Waspada Premanisme Berkedok Ormas, Bulungan Perketat Pengawasan

Liputan6.com, Bulungan - Maraknya premanisme yang berkedok sebagai Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terus menjadi atensi seluruh pihak. Tak Terkecuali di Kabupaten Bulungan, yang dinilai berpotensi munculnya premanisme dengan dalih sebagai organisasi.

Kepala Kesbangpol Bulungan, Darmawan menuturkan, pihaknya selama ini cukup selektif dalam menerima status keanggotaan sebagai Ormas di Bumi Tenguyun. Selain organisasi itu harus memberikan dampak pada pembangunan Kabupaten Bulungan, keberadaan Ormas itu juga harus terlibat dalam menjaga keamanan dan ketertiban.

"Selama yang kita pantau disini, memang belum ada premanisme yang berkedok Ormas seperti didaerah-daerah yang lebih maju. Kalaupun misalnya ada dan tidak terdaftar di kita (Kesbangpol) itu menjadi kewenangan penegak hukum," katanya, Minggu (4/5/2025).

Di Kabupaten Bulungan sendiri, kata dia, ada 110 Ormas yang sudah terdaftar. Namun pihaknya bisa saja melakukan pencabutan status keanggotaan, apabila Ormas tersebut tidak memberikan dampak pada daerah.

Ia menambahkan, hingga saat ini memang belum ada laporan masyarakat yang menjadi korban pemerasan oleh preman berkedok Ormas. Namun, melihat maraknya kasus serupa di wilayah lain, kewaspadaan tetap dilakukan sebagai langkah preventif agar situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap kondusif.

"Kalau misalnya ada Ormas yang keberadaannya terdaftar, kita bisa juga melakukan pencabutan statusnya. Misalnya gerakan merekan tidak sesuai dengan pancasila dan undang-undang," jelas Darmawan.

Kesbangpol Kabupaten Bulungan secara intens melakukan koordinasi dengan berbagai pihak guna memastikan bahwa Ormas dapat berperan secara positif dalam menjaga ketertiban dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang kondusif.

Seluruh ormas-ormas di Kabupaten Bulungan diminta untuk tetap menjaga ketertiban, menjunjung tinggi aturan, serta berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif.

“Ormas sejatinya memiliki peran positif dalam masyarakat, bukan sebaliknya menjadi alat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu dengan cara yang melanggar hukum," pungkasnya.