Yuk Warga Sumut, Ada Pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor untuk Hindari Penghapusan Data

Dirlantas Polda Sumut, Kombes Pol Indra Darmawan Iriyanto menerangkan, program pemutihan PKB yang dilakukan di Sumut salah satu upaya dan kesempatan akhir yang diberikan pemerintah, agar masyarakat segera menyelesaikan tunggakan pajak kendaraan.

Dengan demikian, kendaraan bermotor yang belum diregristrasi ulang, terhindar dari kebijakan penghapusan dari daftar regristrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.

"Kebijakan penghapusan data kendaraan tidak lama lagi diterapkan. Sebelum diterapkan, harapannya tentu masyarakat Indonesia pada umumnya bisa taat wajib pajak," sebut Indra.

Indra juga menyampaikan, melalui program pemutihan pajak kendaraan bermotor tahun 2022 ini, ditargetkan 59 persen hingga 60 persen wajib pajak di Sumut membayar pajak kendaraan bermotornya.

"Kita mempunyai target. Dengan upaya-upaya ini, harapannya dari 30 persen hingga 32 persen wajib pajak yang patuh saat ini, di akhir tahun 2022 bisa mencapai 59 persen hingga 60 persen," sebutnya.

Kepala Cabang PT Jasa Raharja Sumut, Thamrim Silalahi menerangkan, kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak kendaraan akan berdampak pada upaya untuk memberikan pelayanan yang maksimal, terutama kepada masyarakat korban kecelakaan lalu lintas.

"Mudah-mudahan masyarakat aware dengan kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor, melakukan regristrasi kendaraan bermotor. Bersamaan dengan itu juga, masyarakat akan membayar SWDKLLJ," ungkapnya.

Untuk diketahui, pada pasal 74 UU 22 tahun 2009 berbunyi "Kendaraan Bermotor yang telah diregistrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) dapat dihapus dari daftar registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor atas dasar, permintaan pemilik kendaraan bermotor atau pertimbangan pejabat yang berwenang melaksanakan registrasi kendaraan bermotor."

Kemudian, ayat (2) berbunyi "Penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan jika, kendaraan bermotor rusak berat sehingga tidak dapat dioperasikan atau pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor."

Lalu, ayat (3) berbunyi "Kendaraan bermotor yang telah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diregistrasi kembali."