Muncul Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Senilai Rp700 Juta, 50 Anggota DPRD Batam Diperiksa

Liputan6.com, Batam - Polres Barelang Batam memeriksa 50 anggota DPRD Batam periode 2014-2019, baik yang masih menjabat maupun tidak, atas dugaan melakukan perjalanan dinas fiktif senilai total Rp700 juta. Pemeriksaan terhadap anggota DPRD Batam itu dibenarkan Udin P Sihaloho dari komisi IV DPRD Batam.

"Semua anggota DPRD 2014-2019 diperiksa, baik yang lagi menjabat maupun yang tidak menjabat," kata Udin P Sihaloho kepada Liputan6.com, Kamis sore (16/3/2023).

Udin sendiri membantah adanya tudingan melakukan perjalanan fiktif. Dirinya menyebut, bukan perjalanan fiktif tapi tidak adanya pembayaran ke pihak travel oleh sekretariat DPRD Batam pada 2016.

Udin menjelaskan persoalan anggaran ini terjadi sejak Januari hingga Maret 2016. Sebagai anggota dewan yang berada di periode tersebut, Udin sudah memaparkan kepada pihak kepolisian terkait dugaan perjalanan dinas fiktif tersebut.

"Perjalanan dinasnya ada, dan tidak ada yang fiktif. Karena saya waktu itu menandatangani semua berkas yang diminta Setwan," kata Udin.

Udin menjelaskan berdasarkan lembaran berkas yang ditunjukkan oleh pengacara terkait, terdapat nilai kurang lebih Rp3,8 juta.

"Persoalannya bukan pada nilai yang perjalanan dinas tersebut. Saya bukan berarti tidak sanggup bayar, namun kalau saya bayar saya bersalah dong. Padahal itu sudah diurus oleh Setwan waktu itu, karena saya sudah lampirkan semua bukti boarding perjalanan dinas di sana, hotel saya, dan itu semua lengkap," bebernya.

Anggota Komisi IV ini mengatakan selama mengikuti perjalanan dinas, semua tercatat. Anggota dewan yang berangkat diberikan uang harian dan uang representatif. Sedangkan untuk tiket pesawat dan hotel yang urus adalah Setwan.

"Kami tahu siap saja. Sampai di bandara kami diberikan boarding, begitu juga di hotel. Staf sudah ada yang menunggu. Kami tinggal tunjukkan KTA dan asal, maka pihak hotel sudah paham dan langsung bayar," ujarnya.

Tidak mungkin, kata Udin, anggota dewan yang mengurus semuanya sendiri sampai ke travel.

"Kita tidak pernah tahu soal travel yang bekerja sama dengan DPRD, dan yang urus tiket pesawat itu menjadi tugas Setwan, yang waktu itu dijabat Marzuki," kata Udin.

Udin menegaskan yang menjadi tugas anggota dewan usai melakukan perjalanan adalah melaporkan boarding pulang, dan pergi serta bill hotel, sebagai bentuk pertanggungjawaban.

"Masalah yang sekarang terjadi adalah, tidak ada pembayaran tiket dari Setwan ke travel. Jadi bulan perjalanan kami yang fiktif," ungkapnya.