Kampanye Cegah Perdagangan Orang, Imigrasi Cilegon Libatkan Camat dan Lurah

Liputan6.com, Cilegon - Dalam upaya memperkuat perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), Kantor Imigrasi Cilegon menggelar kegiatan diseminasi informasi bertajuk "PMI Legal dan Terlindungi di Luar Negeri".

Acara itu berlangsung pada Rabu, (21/5/2025) di Aston Anyer Beach Hotel, dan menjadi bagian dari implementasi 13 program akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, yang salah satunya fokus pada pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).

Kegiatan dibuka oleh Lanniy Meitia Putri, selaku Kepala Bidang Dokumen Perjalanan, Izin Tinggal, dan Status Keimigrasian Kanwil Ditjen Imigrasi Banten. Dalam sambutannya, dia menekankan pentingnya peningkatan literasi keimigrasian, terutama di tingkat kecamatan dan kelurahan.

 “Mereka merupakan garda terdepan dalam mencegah pelanggaran keimigrasian dan kejahatan transnasional,” kata dia.

Senada dengan itu, Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto, menerangkan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi adalah kunci untuk memutus mata rantai TPPO dan TPPM.

 “Melalui forum ini, kami ingin memperkuat pemahaman aparat wilayah dan publik terhadap bahaya serta modus TPPO dan TPPM. Kolaborasi pusat dan daerah sangat penting agar masyarakat tidak terjerumus menjadi korban eksploitasi," ujarnya.

Sebagai peserta utama, para camat dan lurah se-Kota Cilegon dilibatkan langsung dalam forum tersebut. Mereka mendapatkan pembekalan materi menyeluruh mengenai kondisi pekerja migran di luar negeri, mekanisme legal penempatan kerja, serta pelayanan dokumen perjalanan dan pengawasan keimigrasian.

Tak hanya dari internal Imigrasi, kegiatan ini juga menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi terkait, seperti BP3MI Wilayah Banten, Dinas Tenaga Kerja Kota Cilegon, serta Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kanim Cilegon. Para narasumber membahas regulasi, prosedur resmi, dan upaya mencegah pengiriman PMI secara nonprosedural.

Kegiatan itu mempertegas komitmen Imigrasi Cilegon dalam mendukung tata kelola migrasi yang aman, legal, dan manusiawi. Edukasi publik kepada aparatur wilayah dianggap sebagai langkah strategis untuk menekan potensi eksploitasi dan penempatan PMI secara ilegal.

Aditya Triputranto bilang, kegiatan semacam itu akan terus digelar secara berkelanjutan. “Kami ingin membangun sistem migrasi yang melindungi warga dari praktik perdagangan manusia. Pencegahan melalui edukasi adalah langkah paling awal namun paling vital,” jelas dia.