Tangani Pelajar Nakal, Disdik Purwakarta Turut Gandeng Apdesi

Liputan6.com, Purwakarta - Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, turut melibatkan Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) untuk mengatasi permasalahan pelajar nakal.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Purwakarta, Purwanto menjelaskan, pihaknya telah melakukan kerjasama dengan Apdesi guna terciptanya penanganan yang komprehensif terhadap pelajar kategori nakal tersebut.

"Pagi tadi kami telah menandatangan MoU dengan Apdesi. Tujuannya, yaitu mengajak pucuk pimpinan di pemerintahan desa untuk sama-sama menangani permasalahan kenakalan pelajar," ujar Purwakarta di kantornya, Senin (5/5/2025).

Menurut Purwanto, saat ini kenakalan pelajar menjadi permasalahan bersama. Permasalah ini bukan hanya terjadi di Kabupaten Purwakarta, melainkan hampir ada di seluruh kabupaten dan kota lainnya.

Untuk itu, tugas dari pemerintah bagaimana supaya memutus mata rantainya supaya terhenti. Makanya, perlu kerja sama lintas sektor untuk mengatasi permasalahan ini.

"Membenahi masalah kenakalan pelajar ini bukan hanya tanggung jawab sekolah dan orang tua. Melainkan, butuh campur tangan semua aspek masyarakat," tegas dia.

Salah satunya, perlu peran serta kepala desa. Kepala desa, sebagai pucuk pimpinan di tingkat desa, bisa menggerakan RT/RW dan masyarakat untuk sama-sama mengatasi masalah kenakalan pelajar ini.

Untuk kategori pelajar nakal, lanjut Purwanto, adalah anak yang suka begadang akibat kecanduan nonton handphone, kecanduan game online, suka bangun kesiangan sehingga membolos dari sekolahnya.

Kemudian, suka merokok, minum-minuman keras, nongkrong di jam sekolah, membawa kendaraan ke sekolah sampai melalukan tawuran yang berujung pada tindak kriminal.

"Ini yang perlu kita atasi bersama. Peran kepala desa sangat penting dalam mentritmen para pelajar ini. Karenanya mari sama-sama melakukan perbaikan dari hulu ke hilir. Supaya, anak-anak kita menjadi pribadi yang baik dan berkarakter," tegas dia.

Menurutnya, semua pihak harus turut berkontribusi untuk mendidik anak-anak ini. Jangan sampai di tingkat pemerintah sudah berupaya sekuat tenaga membentengi anak-anak dari tindakan tak terpuji. Tetapi, di tingkat masyarakatnya justru abai.

"Kita juga sudah berkonsultasi dengan psikolog anak, mengenai hukuman yang dikirim ke barak TNI. Program tersebut, merupakan puncak dari penanganan kenakalan pelajar," jelas Ipung.

Tak hanya itu, Purwanto mengingatkan kepada para kepala sekolah untuk berkoordinasi dengan kepala desa masing-masing. Terutama, jika di lingkungan tersebut terindikasi ada pelajar yang nakal.

Dengan kerja sama ini, diharapkan penanganan ini bisa komprehensif dan maksimal. Kedepan, tidak ada lagi anak-anak yang ke sekolah naik motor, kecanduan handphone, merokok, minum-minuman keras sampai tawuran.

Sementara itu, Ketua Apdesi Kabupaten Purwakarta Denden Pranayudha, mengatakan, pihaknya menyambut baik kerja sama tersebut. Apalagi, mengatasi masalah kenakalan pelajar atau kenakalan remaja ini perlu melibatkan banyak pihak. Terutama, masyarakat.

"Kenakalan pelajar ini sudah menjadi problem sosial, makanya peran masyarakat atau lingkungan sangat penting," ujar Denden.

Untuk itu, Apdesi Purwakarta sangat mengapresiasi gagasan Dinas Pendidikan ini. Termasuk memberi hukuman yang sifatnya edukatif untuk perubahan mental melalui program pendidikan berkarakter berbasis militer.

"Kita ditingkat desa akan menggerakan RT dan RW untuk melakukan pendekatan ke masyarakat supaya lebih perhatian lagi terhadap para pelajar dan remaja," jelas Denden.

Sementara itu, Ketua Umum DPP Apdesi, Asep Anwar Sadat, mengatakan, Purwakarta saat ini menjadi percontohan dalam hal pembinaan karakter dan mental pelajar. Ini sangatlah positif.

"Hal yang positif ini perlu diadopsi secara nasional. Kami mengapresiasi gebrakan dan langkah dari Dinas Pendidikan Purwakarta," ujar Anwar Sadat.

Pihaknya akan menekankan para kepala desa untuk meningkatkan komunikasi dengan pihak sekolah dan orang tua. Jika ditemukan ada siswa yang menunjukkan perilaku menyimpang bisa dilaporkan ke instansi terkait.