Sukses

Upaya Pemkab Sukoharjo Tekan Angka Stunting pada Balita

Kabupaten Sukoharjo menjadi salah satu penyumbang angka tertinggi stunting, salah satu tertinggi berada di wilayah Polokarto. Untuk menekan angka tersebut, PPKBP3A turut membantu melakukan pencegahan dengan menerjunkan ribuan personel di ujung tombak yang langsung ke masyarakat.

Liputan6.com, Sukoharjo - Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sukoharjo turut serta dalam menekan angka stunting di wilayahnya.

Seperti diketahui, dari data UNICEF pada tahun 2021 dari 58,182 balita atau sedikitnya 1 dari 5 balita di kabupaten yang dikenal dengan sebutan Kota Jamu itu mengalami stunting. Artinya 5,9 persen balita mengalami gizi buruk atau sekitar 3.400 balita terserang kekurangan gizi buruk.

Kepala PPKBP3A, Proboningsih Dwi Danarti menyebut pihaknya turut berupaya menekan angka stunting agar tidak terus meningkat. Pihaknya mengaku telah melakukan upaya tersebut dibarengi dengan program KB yang diikuti oleh masyarakat hingga 93 persen, naik satu persen dari tahun 2021 lalu.

Dirinya menyebut, target tahun 2023, pihaknya akan memprioritaskan program pencegahan stunting di Sukoharjo dan menyiapkan anak-anak atau generasi sehat untuk generasi 2045 mendatang.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Membentuk Keluarga Sehat

"Program pada tahun 2023 ini unggulannya terfokus pada stunting. Untuk mempersiapkan generasi 2045 menjadi generasi sehat yang berkualitas," kata wanita yang karib disapa Probo itu saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (17/1/2022).

Dia menambahkan, pihaknya mengaku harus terlibat dalam pencegahan stunting di wilayahnya, lantaran DPPKBP3A menjadi salah satu pihak yang mengurusi tentang kontrasepsi. Sasaran mereka adalah calon pengantin, ibu hamil, dan bayi baru lahir.

"Kalau di sini kami ranah di pencegahan dan sensitif artinya kita mencegah sebelum terjadi, salah satunya dengan melakukan sosialisasi, pendampingan catin (calon pengantin) oleh PPK (tim pendamping keluarga)," tutur dia.

Dirinya menjelaskan, tak hanya itu, DPPKBP3A memiliki 700 tim dari 2027 personel yang tersebar di desa-desa melalui posyandu, penggerak PKK, bidan desa, dan juga para kader-kader KB.

"Upaya ini adalah ujung tombak untuk pendampingan agar tidak ada stunting dan pencegahan sejak dini agar tidak ada lagi angka tinggi penderita stunting," tutur Probo.

Sementara itu, Probo menyebut angka stunting bisa ditekan juga dengan membentuk keluarga sehat dan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah bukan hanya tentang kontrasepsi, melainkan kesiapan kesehatan sebuah keluarga untuk mencegah terjadinya kelahiran bayi yang kekurangan gizi atau stunting.

"Kita tidak hanya berikan sosialisasi tentang kontrasepsi tapi juga memberikan sosialisasi untuk menuju keluarga berkualitas tadi. Hal itu bisa mencegah terjadinya stunting," dia memungkasi.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.