Balada Imlek, Ikan Dewa dan Sumur Geothermal Gunung Slamet

Bing membuat pusat pembibitan ikan dewa, persis seperti habitatnya di sungai pegunungan. Indukan dipelihara di kolam air deras. Ada satu space berundak yang menyerupai air terjun pendek di sungai-sungai pegunungan. Ikan yang hendak memijah, secara naluriah, akan melompat ke atas air terjun tersebut. Air harus tersedia melimpah sepanjang tahun, dan jernih.

Tapi tak ada ikan siap konsumsi tahun ini. Sebab, selama dua tahun masa pemulihan, ia lebih berkonsentrasi menyiapkan indukan. Ikan dewa adalah jenis ikan besar, namun dengan pertumbuhan yang relatif lambat. Untuk mencapai bobot konsumsi, ikan ini butuh waktu kisaran tiga tahun pemeliharaan. Karenanya, harga jual ikan bersisik kuning keemasan ini pun tinggi.

Rentang harga ikan konsumsi Rp700 ribu hingga Rp1,5 juta per kilogram. Semakin besar ikannya, semakin mahal. Ikan di atas dua kilogram, dijual dengan harga Rp1,5 juta. Pada masa lalu, ikan dewa hanya dikonsumsi oleh para raja di Jawa. Bahkan ada mitos, masyarakat biasa akan celaka jika mengonsumi ikan ini.

“Saya mendapat kompensasi kerugian satu tahun. Tapi nilainya tidak sebanding dengan kerugian akibat delay pembiakan,” dia mengungkapkan.

Mengantisipasi bencana alam di masa mendatang, Bing menggandeng masyarakat di sekitar Karangtengah dan sekitarnya untuk pembesaran benih. Dia membangun plasma. Ikan ukuran kecil itu disebar ke wilayah-wilayah lain dengan sistem kemitraan. Dia berharap, ketika terjadi bencana alam serupa di masa mendatang, kerugian bisa dikurangi karena tak berada di satu lokasi.

Agus Sulistiyanto, Sekretaris Desa Karangtengah menyebut dampak eksplorasi PLTP Gunung Slamet berangsur reda. Sawah yang tadinya terdampak sedimen lumpur dan pasir sudah kembali subur. Namun, akibat banjir yang membawa air keruh itu, kini kolam di Karangnangka semakin ciut. Disposal lereng Gunung Slamet melalui Sungai Prukut membuat banyak kolam tertutup sedimen.

Kolam beralih fungsi jadi sawah, dan bahkan ada yang diuruk jadi pekarangan. Luasan sawah terdampak 250 hektare. Kolam ikan, kata Agus, diperkirakan hanya tersisa sekitar 4-5 hektare saja, meski data ini masih perlu diverifikasi di lapangan.

Dampak eksplorasi PLTP rupanya tak hanya behenti di situ, pariwisata. Dua Objek wisata yang saat itu beroperasi adalah air terjun legendaris, Curug Cipendok dan Karang Panginyongan. Kunjungan wisatawan merosot. Mereka ogah mampir karena Curug Cipendok kotor dan keruh. Dampak jadi lebih panjang karena pandemi Covid-19 sejak Maret 2020 lalu.

Banyak UKM yang gulung tikar karena memang mengandalkan kunjungan wisatawan. Dari jumlah penduduk 10 ribu jiwa lebih, terbesar adalah petani yang berjumlah 3.000 jiwa lebih. Pelaku wisata berjumlah 50 orang, dengan tambahan pelaku usaha yang terhubung erat dengan wisata, lebih dari 200 orang.

“Kalau desa tidak mendapat kompensasi. Yang mendapat kompensasi kelompok air bersih, petani, pemilik kolam. Jumlahnya saya tidak tahu persis. Mereka bermusyawarah sendiri. Kalau sedang ketemuan, saya keluar. Takutnya dikira ada kong-kalikong antara pemdes dengan PT SAE,” kata Agus.

PT SAE mengklaim telah menyelesaikan proses ganti rugi atau kompensasi bagi masyarakat terdampak. Meliputi tempat wisata, petambak ikan, petani, hingga kelompok air bersih.

Kepala Teknis Panas Bumi PT SAE, Albaren Simbolon mengatakan PT SAE sudah melakukan pembersihan di sungai Prukut, membangun sedimen ponds atau penampungan disposal aktivitas eksplorasi sumur geothermal untuk mengantisipasi banjir bandang di masa mendatang.

Sayangnya, dua sumur geothermal yang sudah dibor, yakni di Wellpad F dan H (1.600 mdpl), tak berhasil menemukan panas bumi yang dikehendaki. Bahkan, kini sumur blok F sudah ditutup penuh. Adapun sumur H masih ‘dimaintenance’ karena potensinya besar, hanya saja kurang perangkat teknologi pendukung.

PT SAE memutuskan untuk bergeser ke utara, yakni Brebes. Lokasinya masih di sekitar sumur F, namun sudah masuk wilayah administratif Kabupaten Brebes dan masih dalam Wilayah Kerja Pertambangan (WKP) Gunung Slamet, seluas 400 hektare lebih.

PT SAE mempersiapkan Wellpad Utiliti (1.800 mdpl), sebagai kelanjutan sumur bor F dan H. Survei sudah dilakukan dan dipastikan berlanjut. PT SAE juga sudah memperpanjang izin operasional dari proyek strategis nasional yang diproyeksikan menghasilkan listrik 220 MW ini.

“Kita belum ada rencana kegiatan pengeboran, kita hanya melihat titik kordinat kita yang dulu takut ada pergeseran karena 2019 ada pemberitahuan Gunung Slamet siaga 2,” kata Albaren.

“Tenaga kerja kita saja sangat terbatas karena situasi pandemi Covid-19. Lima dari Jakarta, yang lokal paling hanya 20 orang,” ucap dia.

PT SAE bahkan sudah memperluas kawasan survei. Salah satunya Tegal. Kondisi ini dipengaruhi oleh alasan medannya yang lebih ringan dibanding membuat jalur baru ke sumur geothermal. Albaren tak menyebut biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalur ke sumur F, H, dan Utiliti yang medannya berat. Tetapi dipastikan jalan dan jembatan yang dibangun itu bernilai miliaran.

Albaren juga mengklaim, saat ini PT SAE tengah merehabiliasi dan merevegetasi kawasan sumur geothermal F yang resmi ditutup. Kawasan ini kembali ditanami vegetasi endemik Gunung Slamet dengan luasan 19 hektare

Sementara ini revegetasi sudah mencapai luasan lima hektare dan ditarget selesai pada akhir 2023. Adapun sumur H, sementara masih dalam status maintenance dan tidak ditinggalkan.

Karena itu, PT SAE tetap berkomitmen penuh mengembalikan kondisi hutan lindung yang sebelumnya dibuka untuk aktivitas eksplorasi. Bahkan ia menyebut, rumput sudah menutup kawasan wellpad sehingga kecil kemungkinan menimbulkan banjir bandang, seperti yang pernah terjadi pada 2016 dan 2017.

PT SAE bahkan hendak menghibahkan jalan yang sudah dibangun kepada Perum Perhutani. Tetapi, pihak Perhutani menolak. Alasannya, keberadaan jalan rintisan akan memicu risiko perambahan hutan.

“Kami komitmen. Makanya kita masih menjalin komunikasi dengan teman-teman di Banyumas,” kata Albaren.

Perum Perhutani, sebagai pengelola lahan negara di wilayah izin eksplorasi Gunung Slamet juga menderita kerugian secara langsung. Pertama adalah kehilangan vegetasi hutan lindung dari aktivitas pembukaan lahan untuk jalur menuju pusat sumur geothermal dan wellpad pengeboran.

Kedua, kehilangan kunjungan wisatawan di Curug Cipendok setidaknya dua tahun, pada 2017 dan 2018. Hingga kini, air belum jernih seperti sediakala, terutama saat hujan. Pendangkalan di kubangan bawah Curug Cipendok juga menjadi masalah lain.

Manajer Bisnis KPH Banyumas Timur, Sugito mengatakan kunjungan wisatawan mulai membaik pada 2019 dan beranjak normal pada 2020. Sayangnya, pada 2020 objek wisata ditutup untuk beberapa waktu, termasuk saat peak season lebaran Idul Fitri. Penutupan berdasar kebijakan insidental selama pandemi Covid-19 juga membuat Curug Cipendok banyak kehilangan pengunjung.

Pada 2020, kunjungan Curug Cipendok mencapai 20 ribu orang. Jumlah ini diyakini akan berlipat jika saat lebaran Idul Fitri tak ada penutupan objek wisata.

Sebab, berdasar data sebelum terdampak PLTP Gunung Slamet, kunjungan libur Idul Fitri mencapai 24 ribu orang. Angka ini mendekati kunjungan Curug Cipendok dalam kondisi normal yang berada di kisaran 35 ribu orang per tahun.

“Kami mendapat kompensasi terhitung pada 2017 14 ribu kunjungan dikali Rp10 ribu. Berupa wahana wisata, ya termasuk selfie pad,” kata Sugito.

Sugito lebih menyoroti rehabilitasi dan revegetasi yang dilakukan PT SAE di kawasan hutan lindung tersebut. Sebab, setelah eksplorasi sumur F dan H dihentikan, Perhutani dan pihak PT SAE jarang berkomunikasi. Terakhir, adalah pembicaraan soal jalan dan revegatasi. Perhutani ingin memastikan vegetasi kawasan sumur yang ditinggalkan itu dikembalikan seperti semula. Di wilayah eksplorasi, vegetasi paling dominan adalah pucung.

Berbeda dari klaim Albaren yang mengaku berkomunikasi aktif dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banyumas, Junaedi justru mengaku belum mendapat laporan pasca-eksplorasi. Sebab itu, ia tak bisa menerangkan sejauh mana proses rehabilitasi lingkungan yang dilakukan PT SAE.

Dia berjanji hendak mempelajari upaya pengelolaan lingkungan-upaya pemantauan lingkungan (UPL-UKL) pra-eksplorasi, ekplorasi, dan pasca-eksplorasi PLTP Gunung Slamet. UPL-UKL itu akan disandingkan dengan data pantauan di lapangan.

Manurut Junaedi, ada kewajiban pelaksana proyek pemegang izin eksplorasi untuk melaporkan progres proyek per semester. Namun, semenjak izin di wilayah Banyumas tak diperpanjang, komunikasi praktis terhenti. Terlebih ia baru bertugas di DLH pada akhir 2020 dan memperoleh mandat jadi kepala DLH definitif pada Januari 2021. Namun, dia mengaku akan berupaya memastikan PT SAE berkomitmen untuk mengembalikan lingkungan seperti sediakala.

“Jangan sampai masyarakat kembali terdampak. Seperti dulu yang pernah terjadi,” kata Junaedi.

Pagiat Lingkungan, Dhani Armanto memperingatkan agar seluruh pihak memastikan PT SAE berkomitmen untuk mengembalikan dan menjaga agar dampak rusaknya hutan lindung tak terjadi di masa mendatang.

Dia mencontohkan, banjir bandang bersamaan Sungai Gumiwang, Prukut, Logawa, serta sungai lain yang berhulu di lereng Gunung Slamet pada 2017. Menurut dia, ini adalah akibat aktivitas eksplorasi PLTP Gunung Slamet.

Pembangunan dam dan sedimen ponds di lereng Gunung Slamet hanyalah pengaman sementara. Pasalnya, secara umum aktivitas eksplorasi telah mengubah wajah hutan lindung. Misalnya dari pemaprasan lereng jadi lebih terjal. Dam di sungai kecil sekalipun bisa menampung ribuan kubik material dan berpotensi jebol.

“Salah satu yang berisiko itu di atas Sokawera. Itu di atas ada dam, di bawahnya ada permukiman. Harus diwaspadai jika dam itu jebol dan membawa material ke permukiman,” kata Dhani.

Secara teknis, pengamanan bisa dilakukan dengan menanam tanaman sementara untuk memastikan tak ada lagi material yang hanyut ke bawah. Dia juga merekomendasikan agar dam juga dijebol untuk mengembalikan aliran air seperti semula.

Tentu pembobolan dam dan penampung disposal itu berisiko. Namun, jika dikalkulasi dampaknya tak sebesar jika bangunan buatan manusia itu dibiarkan. Dampak jangka pendek, masyarakat di kaki Gunung Slamet akan terdampak air keruh, atau bahkan banjir. Tetapi, di masa depan, kondisi ini akan menyerupai wajah Gunung Slamet sebelum aktivitas eksplorasi dan lebih aman.

Dhani juga meminta agar Pemda Banyumas terus menagih komitmen pelaksana proyek PLTP agar mengembalikan kondisi lereng Gunung Slamet seperti semula. Caranya yakni dengan kontrak pasca-eksplorasi. Terlebih, sumur F dan H yang berada di Banyumas sementara ini ditinggalkan. Jangan sampai pelaksana proyek meninggalkan wilayah ini tanpa rehabilitasi.

“Proses rehabilitasi itu panjang. Setidaknya 20 tahun. Untuk mengembalikan hutan lindung ke kondisi semula, justru lebih panjang lagi, bisa ratusan tahun bahkan ribuan tahun,” kata Dhani.