Sukses

Dugaan Korupsi Pasar Rakyat, Wakil Bupati Jeneponto Aman?

Liputan6.com, Jeneponto - Penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel resmi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tiga pasar rakyat di Kabupaten Jeneponto.

Para tersangka yakni Saenal Arifin selaku konsultan perencana, Rian Sukayanto selalu konsultan pengawas serta Muh. Takbir Takko dan inisial HR selaku rekanan atau pelaksana pekerjaan.

"Ada empat orang tersangka masing-masing inisial SA, RS, MT dan HR. Perannya ada yang sebagai pelaksana pekerjaan, pengawas dan perencana," kata Kepala Bidang Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Ibrahim Tompo via telepon, Minggu (17/11/2019).

Ia mengatakan dengan adanya empat orang tersangka saat ini, bukan berarti penyidik berhenti mendalami adanya keterlibatan pihak lain. Dimana sebelumnya penyidik telah menemukan adanya modus pengaturan proses lelang dan pengurangan volume pekerjaan dalam kegiatan pembangunan tiga pasar rakyat di Kabupaten Jeneponto tersebut.

"Yang lain sedang didalami. Nanti kita info lagi," ujar Ibrahim.

Adapun kerugian negara yang ditimbulkan dari kegiatan pembangunan tiga pasar rakyat yang dimaksud, kata Ibrahim, sesuai perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulsel, ditemukan kerugian negara sebesar Rp 800 juta lebih.

"Kerugian negara Rp 800 jutaan. Itu sesuai hasil audit kerugian negara," terang Ibrahim.

Terpisah, Direktur Anti Corruption Committee Sulawesi (ACC Sulawesi), Kadir Wokanubun berharap penyidik tidak menutupi keterlibatan Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yaris dalam kasus dugaan korupsi pembangunan tiga pasar rakyat di Kabupaten Jeneponto tersebut.

"Kami heran penetapan tersangka hanya menyentuh kalangan bawah saja. Padahal sejak awal kasus ini jelas melibatkan peran Wakil Bupati Jeneponto. Kok penyidik terkesan menutupi itu. Ada apa sebenarnya dengan penyidik," tegas Kadir via telepon.

2 dari 3 halaman

Peran Wakil Bupati

Dalam penyidikan kasus ini, Penyidik Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulsel telah memeriksa sejumlah saksi. Diantaranya Wakil Bupati Jeneponto, Paris Yaris.

Dari hasil keterangan saksi lainnya yang lebih awal diperiksa, menyebutkan peran Paris. Dimana ia disebut-sebut sebagai orang yang mengurus turunnya anggaran pembangunan tiga pasar rakyat dan mengarahkan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) untuk memenangkan perusahaan tertentu dalam proses lelang.

Sehingga dari keterangan saksi tersebut, penyidik melakukan pendalaman dengan memeriksa Paris hingga tiga kali selama dalam tahap penyidikan.

"Iya. Yang bersangkutan sudah diperiksa sebanyak tiga kali di tahap penyidikan ini," ucap Kasubdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kompol Yudha Wiradjati, Jumat 19 Juli 2019.

Selain memeriksa Paris, penyidik juga telah memeriksa mantan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Jeneponto Muh Sofyan, dan Konsultan Pengawas, Rian Sukayanto.

Kemudian turut memeriksa Pelaksana Pekerjaan Lasang-lasang dan Paitana, Awaluddin Asri alias Daeng Kulle, Direktur CV Risca Perdana, M Nasir, Direktur CV Nardin Dwi ARS, Basmahuddin Syam, Pengawas Pekerja CV Citra Lestari Mandiri, Irwan Dg Guna, Konsultan Perencana tiga pasar dari CV Triasa Mandiri dan CV Sentral Desain Consultan, Saenal Arifin.

Tak hanya itu, Pelaksana Pembangunan Pasar Lassang-lassang atau CV Citra Lestari Mandiri, Muh Takbir Takko dan Konsultan pengawas, Sukku juga telah diperiksa selama tahap penyidikan berlangsung.

 Simak video pilihan berikut:

3 dari 3 halaman

Kantor Bupati Digeledah

Tim penyidik Subdit III Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel sebelumnya telah menggeledah sekaligus menyita sejumlah dokumen penting dari beberapa titik lokasi yang ada di lingkup Kantor Bupati Jeneponto, Selasa 16 Juli 2019.

Penggeledahan sekaligus penyitaan sejumlah dokumen tersebut merupakan bagian dari proses penyidikan kasus dugaan korupsi pembangunan tiga pasar rakyat di Kabupaten Jeneponto masing-masing Pasar Lassang-lassang, Pasar Paitana dan Pasar Pokobulo.

Ketiga pasar rakyat tersebut diketahui menggunakan anggaran sebesar Rp 3,7 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun anggaran 2017.

"Diduga dalam proses lelang terjadi persekongkolan antara panitia dengan pemenang tender (persekongkolan vertikal)," ucap Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudhiawan Wibisono saat itu.

Penggeledahan sekaligus penyitaan oleh tim penyidik, kata dia, dilakukan di beberapa titik. Masing-masing di ruangan bidang akutansi, bidang anggaran, bagian pengadaan barang dan jasa, ruang Asisten II Ekonomi dan Pembangunan serta rumah seorang staf Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Jeneponto, Alamsyah.

"Ruangan yang digeledah ada di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jeneponto dan Disperindag Jeneponto," jelas Yudhiawan.

 

Loading
Artikel Selanjutnya
Seru, Polisi Tangkap Polisi di Jeneponto
Artikel Selanjutnya
Menanti Penetapan Tersangka Kasus Korupsi Pasar Rakyat di Kabupaten Jeneponto