Bertemu Pengusaha Sawit Sulawesi, Bos Gapki Dorong Perusahaan Bersertifikat ISPO

Pengusaha Gapki Sulawesi didorong mengantongi sertifikat ISPO.(foto: Gapki) — Sebanyak 40 orang pengurus Gapki Sulawesi dilantik di Kota Kendari.

Liputan6.com, Kendari - Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau Gapki, Eddy Martono memotivasi pengusaha sawit di wilayah Sulawesi bersertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil System). Dia optimis, pengusaha Sulawesi bisa menciptakan daerah ekonomi baru dengan menggeluti usaha perkebunan sawit.

Menurut Eddy Martono, saat ini industri kelapa sawit menjadi penopang utama ekonomi Indonesia. Dia memaparkan, tahun 2022, sawit menyumbang devisa negara sebesar Rp600 triliun. Jumlah ini, menjadi terbesar dalam sejarah industri pertanian Indonesia.

Kemenko Perekonomian: Kebijakan EUDR Seiring Upaya Perbaikan Tata Kelola Sawit

"Ada 16,2 juta pekerja seluruh Indonesia, perusahaan sawit punya potensi menciptakan daerah ekonomi baru," kata Eddy Martono, Jumat (25/8/2023).

Diketahui, ada sekitar 3000 lebih perusahaan sawit indonesia saat ini beroperasi. Hanya sekitar 727 terdaftar dalam Gapki. Namun demikian, masih ada perusahaan tergabung dalam Gapki belum memiliki sertifikat ISPO.

"Kita dorong mereka semua punya, karena sertifikat ISPO sangat diperlukan industri sawit Indonesia, tuntutan utama buyer adalah sustainable palm oil products," ujar Eddy Martono.

Dia optimis, hal ini bisa tercapai ketika perusahaan bisa bersinergi dengan Pemda dan memberdayakan masyarakat sekitar. Menurutnya, Keberhasilan perusahaan, yakni ketika kehadirannya bisa dirasakan manfaatnya bagi warga dan pemerintah sekitar.

Hal ini disampaikan saat Eddy melantik pengurus Gapki Cabang Sulawesi di Kota Kendari, Jumat (25/8/2023). Diketahui, sebanyak 40 lebih pengurus Gapki Cabang Sulawesi menjalani pengukuhan oleh pengurus Gapki pusat.

"Saat ini, kami mendorong agar perusahaan yang tergabung dalam Gapki bisa bersertifikat ISPO," katanya.

Kata dia, salah satu indikator ISPO bisa dimiliki pengusaha yakni adanya perkebunan ramah lingkungan. Kata dia, jika pengusaha dalam Gapki mengabaikan aspek lingkungan, sertikat ISPO tak bakal keluar.

"Saat ini, pembeli pun menuntut kesana, makanya wajib bagi anggota kami punya sertifikat itu," ujarnya.

Salah satu kendala menurut Eddy, saat ini dari 88 ribu hektar kebun sawit di Sulawesi, diluar lahan masyarakat petani plasma. Petani plasma yakni, petani mandiri menanam sendriri sawit namun membangun kerjasama dengan perusahaan untuk penjualan hasil panen. Petani plasma kebanyakan, belum memperhatikan standarisasi perkebunan yang baik dengan memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup.

"Makanya, kami arahkan perusahaan bisa lebih dekat ke masyarakat dan pemerintah, terus mensosialisasikan tata kelola perkebunan sawit Indonesia yang tepat," jelasnya.

2 dari 2 halaman

Kukuhkan Pengurus Gapki Sulawesi

Pengurus Gapki Sulawesi mengikuti pengukuhan di Kota Kendari, Jumat (25/8/2023). — Sebanyak 40 orang pengurus Gapki Sulawesi dilantik di Kota Kendari.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono melantik sebanyak 40 orang pengurus gapki Sulawesi, Jumat (25/8/2023) di Kendari. Pengurus akan bekerja hingga 2028 mendatang.

Ketua Gapki Cabang Sulawesi Dody Yoga Perdana, mengatakan, pengurus baru merupakan hasil Musda Gapki Kamis (24/8/2023). Di wilayah Sulawesi, ada sebanyak 17 anggota aktif.

"Salah satunya, berada di Sulawesi Tenggara," ujar Eddy Martono.

Dia mengatakan, sebanyak 13 perusahaan sawit di wilayah Sulawesi masih belum jadi anggota GAPKI. Harapannya, perusahaan ini bisa bergabung secepatnya.

"Harapan terbesar kami, perusahaan dalam Gapki bisa mendorong tata kelola kelapa sawit lebih baik sehingga mampu mendorong perekonomian masyarakat," ujar Dody Yoga Perdana.

Dody melanjutkan, salah satu program utama Gapki Sulawesi jangka pendek yakni konsolidasi organisasi dan kepengurusan. Kemudian, membenahi sejumlah program nasional yang bisa ditindalanjuti di wilayah Sulawesi.

"Diantaranya peremajaan lahan sawit milik petani, yakni penanaman kembali sawit di lahan yang sudah tidak produktif, bukan membuka lahan baru," kata Yoga.

Asisten III Gubernur Sulawesi Tenggara Sutanto Toding mengatakan, ekspansi perkebunan kelapa sawit di Sulawesi Tenggara, mesti memastikan perlindungan terhadap alam, ramah lingkungan dan mengurangi deforestasi.

"Kedepan kalau produk sawit sudah banyak, kita bisa buat pabrik sendiri sehingga sawit di Sulawesi Tenggara bisa memiliki nilai tinggi," ujarnya.

Kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit mentah berikut produk turunannya sejak 28 April mengundang berbagai respons dari pelaku industri dan analis. Sebagian pihak menyayangkan kebijakan pemerintah Indonesia yang justru memperburuk pasokan miny...