Tuntut Zona Aman Penambang Rakyat, Warga Bonebol Geruduk DPRD Provinsi Gorontalo

Liputan6.com, Gorontalo - Ratusan penambang rakyat dari Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Provinsi Gorontalo, Rabu (14/5/2025). Mereka menuntut kejelasan hukum atas dugaan tumpang tindih lahan tambang antara masyarakat dengan PT Gorontalo Mineral (PT GM).

Dalam aksi yang digerakkan oleh Aliansi Penambang Rakyat Bonebol, para demonstran menyuarakan kekhawatiran atas masuknya aktivitas perusahaan ke wilayah yang telah lama dikelola secara tradisional oleh masyarakat. "Aktivitas perusahaan di wilayah tambang rakyat berpotensi memicu konflik sosial. Kami minta DPRD segera memanggil pihak perusahaan untuk memberikan klarifikasi," tegas Koordinator Aksi, Dewa Diko, dalam orasinya.

Massa juga menyerahkan nota kesepahaman kepada DPRD yang memuat sejumlah tuntutan, di antaranya agar aparat keamanan tidak melakukan intervensi di lokasi tambang rakyat serta pemberian perlindungan hukum dan ruang kerja yang adil bagi masyarakat penambang. "Penambang rakyat tidak menuntut banyak. Kami hanya ingin bekerja tenang, mencari nafkah di tanah kami sendiri, tanpa intimidasi dan konflik," tambah Dewa.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Panitia Khusus (Pansus) Pertambangan DPRD Provinsi Gorontalo, Meyke Camaru, menyatakan bahwa pansus tengah menyusun regulasi tambang yang adil dan berpihak kepada masyarakat. Meyke juga menegaskan bahwa DPRD akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum agar tidak terjadi gesekan antara masyarakat dan pihak terkait di lapangan. "DPRD berkomitmen mendorong kebijakan yang menjamin hak penambang rakyat serta menjaga keberlanjutan lingkungan dan stabilitas sosial," ujar Meyke saat menerima aspirasi massa.

Sementara itu, pihak eksternal PT Gorontalo Mineral, Oslan Towalu, menyampaikan bahwa dirinya belum memiliki kewenangan mengambil keputusan strategis, namun berjanji akan menyampaikan seluruh tuntutan kepada manajemen perusahaan. “Saya minta waktu untuk menyampaikan seluruh aspirasi massa aksi kepada pimpinan. Sebagai perwakilan di lapangan, saya tidak memiliki otoritas untuk membuat keputusan,” ujarnya.

Simak juga video pilihan berikut: