan.

"IS dilakukan penangkapan pada saat menghadiri undangan sebagai saksi di Polda Banten kemudian kita tingkatkan statusnya sebagai tersangka dan ZB dilakukan penangkapan di daerah Pandeglang," ujar Dirkrimum Polda Banten, Kombes Pol Dian Setyawan, Rabu, (11/06/2025).

Keduanya terlihat dalam video yang beredar luas di berbagai platform media sosial, saat Ketua Kadin Cilegon, Muhammad Salim, beserta sejumlah orang menggeruduk Chandra Asri Alkali, guna meminta proyek Rp5 triliun tanpa melalui proses tender. Isbatullah dan Zul Basit kini menemani tiga tersangka lainnya di Polda Banten, yakni Muhammad Salim, Ismatullah selaku Wakil Ketua Kadin, serta Rufaji Jahuri yang menjabat sebagai Ketua HNSI Kota Cilegon.

Bahkan sebelum bertemu dengan manajemen PT China Chengda Engineering, Isbatullah telah menemui manajemen PT Total Bangun Persada, salah satu pemegang proyek pembangunan PT Chandra Asri Alkali. Wakil Ketua Kadin Cilegon itu juga meminta sejumlah proyek ke PT Total Bangun Persada dan menanyakan kapan bisa dikerjakan oleh organisasinya tersebut. "Modus dengan cara meminta proyek pembangunan PT. Chandra Asri Alkali kepada PT. China Chengda Engineering dan PT. Total Bangun Persada," terangnya. 

Menurut Polda Banten, peran tersangka Isbatullah Alibasja yakni mengikuti tiga kali pertemuan dengan tujuan mendapatkan proyek dari PT China Chengda Engineering dan PT Total Bangun Persada. Sedangkan Zul Basit, mengancam akan memblokade dan menutup proyek CCA yang dikerjakan PT China Chengda Engineering dan PT Total Bangun Persada, jika tidak diberikan proyek. 

"Pasal yang di persangkakan adalah tindak pidana pemerasan dan atau pengancaman dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUHP dan atau Pasal 335 Ayat 1 Butir (1) KUH, dengan penjara paling lama sembilan tahun," jelasnya.