Seret Mantan Petinggi Kampus, Begini Modus Korupsi Dana Penelitian di Universitas Islam Riau

Agung menerangkan, jaksa masih berusaha memulihkan kerugian negara dalam kasus ini karena masih ada sisa Rp1.207.228.670. Uang itu harus dibayarkan selambat-lambatnya 1 bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

"Jika dalam jangka waktu tersebut terpidana tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," tegas Agung.

"Dalam hal dia tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 tahun," sambung Agung.

Sebagai informasi, pada peradilan tingkat pertama Abdullah Sulaiman divonis penjara selama 4 tahun dan 8 bulan dan denda RpRp300 juta subsidair 3 bulan. Dia juga diwajibkan membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp1,8 miliar subsidair 2 tahun penjara.

Putusan itu sangat rendah dibandingkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menginginkan Abdullah Sulaiman 7 tahun, denda sebesar Rp300 juta subsider 3 bulan, dan membayar uang pengganti kerugian negara Rp1,9 miliar subsider 3,5 tahun penjara.

Sama-sama tidak terima, Abdullah Sulaiman dan JPU kompak banding ke Pengadilan Tinggi Pkanbaru. Di lembaga peradilan tingkat kedua, hukumannya tetap sama hingga akhirnya perkara tersebut bergulir ke Mahkamah Agung.

Abdullah melakukan tindak pidana korupsi bersama Emrizal selaku Bendahara Penelitian dan Said Fhazli selaku Sekretaris Panitia yang juga menjabat Direktur CV Global Energy Enterprise (GEE). Keduanya telah terlebih dahulu diadili dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan.

Perbuatan Abdullah bermula saat UIR mengadakan penelitian bersama Institut Alam dan Tamadun Melayu Universitas Kebangsaan Malaysia (UKM). Lantaran tidak memiliki dana, kampus mengajukan bantuan dana ke Pemprov Riau.

Setelah pengakuan tersebut disetujui dan mendapat dana sebesar Rp2,8 miliar yang bersumber dari APBD Provinsi Riau tahun 2011-2012. Penelitian itu dilaksanakan dan berjalan dengan lancar.

Dalam laporannya, terjadi penyimpangan bantuan dana tersebut. Ditemukan beberapa item penelitian yang sengaja di-markup. Emrizal dan Said Fhazli membuat laporan dan bukti pertanggungjawaban fiktif hingga merugikan negara miliaran rupiah.