Wali Kota Gorontalo: TPP Hanya untuk ASN yang Bekerja, Bukan Sekadar Hadir

Liputan6.com, Gorontalo - Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tidak akan lagi diberikan secara otomatis kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN).

Hal ini ditegaskan Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, yang menyatakan bahwa TPP hanya layak diterima oleh ASN yang menunjukkan kinerja tinggi. Tidak hanya kinerja, tetapi juga dedikasi terhadap pembangunan daerah.

Adhan menyampaikan kekhawatiran terhadap melemahnya etos kerja sebagian ASN di lingkungan Pemerintah Kota Gorontalo.

Ia menilai, semangat melayani masyarakat semakin memudar di kalangan pegawai yang justru menerima TPP secara rutin.

“Tambahan penghasilan pegawai bukanlah hak dasar. Itu penghargaan yang harus ditebus dengan kinerja yang terukur dan loyalitas terhadap tugas,” tegas Adhan di hadapan para pejabat struktural, guru, dan ASN.

Menurutnya, realitas di lapangan menunjukkan justru tenaga honorer lebih aktif dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan publik. Banyak ASN dinilai terlalu bergantung pada tunjangan, namun minim kontribusi konkret.

“Coba lihat, honorer yang gajinya kecil justru bekerja tanpa banyak mengeluh. ASN yang sudah terima TPP, malah banyak yang cari aman. Itu tidak adil. Kalau tidak berubah, publik akan bertanya: kenapa mereka terus dibiayai dari APBD?” ujarnya.

Lebih lanjut, Adhan menyatakan tidak segan mempublikasikan daftar ASN yang dinilai tidak mendukung kinerja pemerintahan. Langkah itu disebutnya sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat dan dorongan bagi reformasi birokrasi yang lebih akuntabel.

“Saya akan buka ke media, siapa ASN yang malas dan tidak produktif. Biarkan masyarakat menilai. Pemerintah harus terbuka, ini uang rakyat,” katanya.

Simak Video Pilihan Ini:

Pemerintah Kota Gorontalo kini tengah menyusun kebijakan baru yang akan mengatur pemberian TPP berbasis indikator kinerja individu dan kedisiplinan kerja.

Langkah ini diambil menyusul kondisi keuangan daerah yang belum stabil sepenuhnya pasca-pandemi dan fluktuasi anggaran pusat.

“Kita sedang finalisasi rumusan indikator objektif. Setiap ASN akan dinilai berdasarkan output kerja, kehadiran, hingga kontribusi terhadap program strategis kota. TPP akan disesuaikan dengan hasil penilaian tersebut,” jelas Adhan.

Ia menambahkan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengatur soal insentif, tetapi juga bagian dari strategi memperkuat manajemen kinerja aparatur. Dalam waktu dekat, sistem pelaporan kerja harian dan pengawasan lintas sektor akan diintensifkan.

Di akhir pidatonya, Wali Kota Gorontalo menekankan pentingnya membangun budaya kerja kolektif demi percepatan pembangunan daerah.

Ia mengajak seluruh ASN dan tenaga honorer untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam melayani masyarakat.

“Kota ini tidak akan berubah jika hanya ditopang oleh segelintir pegawai yang sungguh-sungguh. Semua harus terlibat. Mari tunjukkan bahwa ASN dan honorer kita adalah pilar utama pembangunan,” pungkasnya.