Polisi Bongkar Klinik Kecantikan Ilegal di Pringsewu, Sudah Beroperasi 2 Tahun

Liputan6.com, Lampung - Praktik klinik kecantikan ilegal dibongkar aparat Kepolisian Resor (Polres) Pringsewu. Seorang wanita berinisial CP, 28 tahun diamankan usai kedapatan menjalankan layanan perawatan tanpa izin resmi dan melanggar aturan perundang-undangan.

Kapolres Pringsewu, AKBP M. Yunnus Saputra mengatakan, praktik tersebut telah beroperasi secara diam-diam sejak awal 2023.

Pengungkapan kasus itu berawal dari penyelidikan intensif yang dilakukan oleh Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Pringsewu.

“Pelaku menawarkan berbagai layanan perawatan kecantikan menggunakan produk farmasi yang tidak sesuai dengan standar keamanan, mutu, dan manfaat. Aktivitas ini dijalankan tanpa izin, dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan,” kata Yunnus, Jumat (6/6/2025).

Simak Video Pilihan Ini:

CP menjalankan praktik ilegal itu di rumah kontrakannya yang berada di Kelurahan Pringsewu Barat, Kabupaten Pringsewu. Dia menawarkan jasa perawatan seperti infus whitening (suntik putih) dengan tarif mulai dari Rp150 ribu hingga Rp2,5 juta, tergantung jenis layanan yang dipilih pelanggan.

Menurut Kasat Reskrim Polres Pringsewu, AKP Johannes Erwin, CP mendapatkan produk kecantikan tersebut dari sejumlah toko daring (e-commerce). Kemudian memasarkan jasanya melalui akun media sosial pribadi, termasuk Instagram, untuk menarik pelanggan.

“Meski CP merupakan lulusan sekolah keperawatan, namun yang bersangkutan tidak memiliki izin praktik medis resmi. Ini jelas melanggar hukum dan membahayakan masyarakat,” ungkap kasatreskrim.

Saat penggerebekan, pada Senin malam (2/6/2025) sekitar pukul 19.00 WIB, polisi menyita ratusan item obat-obatan dan alat kesehatan di kontrakan CP.

Karena kegiatan ilegal itu, CP dijerat dengan Pasal 138 ayat (2) dan (3) UU No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Ancaman hukumannya, pidana maksimal 12 tahun penjara.

“Selain hukuman pidana, pelaku juga terancam sanksi administratif sesuai dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan,” terang dia.

Hingga kini, belum ada korban yang secara resmi melapor mengalami dampak negatif dari tindakan CP. Namun, Johanes bilang, praktik seperti itu harus segera dihentikan karena berisiko besar bagi keselamatan publik.

Polisi masih terus menyelidiki dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain yang ikut terlibat dalam jaringan distribusi maupun praktik ilegal tersebut.

“Kami imbau masyarakat lebih berhati-hati memilih layanan kecantikan. Pastikan semua layanan yang diterima berasal dari tenaga medis resmi dan memiliki izin,” tandasnya.