Pidato AHY Tegaskan Tolak Wacana Penundaan Pemilu 2024: Apa Iya Ada Plt Presiden?

Menuju Pemilu 2024, AHY Pimpin Rapimnas Partai Demokrat — Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) membuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat di JCC, Jakarta, Kamis (15/9/2022). Dalam Rapimnas tersebut Partai Demokrat akan membahas terkait rencana koalisi dan calon presiden (Capres) untuk Pemilu 2024. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan, partainya menolak wacana penundaan Pemilu 2024. Hal itu diungkapkan AHY saat memberikan orasi politik di hadapan kader setianya di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa (14/3/2023).

"Rakyat yang sata temui di seluruh pelosok negeri menolak penundaan Pemilu 2024. Jika pun Pemilu 2024 dipaksakan ditunda lalu siapa yang akan memimpin kita nanti? Apa iya ada Plt Presiden?" kata AHY.

Tak hanya itu, dirinya juga menyinggung banyak hal soal jalanannya pesta demokrasi lima tahunan ini, termasuk soal perubahan sistem Pemilu. Bagi AHY perubahan sistem pemilu dimungkinkan asalkan perubahan tidak dilakukan saat tahapan pemilu sudah berjalan.

"Perubahan dalam sistem pemilu di masa depan tentu saja dimungkinkan, tentu dalam koridor aturan yang berlaku. Tapi jangan mengubah aturan yang sangat fundamental saat tahapan pemilu sudah berjalan," kata AHY.

AHY lantas menganalogikan perubahan sistem pemilu ketika tahapan sudah berjalan seperti dalam permainan sepak bola. "Apa boleh kita mengubah aturan off-side di tengah-tengah pertandingan yang sedang berlangsung?" katanya.

Ia menyinggung hal tersebut karena pihaknya tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) atas Uji Materi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU Pemilu) terkait perubahan sistem pemilu proporsional terbuka menjadi tertutup.

Partai Demokrat, kata dia, merupakan salah satu fraksi di parlemen yang menolak penerapan kembali sistem proporsional tertutup pada Pemilu 2024.

"Kita ingat Januari 2023, saya bersama tujuh pemimpin partai politik lainnya telah menolak sistem pemilu proporsional tertutup," ucapnya.

Menurut dia, sistem proporsional terbuka merupakan produk dari kemajuan kualitas demokrasi karena memungkinkan setiap warga negara memiliki hak pilih untuk bersaing secara sehat."(Serta) membangun hubungan kepercayaan dengan konstituennya," kata AHY.

Sistem proporsional terbuka, kata AHY, membuka ruang bagi pemilih untuk mengenal langsung calon yang akan menjadi wakil rakyatnya sehingga tidak seperti "membeli kucing dalam karung".

Hal tersebut, lanjut dia, karena pemilu sejatinya milik rakyat sehingga yang berdaulat adalah rakyat. Untuk itu, dia meminta agar hak rakyat untuk memilih dan dipilih tidak diganggu.

"Dengan demikian, berikan ruang sesuai keadilan dalam politik, bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih," kata AHY.

2 dari 2 halaman

Pemilu yang Fair Play

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan partainya merekomendasikan pentingnya fair play atau adil dan sportif dipraktikkan pada kontestasi Pemilu 2024.

"Agar Pemilu 2024 nanti berjalan sesuai harapan kita, Demokrat merekomendasikan pentingnya fair play atau permainan yang adil dan sportif sesuai dengan undang-undang dan aturan yang berlaku," kata AHY saat memberikan pidato politik di Tenis Indoor, Senayan, Jakarta, Selasa.

Menurut dia elemen fair play yang paling penting adalah hadirnya netralitas negara, di mana seluruh aparatur negara harus benar-benar netral.

"Baik TNI, Polri, BIN, kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya serta badan-badan usaha milik negara," ujarnya.

Partai Demokrat, kata AHY, juga berharap kepada segenap penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu, untuk bisa menjalankan tugasnya secara baik dan independen.

AHY menyebut dengan berlakunya fair play dalam kontestasi Pemilu 2024 maka pesta demokrasi lima tahunan itu akan berjalan damai karena tidak ada kecurangan.

"Sehingga menang atau kalah akan diterima jika terjadi permainan yang adil dan sportif karena hak dan kedaulatan rakyat tidak diganggu," imbuhnya.

Untuk itu, AHY menggarisbawahi bahwa pada intinya ialah hadirnya keadilan politik pada Pemilu 2024, sebagaimana hukum yang berlaku.

"Ingat, no justice, no peace," katanya pula.

Hal tersebut, kata dia, karena pemilu adalah milik rakyat yang berdaulat, sehingga rakyat memiliki hak untuk memilih ataupun dipilih.

"Jangan diganggu, dengan demikian berikan ruang sesuai keadilan dalam hal ini bagi warga negara yang memiliki hak untuk dipilih," tuturnya.

AHY pun menyampaikan harapannya agar Pemilu 2024 berlangsung secara damai, jujur, adil dan demokratis.

Termasuk, lanjut dia, harapannya agar Partai Demokrat kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen.

"Kita ingin kembali ke pemerintahan nasional dan kuat di parlemen. Artinya kita ingin menang dalam pemilihan presiden dan sukses dalam pemilihan anggota legislatif," ucapnya.

Pada kesempatan itu, AHY juga mengajak para kader partainya untuk membangkitkan semangat energi perubahan dengan keberanian dan persatuan untuk menghadapi berbagai gangguan hingga tantangan jelang Pemilu 2024.

"Mari kita satukan energi dan kekuatan. Mari hadirkan gelombang dan getaran perubahan dan perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik. Indonesia untuk semua," kata AHY.

Menteri AHY Bagikan Lima Sertifikat Tanah Wakaf di Masjid Sabilul Huda Jakarta