Sukses

Miliki Daerah Terpencil, Rasio Elektrifikasi di Kutai Kartanegara Bakal Tembus 95 Persen

Liputan6.com, Kutai Kartanegara - Kabupaten Kutai Kartanegara masih memiliki beberapa Kawasan terpencil dan terisolir. Selain tak memiliki akses darat, Kawasan terisolir itu sangat jauh dari jaringan listrik milik PLN.

Sehingga untuk memenuhi rasio elektrifikasi, membutuhkan perjuang ekstra keras. Beban Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam memenuhi kebutuhan energi dasar rakyatnya semakin berat mengingat daerah ini dikenal memiliki sumber daya alam di sektor energi yang melimpah.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Kartanegara Slamet Hadiraharjo menjelaskan, pada tahun 2021 mendatang menargetkan rasio elektrifikasi mencapai 95 persen.

“Di tahun 2020 ini, ada 17 desa di 5 kecamatan yang belum teraliri listrik jaringan PLN,” kata Slamet Hadiraharjo, Minggu (22/11/2020).

Dengan menyisakan sejumlah desa terpencil dan terisolir itu, di tahun 2020, rasio elektrifikasi di Kutai Kartanegara sudah mencapai 90 persen. Meski demikian, dari tahun ke tahun, rasio itu semakin membesar.

“Itu adalah komitmen kita dalam memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat,” sebutnya.

Slamet menjelaskan, pada tahun 2012 ada sekitar 31 desa yang belum teraliri listrik. Kemudian pada tahun 2017 berkurang menjadi 27 desa.

Saat ini, sebut Slamet, ada perubahan kewenangan dalam mendistribusikan listrik PLN. Dulu, katanya, pemerintah daerah masih bisa memiliki kewenangan untuk membantu PLN penyedian jaringan listrik dan trafo.

“Setelah kita tidak punya kewenangan itu seluruhnya menjadi tanggung jawab PLN. Kita hanya sifatnya koordinasi, menyampaikan data soal kekurangan di mana saja,” katanya.

17 desa yang saat ini yang belum teraliri listrik, sebut Slamet, memang sangat jauh dari jangkauan PLN. Dia mencontohkan Desa Melintang di Kecamatan Muara Wis, posisinya di antara Danau Semayang dan Danau Melintang.

“Kondisi yang sama juga di Desa Muara Enggelam, Desa Menamang Kanan, Desa Menamang Kiri, Desa Liang Buaya, itu desa yang memang jauh. Artinya kalau memang PLN mau membangun jaringan memerlukan sumber daya yang besar,” katanya.

2 dari 4 halaman

PLTS Komunal

Untuk memenuhi rasio elektrifikasi, kata Slamet, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berinovasi membuat kajian PLTS Komunal, hingga kemudian membangunnya. Karena tidak memiliki kewenangan lagi membangun jaringan listrik, hasil kajian itu kemudian ditawarkan kepada pemerintah provinsi maupun kementerian untuk ditindaklanjuti.

“Di tahun 2013 kita buat kajian, dari kajian itu kita tawarkan ke provinsi dan ke pusat, alhamdulillah di tahun 2014 dibangun di Desa Muara Enggelam,” kata Slamet.

PLTS Komunal lainnya juga dibangun di desa terpencil dan terisolir yakni di Desa Sepatin, Kecamatan Anggana.

“PLTS Komunal itu dibangun berdasarkan kajian kami,” tambahnya.

Hanya saja, PLTS Komunal yang dikelola mandiri oleh pemerintah desa melalui BUMDes-nya terkendala biaya perawatan. Sebab, retribusi yang dibebankan ke warga desa tidak mungkin terlalu mahal. Sehingga mereka butuh bantuan untuk mengganti baterai maupun peralatan panel surya.

“Memang saya akui, operasional PLTS Komunal itu untuk perawatan biayanya sangat tinggi. Untuk BUMDes kami minta ajukan bantuan ke kabupaten ataupun ke provinsi,” katanya.

Beberapa pengajuan sudah disetujui dan mendapatkan respon yang cepat dari pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Untuk PLTS Komunal terbaik pengelolaannya saat ini, sebut Slamet, dilakukan oleh BUMDes milik Desa Muara Enggelam. Bahkan inovasi pelayanan PLTS Komunal ini meraih Top 45 Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020 dan termasuk 5 pemenang Outstanding Achievment inovasi pelayanan publik 2020 dari Kemenpan RB.

“Kami berikan hadiah baterai untuk PLTS atas prestasi itu sebagai wujud apresiasi kami sekaligus membantu BUMDes-nya untuk menambah panel surya,” kata Slamet.

3 dari 4 halaman

Makin Terang di Tahun 2021

Kabar baik diterima Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur soal pemenuhan jaringan listrik tersebut. Anggaran soal pengadaan jaringan listrik sudah disediakan.

“PLN, termasuk Pemprov Kaltim, sudah membangun jaringan ke beberapa kawasan yang belum teraliri listrik. Namun karena pandemi tertunda, namun tahun depan komitmen tetap dilanjutkan,” kata Slamet.

Selain itu, pembangunan PLTS Komunal juga mulai dianggarkan di beberapa desa yang memang sulit dialiri jaringan listrik dalam waktu dekat.

Menurut Slamet, capaian 90 persen rasio elektrifikasi saat ini di Kutai Kartanegara sudah cukup baik.

“Kalau kita berkaca dari kabupatan dan kota lainnya di Kaltim itu sudah cukup tinggi,” sebutnya.

Beberapa opsi yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah jaringan listrik lintas kabupaten. Beberapa desa, cenderung lebih dekat dengan kabupaten lain.

“Misalnya saja Desa Menamang Kanan itu memang terpencil, tapi berbatasan dengan Kabupaten Kutai Timur, kurang lebih 20 kilometer dari jaringan listrik, itu bisa kita dorong usulkan ke PLN,” katanya.

Selain itu, solusi lain adalah dengan melibatkan sejumlah perusahaan di dekat desa untuk membantu suplai listrik. Ada perusahaan kelapa sawit yang sudah membangun pembangkit listrik dan disalurkan ke masyarakat desa terpencil.

“Misalnya membangun pembangkit listrik biogas, kemudian nanti energinya dijual ke PLN,” papar Slamet.

Dengan rencana dan kajian yang sudah ditawarkan ke semua pihak yang berwenang menangani kelistrikan, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yakin bisa memenuhi rasio elektrifikasi sampai 95 persen.

“Tinggal 5 persen yang memang sangat terpencil sehingga agak berat, misalnya di Desa Liang Buaya dan lain-lain. Untuk sementara ini solusi terbaik adalah membangun PLTS,” katanya.

Kawasan-kawasan yang masih terisolir itu berada di Kawasan Delta Mahakam dan di pedalaman. Kajian strategis sedang dibuat untuk memberikan solusi kelistrikan sebagai energi dasar masyarakat.

4 dari 4 halaman

Simak juga video pilihan berikut