Sukses

Menyongsong Ibu Kota Baru di Kalimantan

Liputan6.com, Balikpapan - Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menggelar rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) regional Kalimantan di Balikpapan. Rencana pembangunan ini guna mengintegrasikan skala prioritas pembangunan di lima provinsi Kalimatan selama periode 2020-2024 mendatang.

"Provinsi di Kalimantan harus punya skala prioritas program pembangunannya yang di sinergikan selama kurun waktu mendatang," kata Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro di Balikpapan Kalimantan Timur (Kaltim), Rabu  (21/8/2019).

Sebelum di Balikpapan, Bappenas menggelar agenda RPJMN di tiga pulau besar Indonesia, Jawa-Bali, Sumatera dan Sulawesi. Selanjutnya agenda sama pun digelar di Labuan Bajo Nusa Tenggara Timur dan Sorong Papua.

Agenda di Balikpapan memformulakan program prioritas lima provinsi, yaitu Kaltim, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Bambang menyatakan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan tertinggal dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Seluruh provinsi tergantung komoditas industri sumber daya alam (SDA) mentah sektor tambang dan perkebunan.

"Sehingga saat harga dunia batu bara dan kelapa sawit jatuh, pertumbuhan ekonomi Kalimantan pun ikut terpuruk," paparnya.

Bambang mencontohkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan terus di bawah pertumbuhan nasional 6 persen di 3 tahun terakhir. Hanya Kalteng yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi seperti nasional.

Sehubungan itu, Bambang menilai masyarakat Kalimantan harus mulai melepaskan ketergantungan komoditas industri bahan mentah. Pemerintah daerah pun mendorong pembangunan berbasis hilirisasi SDA.

"Hilirisasi sektor industri Kalimantan harus dilaksanakan, tidak boleh tergantung dengan SDA yang bisa habis. Kalimantan harus mampu menjual iklim investasinya," ujarnya.

Program RJMN sendiri dimaksudkan agar provinsi se-Kalimantan mensinergikan skala prioritas pembangunan. Kerja sama regional Kalimantan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan.

"Seperti contohnya pembangunan jalur trans Kalimantan atau pembangkit listrik tegangan tinggi. Sudah harus dipikirkan pembangunan satu daerah memberikan dampak positif bagi daerah lain. Kita lupakan ego sektoral antar daerah," tegasnya.

Sehingga puncaknya program RJMN linier agenda pemindahan ibu kota negara di Kalimantan. Pemerintah bertekat membangun pusat pemerintahan baru yang lebih modern dan representatif.

"Ibu kota baru nantinya akan menjadi standar pembangunan kota-kota lain di Indonesia," papar Bambang.

"Standarnya bukan Jakarta, di sana standar apa? Soal air saja menjadi masalah besar. Tidak ada sumber air baku sehingga setiap rumah mengebor air tanah. Dampaknya adalah penurunan tanah Jakarta," imbuhnya.

Lantaran itu pula, Bambang sengaja memperkuat RPJMN dengan agenda perumusan proyek besar Kalimantan, yaitu metropolitan Banjarmasin, waduk multiguna, jalan trans Kalimantan, dan PKSN Paloh Aruk – Nunukan.

Agenda pemindahan ibu kota diyakini meningkatkan real GDP nasional 0,1 hingga 0,2 persen. Selain itu, ibu kota baru pun otomatis mendorong penurunan kesenjangan di antara wilayah-wilayah di Indonesia.

"Perdagangan antarpulau, investasi di ibu kota baru dan diversifikasi ekonomi berbagai sektor industri Kalimantan," tutur Bambang. 

 

2 dari 2 halaman

Berebut Jadi Ibu Kota Baru

Presiden Joko Widodo memang sudah memastikan lokasi ibu kota baru di Kalimantan. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta tidak spesifik menyebutkan letak lokasi ibu kota berada.

Sehingga agenda RPJMN menjadi ajang promosi masing masing provinsi menawarkan diri. Persaingan terlihat jelas di antara Kaltim, Kalteng dan Kalsel menampilkan potensi daerahnya.

Seperti Gubernur Kaltim Isran Noor dengan kelengkapan infrastruktur wilayahnya, disambung Gubernur Kalteng Sugianto Sabran tentang sejarah rencana pemindahan ibu kota di zaman Soekarno.

Tidak mau kalah, Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan mengingatkan provinsi pertama Pulau Kalimantan di Banjarmasin. Sedangkan Kaltara dan Kalbar memilih abstain perihal pemilihan lokasi ibu kota.  

Sementara itu, salah satu kota kandidat ibu kota, Penajam Paser Utara (PPU) di Kaltim malahan sudah menyiapkan 4 ribu hektare lahan. Pemerintah pusat tinggal menunjuk lokasi diinginkannya  di kecamatan Penajam, Kuaro, Babulu dan Sepaku.

“Kami siapkan lokasi ibu kota di 4 kecamatan Penajam,” ungkap Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud.

Sejak awal, Gafur sudah yakin wilayahnya akan terpilih menjadi ibu kota. Kajian Bappenas dan akademisi pun menetapkan skor tinggi bagi Penajam.

"Kami punya lahan yang luas, datar dan mungkin bisa gratis di Penajam," paparnya.

Sebagai kabupaten muda, Penajam punya keunggulan bertetangga Balikpapan dengan kelengkapan infrastrukturnya. Balikpapan merupakan kota terbesar di Kalimantan yang memiliki bandara dan pelabuhan laut skala internasional.

"Selain itu, seluruh wilayah Kaltim bebas dari ancaman bencana gempa bumi atau jalur ring of fire di Indonesia," tegasnya.

Sehingga, Penajam sangat menunggu presiden mengumumkan nama ibu kota negara bulan Agustus ini.

"Saat Penajam resmi ditunjuk, kami akan siapkan lahan esok harinya," papar Gafur.

Gafur memang sangat optimis. Apalagi Bappenas tegas menolak Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto menjadi lokasi ibu kota negara.

"Tahura Bukit Soeharto merupakan area konservasi, tidak mungkin menjadi lokasi ibu kota. Apa kata dunia internasional," ungkap Bambang.

Kaltim awalnya mengusulkan Kawasan Industri Maritim Buluminung di PPU jadi lokasi ibu kota, bulan Desember 2015 silam. Gubernur Kaltim masa itu, Awang Faroek Ishak menyampaikan langsung ke Jokowi yang sedang meninjau proyek di PPU. 

Berjalannya waktu, Gubernur Kaltim Isran Noor mendadak mendorong Tahura Bukit Soeharto menggantikan Buluminung. Inisiatifnya langsung memperoleh penolakan aktivis lingkungan di Kaltim. 

Loading
Artikel Selanjutnya
Merancang Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Artikel Selanjutnya
Harga Tanah Naik 4 Kali Lipat, Milenial Susah Beli Rumah di Kaltim?